Contoh Putusan Pengadilan dalam Perkara Sengketa Tanah

Sumber Gambar: agorasudoeste.com

Sumber Gambar: agorasudoeste.com

PUTUSAN

Nomor16/Pdt.G/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISYA Binti DOLA, umur 93 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Bikeru, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan  Sinjai Selatan,  Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIN RUSDIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “AMIN RUSDIN, SH. & PARTNERS”, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Oktober 2016, Nomor : W22-U19/50/HK.02/X/2016 untuk  selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

  1. BUPATI SINJAI,beralamat di Kantor Bupati Sinjai, Jalan Poros Tanassang Nomor 1, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKMAN DAHLAN,IP., M.Si., Drs. YUHADI SAMAD, M.Si., ASDAR AMAL DARMAWAN, S.H., M.H., MUHTAR, S.H., SYAFRUDDIN, S.H., dan USMAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/01.01/1802/Set. tanggal 31 Oktober 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 November 2016, Nomor : W22-U19/58/HK.02/ist/XI/2016, memberi kuasa pula kepada MUHAMMAD SUMARTONO, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai)berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01.01.1941/SET. tanggal 29 November 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 6 Desember 2016, Nomor : W22-U19/61/HK.02/ist/XII/2016 yang selanjutnya memberi kuasa subtitusi kepada ST. NURDALIAH, S.H., dan FAISAH, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SK-04/R.4.31/GP.2/11/2016 tanggal 29 November 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 6 Desember 2016, Nomor : W22-U19/62/HK.02/ist/XII/2016untuk  selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. BURE, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
  3. HARIS, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
  4. NIMMA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
  5. MARZUKI, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
  6. RAFIA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
  7. DINA DOTTORO, beralamat di Dusun Lappae, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
  8. DUMME, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
  9. HERLAMBANG, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
  10. SUDDIN, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
  11. MADE ALI, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
  12. ASYIFA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
  13. BULAN, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
  14. KETTE, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
  15. ARIFUDDIN, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
  16. HUMRAH, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
  17. MUH. SAING, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;
  18. HAMIDAH, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
  19. SUMARNI, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;
  20. HAMI, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;
  21. LIJA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;
  22. BURE H. BONE, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII;
  23. UDDIN, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII;
  24. RAHMAH, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV;
  25. HATIK, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV;
  26. MIRA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI;
  27. DANIAL, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII;
  28. HATIRA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII;
  29. HAME, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIX;
  30. ASRA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX;
  31. TOLLENG, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXI;
  32. LAHIYA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXII;
  33. NEWA, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIII;
  34. ITTEN, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIV;
  35. NIA, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXV;
  36. NISBAH, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVI;
  37. HARIS/DARWIS, beralamat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVII;
  38. KUD SANGIASSERI, beralamat di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVIII;

Dalam hal ini Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVIImemberikan kuasa subtitusi kepada Tergugat VII, IX dan Tergugat XI  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U19/60/HK.02/Ist/XI/2016;

 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Snj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

  1. Bahwa Dola bin Baco (Almarhum) semasa hidupnya memiliki istri yang sah bernama Tobo (Almarhum) dan hasil perkawinannya lahir seorang anak sebagai ahli waris yaitu perempuan Isya Binti Dola (penggugat).
  2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas , Dola bin Baco (ayah penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah perumahan yang digelar dengan lompo Dola dengan luas seluruhnya 1,64 hekto are dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1.
  3. Bahwa tanah tersebut digelar dengan lompo Dola, karena yang pertama membuka dan menggarap adalah ayah Penggugat (Dola Bin Baco),kemudian diadakan pengukuran tanah tersebut pada tahun 1930-an dan didaftar dalam buku rincik atas nama ayah Penggugat (Dola Bin Baco) sampai sekarang.
  4. Bahwa sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 dan sebagian tanah tersebut seluas 1,09 Hekto are telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya kemudian tanah tersebut dijual oleh penggugat, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut :
  • Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan
  • Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
  • Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi
  • Sebalah barat berbatasan dengan jalanan

