Apakah Presidential Threshold Konstitusional?

Kala anak-anak zaman masih pada tertidur, di pagi dini hari itu, Jumat 21 Juli 2017, wakil terhormat kita sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, setelah berkali-kali tertunda dan menemui jalan buntu, dimateri ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).

Disepakati dengan kontroversi, karena ada beberapa fraksi walk out, bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dihelat secara bersamaan nanti, berlaku ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen sd. 25 persen.

Kini perdebatan dilematisnya dikalangan yuris, apakah Presidential Threshold (PT) bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 ({in}konstitusional)?

Bagi yang menyatakan bahwa PT inkonstitusional, memiliki alasan, dintaranya: Pertama, UUD NRI 1945 tidak pernah mempersyaratkan angka PT, hanya dipersyaratkan bahwa pasangan Capres dan Wapres diusulkan setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu (Pasal 6 A ayat 2 UUD NRI 1945); Kedua, adalah tidak logis sekiranya presentase ambang batas diambil dari hasil pemilihan legislatif 2014, untuk pemilihan Presiden 2019, disaat Pileg dan Pilpres dihelat secara bersamaan. Ketiga, sejalan dengan itu, Putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013 yang telah mengakui Pemilu serentak, qonditio sine quo non angka PT harus dimaknai terhapus dengan sendirinya.

Sumber Gambar: 4.bp.blogspot.com

Sumber Gambar: 4.bp.blogspot.com

Konstitusional

Benarkah kemudian persyaratan ambang batas melalui PT inkonstitusional? Untuk sementara Penulis berada digaris pemikiran yang mengatakan masih konstitusional. Secara prinsipil dan secara yuridis, baik formil maupun materil, persyaratan PT ialah konstitusional.

Dasar argumentasi yang paling kuat, yaitu: perlu diingat bahwa jauh-jauh hari sebelum putusan pengujian Undang-undang Pileg dan Undang-undang Pilpres yang menyatakan pemilu harus diselenggarakan secara serentak (Putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013), sudah ada putusan sebelumnya melalui Putusan MK Nomor: 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa persyaratan pencalonan Presiden melalui angka PT, ialah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang untuk memberlakukannya.

Jadi, kalau ukurannya, setiap orang misalnya bersandarkan pada putusan MK, sudah jelas. Diakui pemilihan umum secara serentak, Pileg dan Pilpres dihari yang sama, dan di sisi lain syarat pencalonan Presiden melalui PT dinyatakan oleh MK sebagai kebijakan hukum terbuka, diakui pula.

Bagi kalangan yang menolak ambang batas pencalonan Presiden, sebenarnya masih keliru dalam membaca UUD NRI 1945. Dikiranya kalau persyaratan calon Presiden hanya bersandarkan pada Pasal  6 A ayat 2 UUD NRI 1945. Sudah mutlak di dalamnya, yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu, tidak ada embel-embel lain lagi berupa ambang batas presentase dukungan Partai Politik dari hasil Pemilu.

Padahal kalau diperhatikan lagi dalam UUD NRI 1945 dengan cermat, secermat-cermatnya, melalui Pasal 6 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Itu artinya apa dari bunyi ketentuan tersebut? UUD NRI 1945 memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang (yaitu DPR) untuk dapat mengatur syarat-syarat pencalonan Presiden, termasuk dengan ambang batas presentase dukungan dari Partai Politik melalui jumlah kursi DPR atau melalui jumlah suara pemilihan nasional.

Karena berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UUD NRI 1945 itu pula, sehingga MK melalui Putusan MK Nomor: 51-52-59/PUU-VI/2008 dinyatakan kalau persyaratan ambang batas pencalonan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Frasa dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan “…diatur lebih lanjut dalam undang-undang….” memberikan kewenangan delegatif kepada legislatif utuk menentukan secara bersama-sama syarat pencalonan Presiden.

Dan apa yang terjadi pada jumat dini hari kemarin, sudah merupakan hasil kesepakatan dari pembentuk undang-undang (yaitu DPR), disepakati ambang batas pencalonan sebesar 20 persen sd. 25 persen dengan garis penghitungannya berdasarkan Pemilu 2014. Dua puluh persen kalau menggunakan dukungan kursi DPR atau dua puluh lima persen kalau menggunakan dukungan pemilihan nasional.

Tafsir Teleologis

Satu-satunya basis argumentasi yang kini tersedia untuk menyatakan ambang batas pencalonan Presiden salah atau tidak tepat dalam pemberlakuanya, yaitu hanya dengan tafsir teleologis. Penafsiran teleologis adalah suatu bentuk penafsiran terhadap ketentuan undang-undang berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya.

Dalam konteks demikian, maka patut dipertanyakan apakah tujuan PT sudah tepat sasaran? Untuk perdebatan di seputaran dan lingkaran politik ini, hemat penulis menjawab, tidak sama sekali memenuhi tujuan utamanya.

Dasar argumentasi penulis, yaitu: politik hukum yang mendasari lahirnya angka PT ialah semata-mata menguatkan Presiden terpilih (Lihat Scott Mainwaring:1993, Arend Lijphart:1984; 1995; 1999 & Juan Linz: 1994). Bahwa kuat tidaknya Presiden menjalankan kebijakannya sangat ditentukan oleh dukungan Partai Politik yang memiliki kursi di parlemen (DPR). Praktis, jumlah dukungan Presiden yang mayoritas (50 persen plus satu), Presiden tidak akan selalu dihambat oleh fungsi legislasi, fungsi controling, dan fungsi budgeting DPR.

Tentu dengan metode hitung-hitungan atau dengan kata lain tarikan angka/jumlah kursi mayoritas Partai Politik di DPR periode 2014-2019 tidak bisa menjawab politik hukum penguatan Presiden untuk periode 2019 -2023.

Politik hukum bukan angka, bukan matematika, penjumlahan, perkalian, dan pembagian, niscaya akan selalu berlaku sama, pasti, dan tidak akan mengalami perubahan. Tidak ada kepastian, Partai Politik yang menjadi pendukung mayoritas dari Pemilu 2014, akan menjadi partai mayoritas lagi di DPR untuk periode 2019 – 2023. Ini sekaligus mengonfirmasi, tradisi pemilih kita yang jauh lebih tertarik pada calon, ketimbang Partai Politik pengusung. Bisa-bisa Partai Politik mayoritas di Pemilu 2014, akan berubah sembilan puluh derajat menjadi Partai Politik minoritas di pemilu 2019.

Semuanya serba dilematis, lebih besar tingkat kemungkinan dari pada kepastiannya. Dilema konstitusional atau tidak konstitusionalnya Presidential Threshold, tinggal pemilih yang menentukannya.

Apakah coat tail effect bisa menjamin bahwa pemilih suka dengan calon Presiden dan wakil Presiden, praktis suka pula dengan Partai Politik pengusungnya? Mari kita tunggu sejarah yang akan datang, Pemilu serentak 2019. Sebuah Pemilu untuk pertama kalinya dihelat secara bersamaan dalam pengisian jabatan Presiden/wakil Presiden dan jabatan anggota legislatif.*

 

Damang S.H., M.H.

ALUMNI PPS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR, PENULIS BUKU DIANTARANYA: ASAS DAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM TERBITAN GENTA PUBLISHING (2017), CARUT-MARUT PILKADA SERENTAK 2015 TERBITAN PHILOSOPHIA PRESS MAKASSAR (2016), KUMPULAN CERPEN DALAM MENETAK SUNYI (2013).

You may also like...