Apakah Barat (AS dan Sekutunya) Punya Hak di Timur?

Tidak bisa dipungkiri bahwa barat (AS dan Eropa) telah menjadi negara superpower dengan penguasaan teknologi yang luar biasa.  Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkebang pesat disana (atau mungkin tepatnya terpublikasi secara luas mulai dari sana) telah membawa otak dan pandangan fokus ke Barat, seolah-olah apapun dari Barat adalah kebenaran yang wajib diikuti.

Saya lebih senang memakai kata Barat dengan Timur, bukan atas nama agama, karena hal ini bukanlah masalah agama tapi terlebih kepada kekuasaan dan kekayaan alam.

Toh apapun ideologi yang dianut negara tertentu bukanlah masalah bagi negara lain..Wilayah, tanah dan kebudayaan berbeda walaupun tetap di bumi yang satu. Keyakinan, cara mensejahterakan dan dll haruskah disamakan atau diseragamkan? Kenapa tidak dibiarkan mereka menciptakan sejarahnya sendiri? bukankah dulunya Timur punya sejarah dan peradaban yang jauh lebih maju ketimbang Barat? Lalu apakah sejarah dan kebudayaan suatu negara bisa dihapus dan diganti begitu saja? Mengapa Barat selalu merasa punya hak di Timur?

Bagaimana kemudian konsep demokrasi dipaksakan sedemikian rupa, terutama di negara-negara Timur bahkan kalau perlu dengan senjata seperti di Afganistan, Irak, Libya dll..Lalu bagaimana pertangggungjawaban AS dan sekutunya setelah Saddam Hussein tumbang? Dimana senjata nuklir yang dulu dijadikan alasan untuk menginvasi Irak? Bagaimana mungkin dulu Afganistan di bombardir demi mencari seorang Osama Bin Laden? Lalu bagaimana di Libya nantinya? Apakah tidak terjadi perang yang berkepanjangan seperti di Irak?

Jika memang terjadi krisis kemanusiaan di Timur, bagaimana dengan pendudukan secara ilegal bahkan dengan cara perang dianggap tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Memang demokrasi menjadi paling menggiurkan dalam mengelola tatanan sebuah negara, tapi apakah demokrasi bisa dipaksakan dengan cara tidak demokratis? Bagaimanapun demokrasi tetaplah menjadi sebuah pilihan bukan keharusan dan pemaksaan.

Lalu ketika sebahagian besar anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina, AS bahkan mengancam akan menveto keputusan PBB.. Hal ini tentunya memunculkan tanda tanya besar, benarkah AS negara yang demokratis? Dimana letak demokratisnya?

Ahmad Amrullah Sudiarto, S.H.

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Bagian HukumTata Negara

You may also like...

[user_ip]