Belajar Dari Kasus Plagiarisme Anggito Abimanyu

2013032236

Sumber Gambar: antarnews.com

DUNIA pendidikan tinggi kembali heboh dan menjadi geger, gara-gara salah satu Dosen dari kampus ternama di Yogyakarta, bernama Anggito Abimanyu, sebagai Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada terbukti melakukan plagiat. Dari opini yang ditulisnya pada harian kompas yang berjudul “Gagasan Asuransi Bencana”  di harian Kompas, 10 Februari 2014. Dugaan plagiaris tersebut berawal dari sebuah akun anonim palsu bernama “Penulis UGM” yang belum terverifikasi di laman website kompasiana. Secara blak-blakan sang kompasianer beridentitas penulis UGM itu, mengurai kesamaan artikel Anggito dengan opini yang pernah juga muat di harian Kompas 21 Juli 2006 yang ditulis oleh Hatbonar Sinaga dan Munawar Kasan, dengan judul hampir serupa “Menggagas Asuransi Bencana”.

Walaupun Anggito secara resmi telah menyatakan, mengundurkan diri sebagai Dosen UGM, guna mempertanggungjawabkan citra “besar” kampus tempatnya mengabdi. Namun dari kasus yang menimpa Dosen sekaligus mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF Kementerian Keuangan), di bidang olahraga itu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik bersama. Khususnya bagi semua kalangan yang berkecimpung dalam sebuah instansi pendidikan. Tak kurang dan tak lebih, termasuk pula semua Perguruan Tinggi untuk kawasan Indonesia Timur (Makassar). Jangan sampai, kasus plagiarisme Anggito, boleh jadi akan memunculkan “anggito-angtito” baru kalau kasus tersebut selalu dianggap sepeleh dan remeh-temeh.

Banyak Kasus

Perbuatan plagiat yang dilakukan oleh Anggito bukanlah kasus baru dan pertama kali terjadi. Masih dikampus yang sama (UGM), pada tahun 2000 seorang Doktor juga pernah melakukan plagiat terhadap Disertasi-nya, yang mana 80 % data diambil dari skripsi seorang peneliti LIPI. Bahkan, laporan Direktur dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud: Prof. Dr. Supriadi Rustad, MSi pernah mengungkapkan “bahwa dalam rentang 2012, ada sekitar 100 Dosen setingkat Guru Besar, Lektor dan Kepala Lektor Perguruan Tinggi melakukan tindakan plagiasi.”

Pertanyaan kemudian yang menohok akal sehat kita. Dari berbagai kasus yang banyak terjadi di kota-kota besar, yang bisa dibilang sudah maju pendidikannya, kenapa fenomena plagiat hanya terjadi di Yogyakarta misalnya? Apakah  kasus demikian tidak pernah terjadi untuk Perguruan Tinggi kawasan Indonesia Timur? Apakah hanya orang di sana yang  begitu “jeli” dan terlalu fanatik mempersoalkan kasus penjiplakan?

Saya berani mengatakan, sebenarnya juga banyak kasus plagiasi terjadi di kawasan Perguruan Tinggi kita, di Makassar. Cuma saja belum ada team yang handal mengidentifikasi semua karya lulusan Sarjana, Magister, dan Doktor dari tiap-tiap Perguruan Tinggi Negeri  maupun Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di daerah ini. Seringkali, saya mengunjungi beberapa perpustakaan dari tiap Perguruan Tinggi di Makassar. Lalu membuka beberapa halaman hasil karya para lulusan Perguruan tinggi tersebut, tiba-tiba saya menemukan kalimat hingga tersusun dalam beberapa pragraf. Seharusnya kalimat dalam skripsi itu, mencantumkan dari buku sumber aslinya nya, tetapi sama sekali tidak ada catatan nama penulis hingga tahun terbit buku yang dikutip itu. Parahnya lagi, ada pula judul skripsi yang hanya mengganti lokasi penelitian, tetapi ketika dicocokan dengan penelitian sebelumnya, ternyata mulai dari Bab Pendahuluan hingga Penutup (kesimpulan dan saran) boleh dikata 99 % terdapat kesamaan.

