Secara rinci pembagian atau penggolongan kontrak ada yang membagi berdasarkan sumbernya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya maupun aspek larangannya. Di dalam Pasal 1319 BW dan artikel 1355 NBW ditegaskan dua jenis kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominat dan kontrak innominat. Kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal dalam BW misalnya sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, [...] Continue reading → 
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449, bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi jika terjadi karena kekhilafan/ kesesatan, penipuan, dan paksaan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) tidak mengatur mengenai “Penyalahgunaan Kehendak” atau yang sering disebut dengan Misbruik Van Omstadigheden. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan [...] Continue reading → 
Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni; cerai talak dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 [...] Continue reading → 
Politik hukum di Negara Republik Indonesia yang menhendaki berkembangnya kehidupan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah berusaha mamasukkan ajaran agama dalam pembihaan tata hukum nasional. Untuk itu, tidak heran jika hukum islam merupakan suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia disamping hukum yang lain, yakni hukum adat dan hukum barat. Jadi, tidak pada tempatnya [...] Continue reading → 
Diantara beberapa terminologi hukum perikatan (overeenkomst). Istilah yang sering diketemukan diantaranya persetujuan, perjanjian dan kontrak. Membahas syarat sahnya perikatan sulit dipisahkan dari salah satu asas dalam hukum perikatan yakni asas konsensuil (kesepakatan). Syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1230 yakni: sepakat bagi yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan [...] Continue reading → 
Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : [...] Continue reading → 
Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi : Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Sejak berlakunya UU No. 1 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 undang-undang perkawinan yang menyatakan : [...] Continue reading → 
Akhirnya, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat. Pasal ini diuji oleh artis dangdut Machica Mochtar. Dia mempersoalkan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa status anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU [...] Continue reading → 
Pertemuan sebelumnya telah dikemukakan jenis-jenis perikatan atau kontrak yang didasarkan pada pasal 1233 BW yakni perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Secara umum asas sering diartikan sebagai jantungnya hukum, atau dengan kata lain asas menjadi akar kuat yang membentuk sehingga aturan itu menjadi ketentuan yang bersifat imperatif. Secara umum asas [...] Continue reading → 
Dalam kitab undang-undang hukum perdata (burgelijk wetboek) “materi atau ketentuan tentang perikatan” diatur dalam buku III perihal perikatan. Disamping terdapat beberapa materi hukum perdata yang lainnya yakni perihal benda, orang, pembuktian dan daluarsa. Ada beberapa peristilahan dalm hukum perikatan, yakni perikatan itu sendiri, perjanjian dan kontrak. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anatara dua orang atau [...] Continue reading → 
According to Common Law System, Contract is made from agreement, intention and consideration. Agreement itself is resulted from offer and acceptance which imposes legal rights and obligations between the parties in which the rights and the obligation will be protected by the courts, while intention itself comes from the parties that has to affect their [...] Continue reading → 
A. PERKEMBANGAN KONTRAK DI INDONESIA Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak[1]. Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia [...] Continue reading → 
Apa yang menyebabkan sehingga dalam suatu negara terhadap warga negara yang berada dalam suatu negara tertentu, saling lempar tanggung jawab, terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga tersebut, terutama Hakim yang mengadili kasusnya ? Hal tersebut disebabkan berkenaan dengan status personil yang ditentukan menurut prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Berhubungan dengan adanya dua sistem yang [...] Continue reading → 
Saat ini Hukum Perdata Internasional (disingkat HPI) jarang menjadi kajian menarik oleh para ahli hukum. Salah saatu alasan yang menyebabkan, sehingga Hukum Perdata Internasional kurang menjadi kajian menarik pasca Penulis utama sekaliber Sudargo Gautama (Raja HPI). Karena Hukum Perdata Internasional sebenarnya bukan dalam klasifikasi Hukum Publik Internasional (seperti: hukum kejahatan internasional_Romli Artasasmita). Bahkan sejak awal, [...] Continue reading → 
Hukum Perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa, termasuk yang berlaku di Indonesia/ BW (Burgelijk wetboek) [1] mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. [2] Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban [...] Continue reading → 
Arisan saat ini telah menjadi satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ibu rumah tangga. Arisan kerap menjadi ajang ekspresi untuk bersilahturahmi di antara anggotanya sekaligus menjadi gaya hidup. Untuk kelompok tertentu, arisan bahkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi seperti untuk membeli perhiasan, motor, sofa, komputer, atau ibadah haji. Pada umumnya arisan dilakukan [...] Continue reading →