Author: wiwin suwandi

Menghadang Laju Independen

Salah satu isu yang mengemuka dalam revisi UU Pilkada di DPR ialah keinginan mayoritas wakil rakyat itu untuk memperberat syarat maju bagi calon perseorangan/independen. Keinginan itu muncul pasca-Putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang mengubah syarat...

Negara di Pusaran Konflik Partai Politik

Salah satu ukuran negara demokrasi adalah keberadaan partai politik. Sejumlah tesis menguatkan posisi sentral parpol sebagai pilar demokrasi. Sebagai institusi demokrasi, Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 (sebagai perubahan atas UU...

Freeport dan Antiklimaks MKD

Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Pasal 119 sampai Pasal 149 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) No. 17 Tahun 2014 membawa setumpuk harapan pulihnya marwah dan wibawa Dewan setelah sekian lama babak...

Freeport dalam Tafsir Korupsi Politik

Korupsi politik terkait dengan kuasa jabatan yang melekat pada seseorang. Kuasa jabatan itu bisa berasal dari jabatan politik di partai politik, serta kuasa jabatan yang melekat sebagai pejabat/penyelenggara negara. Kuasa jabatan itu digunakan untuk...

Rakyat Menggugat (Ketua) DPR

“All power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut/mutlak akan korupsi secara absolut/mutlak pula). (Lord Emerich Edward Dalberg Acton(1834-1902) Sekali lagi, dictum Lord Acton membuktikan jika kekuasaan...