Category: Hukum Perdata

Tujuan Tanda Tangan

Menurut Yahya harahap (2001: 544)  mengemukakan bahwa pengertian tanda tangan dan dokumen tertulis lainnya tidak mesti diatas kertas kemudian dapat menjadi bukti tertulis, tetapi hal itu hanya berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian...

Asas Hukum Perjanjian

Asas yang berlaku dalam hukum perjanjian secara umum dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berpengaruh di dunia. Yakni sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Pada negara yang didominasi oleh sistem hukum...

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem peradilan, khusus untuk perkara perdata. Sekali lagi, hanya untuk perkara perdata saja yang dapat diselesaikan perkaranya dengan menggunakan sistem out court/ nonlitigasi. Nonlitigasi/ nonajudikasi adalah sistem peradilan yang penyelesaiannya dilaksanakan di luar...

Urgensi Transaksi Eektronik dalam UU ITE

Dalam pandangan realisme hukum (terutama pemikiran hukum progresif) selalu dicamkan bahwa hukum berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan (het rech hint ancther). Hal tersebut menyebabkan hukum mestinya berpacu dengan perkembangan dan perilaku kehidupan manusia. Tak...

Akta Otentik

Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan  suatu akta otentik, ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya....

Dasar Hukum Prorogasi

Sumber: infokorupsi.com Mengingat aturan mengenai Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa bagian, ada baiknya sebelum lebih jauh melihat dasar hukum dari prorogasi, maka terlebih dahulu dapat dipilah‑pilah beberapa macam perundang‑undangan (reglemen) yang berisikan hukum...