Kasus ini semakin memprihatinkan, ketika Penulis mendengar pengakuan seorang teman yang berkarir sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Swasta. Rata-rata mahasiswa yang menempuh kuliah di PTS, kadang skripsi Mahasiswa konon katanya “dihandel” sendiri oleh Dosennya. Tetapi skripsi yang diselesaikan oleh Dosen tersebut, lagi-lagi dikerjakan seadanya dengan mengutip banyak sumber dari “Mba Goegle” tanpa mencantumkan lagi sumber pengutipan laman “website” itu. Sungguh miris dan memprihatinkan!

Oleh karena itu, memberi peringatan kepada pelaku penjiplak karya orang, tidaklah cukup. Memang dibutuhkan keseriusan dari lembaga seperti DIKTI, termasuk Kementerian Pendidikan agar “turun gunung” membongkar satu persatu karya semua lulusan Perguruan tinggi dengan melibatkan para team ahlinya. Hal itu perlu dilakukan, untuk memberantas karya yang tidak layak dan pantas untuk dipajang di perpustakaan. Karena sejatinya,  memajang hasil karya tersebut adalah bentuk pembiaran  “kejahatan intelektual”.

Menjadi Pelajaran

Kasus yang dialami Anggito mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Mulai hari ini setiap insan pendidik, dari Sekolah hingga Perguruan Tinggi harus melakukan pembenahan secara dini. Langkah pembenahan tersebut memang butuh waktu yang panjang, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang. Tidak menutup kemungkinan kasus plagiat akan terus berulang.

Pertama, mau tidak mau negara harus bertanggung jawab untuk membiasakan budaya membaca terhadap semua kalangan. Dari usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Karena logikanya, bagimana mungkin dapat melahirkan sebuah karya yang orisinil dalam bentuk tulisan, kalau tidak pernah mengurai dan menganalisi hasil bacaan. Atau sederhananya, apa yang bisa ditulis kalau memang tidak pernah membaca. Bukankah melalui hasil bacaanlah seorang tidak akan pernah kehabisan kata-kata untuk menulis?

 Kedua, pendikan anti plagiarisme perlu digalakkan secara dini. Kalau sejatinya plagiator adalah penjahat intelektual yang berdosa besar. Disamping itu, sosilisasi anti plagiat melalui instrumen undang-undang hak kekayaan intelektual (Hak Cipta) harus sampai kesemua kalangan. Karena UU Hak Cipta sudah menegaskan, kalau tindakan penjiplakan merupakan tindak pidana, bahkan tergolong tindak pidana/ delik absolut (yang tidak perlu pengaduan, langsung bisa diproses sebagai sebuah kejahatan).

Ketiga, institusi pendidikan harus berjalan secara rutin mengajarkan ilmu tentang metode penulisan, karya ilmiah, hingga cara mengutip yang benar dari berbagi sumber rujukan. Program ini penting, karena dimungkinkan orang melakukan penjiplakan juga disebabkan ketidaktahuan cara mengutip sumber dari buku maupun artikel lainnya.

Pada poin ketiga ini, kalangan Guru dan Dosen pula tidak menjadi soal kalau pun harus dilibatkan dalam program latihan menulis, sebab banyak Guru dan Dosen memang memiliki kemampuan artikulatif-berbicara. Seorang Guru atau Dosen  bisa saja lolos dalam perekrutan jabatan tetapi hanya karena kemampuan menjawab tes yang disediakan (seperti; tes kompetensi dasar, bakat skolastik, dan  wawancara) namun bukan jaminan mereka memiliki kemampuan menulis. Kalau kita mau lebih progresif lagi, apa salahnya pemerintah menggalakkan program belajar menulis artikel, jurnal, buku, untuk kalangan Guru dan Dosen yang merasa tidak memiliki kemampuan menulis. Bukankah seorang Guru dan Dosen butuh “karya” untuk menunjang kenaikan pangkat akademiknya?

Cukup sudah kasus plagiat Anggito, kalau toh memang seorang intelektual; Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen butuh hasil karya atas nama sebuah gelar, maka tidak boleh menjadi malu untuk belajar menulis, dan harus mematuhi segala kaidah penulisan. Agar esok lusa, tidak ada lagi model kejahatan intelektual yang demikian. (*)

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Mahasiswa PPs Hukum UMI

You may also like...