BBM Naik, Mari SBY Jadikan Tony Blair Sebagai Teladan

Waktu terus bergulir. Sehingga kita dituntun untuk mencari dan mendapatkan hidup demi kehidupan. Mendiang Bung karno pernah berujar “yang tidak bekerja maka miskin, yang miskin tidak makan, dan yang tidak makan maka mati“. Pameo tersebut setidaknya menjadi cambukan bagi rezim dibawah kendali SBY dalam menuntaskan apa yang menjadi tujuan hidup.

Kebijakan pemakaian BBM bersubsidi terdengar lagi di bawah cabinet Indonesia bersatau jilid II. Di satu sisi tiap tahun peningkatan mengkonsumsi BBM sudah mencapai jutaan barrel perhari, di sisi lain jika dibandingkan dengan produksi nasional saat ini hanya ± 890.000 barrel perhari dan ini sudah terjadi berawal dari tahun 1999-2003 terus dari tahun 2004-2008. Tahun 2008 hingga 2011 sampai ditahun ini, maju mundurnya tentang pengelolaan dan pemangkasan subsidi dalam APBN sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran.

Kebijakan pemakaian BBM bersubsidi merugikan masyarakat kecil. BBM bersubsidi merupakan bayaran yang dibayarkan oleh Pemerintah pada Pertamina dalam stimulus pendapatan yang diperoleh pertamina dari tugas menyediakan BBM dinusantara. Lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah merupakan kebijakan ekonomi yang tidak adil.

Kebijakan Pemerintah tentang BBM bersubsidi hanya alasan klasik, dimana mempertimbangkan harga minyak dunia yang melambung tinggi tidak lagi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBN. Ketika ditarik kembali dalam skema APBN tentang minyak dunia hanya $ 90 per barel dibandingkan dengan harga minyak dunia di timur tengah yang naik $ 120 per barel. Secara idealnya alokasi subsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan energi diindonesia, maka dapat dibenarkan harga pokok sudah ditentukan oleh besaran pasaran produknya misalnya biaya impor, distribusi, dan pengelolaan yang lebih utama.

Tony Blair Teladan untuk SBY

Jika dirunut kebelakang kenaikan BBM pada tahun 2000. Di Inggris pernah terjadi kenaikan BBM yang segera disambut dengan demonstrasi dan pemogokan hampir di semua kota besar. Kemudian Tony Blair berpidato dan mengatakan,“Kita tidak akan membatalkan kenaikan harga minyak gara-gara demonstrasi dan blokade. Itu bukan cara membuat kebijakan di Inggris, dan sejauh yang saya tahu, tidak akan pernah seperti itu..

Ketika Tony Blair memutuskan untuk menaikkan harga BBM, itu dilakukan setelah melalui pertimbangan perhitungan dan akal sehat. Hal itu kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bukan untuk menawarkan apakah mereka setuju atau tidak, tapi untuk menjelaskan alasan logis mengapa hal itu perlu dilakukan.

Bagaimana dengan SBY? Mestinya SBY meneladani seperti yang diucapkan oleh Tony Blair itu. Mari SBY menjadik Tony Blair sebagai teladan, tidak perlu was-was, maka media dan publik akan menerima dengan lapang dada, tanpa perlu ada arak-arakan dan kecaman dari para pelaku demonstran. Publik butuh kepercayaan yang bisa dipakem melalui legitimasi yang sah. Tanpa dramatisasi melankolis. Seolah-olah kenaikan BBM ini adalah takdir dan keniscayaan sejarah.

Namun bagaimana bisa percaya. Kalau rakyat disuguhi berbagai tindak kriminal yang, ironisnya, dilakukan oleh aparat penegak hukum ? Bagaimana bisa percaya, kalau beberapa polisi (baca: oknum) justru tertangkap basah mengkonsumsi dan/atau menjual narkoba? Bagaimana bisa percaya, kalau di tengah kicauan tentang keterbatasan anggaran, para pejabat negara menggunakan dana publik untuk jalan-jalan dan bermewah-mewahan ? Bagaimana bisa percaya, ketika banyak jembatan ambruk, wakil rakyat menggunakan belasan juta rupiah hanya untuk sebuah kursi?

Singkatnya, diperlukan bukti nyata. SBY dapat membuktikan bahwa anggaran negara benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau bisa dibuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia memang berjalan dengan baik.

Rahmat Hidayat, S.H. M.H

Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

You may also like...

[user_ip]