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

Bahwa Tanah sengketa dikuasai oleh para tergugat

  1. Bahwa pada tahun 1952 Kepala Distrik Bulo-bulo Barat Puatta Muri datang kepada Dola bin Baco (ayah Penggugat) meminta untuk meminjam sementara agar tanah sengketa dapat digunakan fasilitas pasar, dan akhirnya dijadikanlah pasar diatas tanah sengketa, namun Dola bin Baco dan penggugat  tetap tinggal diatas tanah sengketa dan mempunyai tempat menjual dalam pasar tersebut sampai Dola Bin Baco (ayah Penggugat) meninggal dunia 1963 kemudian  penggugat sebagai ahli warisnya, pandah ke dekat tanah sengketa.
  2. Bahwa setelah Pemerintah Sinjai terbentuk, akhirnya Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) bupati yang pertama saat itu  mengambil alih penguasaan tanah sengketa karena menganggap pasar tersebut adalah milik atau aset daerah  pemerintah Kabupaten Sinjai.
  3. Bahwa pengambil alihan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah pemerintah Kabupaten sinjai adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karena pemilik sah tanah sengketa adalah Dola Bin Baco (ayah Penggugat) dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1. Dan tanah sengketa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) kepada Dola Bin Baco (ayah Penggugat) ataupun kepada Ahli warisnya yakni Isya binti Dola (Penggugat).
  4. Bahwa oleh karena Pengauasaan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah pemerintah Kabupaten sinjai adalah perbuatan Melawan Hukum (On rechmatige daad) maka  Penguasaan para tergugat yakni tergugat VII, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan Tergugat XXXVIII, tidak sah oleh karena penguasaan para tergugat tersebut  hanya atas dasar hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (tergugat I).
  5. Bahwa tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI masuk ke tanah sengketa tanpa seizin dari Dola Bin Baco (ayah penggugat), maupun Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa, maka perbuatan tergugat II, III, IV, V,  dan Tergugat VI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. (On rechmatige daad).
  6. Bahwa Penggugat menjual tanah yang ditempatinya yang berada dekat dengan tanah sengketa maka pada tahun 1977 penggugat piundah ke rumah anak penggugat yang bernama Ukkase yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tanah sengketa.
  7. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidak-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
  8. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa.
  9. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak).

 

  1. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan , banding atau kasasi dari para tergugat (Uit voorbaar bij vooraad).
  2. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat.
  3. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan  :

  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau milik peninggalan lelaki Dola bin Baco (Almarhum)
  3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ ahli waris dari lelaki dola bin Baco (almarhum) yang berhak atas tanah senketa tersebut.
  4. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
  5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
  6. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa , selanjutnya menyerahkan kepada penggugat secara utuh sempurnah , dan tanpa sayarat apapun juga.
  7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorad) walaupun ada perlawanan , banding atau kasasi.
  8. Menghukum pula para tergugat secara tanggugung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU  Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya, Tergugat II, IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXV,  masing-masing datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat III, VII, VIII, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, masing-masing tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meski telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDI MUH. AMIN AR., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat I, Tergugat IV dan V, Tergugat VII, IX dan Tergugat XI(sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII), Tergugat X dan Tergugat XXIImemberikan jawaban masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

  • Jawaban Tergugat I, secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016:

DALAM EKSEPSI

  1. Gugatan Penggugat telah Lampau waktu ( Verjaring )

Bahwa Gugatan Penggugat Daluwarsa (telah lampau waktu), oleh karena sejak tahun 1954 dibangun Pasar Bikeru tidak pernah ada yang keberatan (sekitar kurang lebih 62 tahun)  nanti pada  tahun 2016 baru mengajukan keberatan/Gugatan .

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagaimana ketentuan hukum “ pasal  1967 BW  semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan  maupun perorangan hapus (Daluwarsa)  setelah lampau 30 tahun,   hal mana diperkuat  RvJ Jakarta 13 januari 1939 ,T 150 hal 241 “ menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan  selama itu membiarkan  keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan ( Bezit ) itu adalah berdasarkan hukum.  Jo.  RVj Jakarta 12 januari 1940 T.154 hal,269 “ seseorang menduduki tanah dalam waktu lama  tanpa ada ganggugan , sedang yang menduduki tanah bertindak  sebagai pemilik yang jujur  pada umumnya harus mendapat perlindungan  hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak.

  1. Gugatan Error In Objectio

Bahwa gugatan Penggugat error in objectio karena  luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak  yang dijadikan dasar mengajukan gugatan  tidak sesuai  dengan fakta  yang  sebenarnya  sehingga  obyek sengketa  yang dimaksud  oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya  bukanlah yang dikuasai oleh Tergugat I, dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Dola Bin baco yang dikenal dengan nama Lompo Dola yang tercatat dalam buku rincik atas nama Dola Bin Baco dengan persil No. 152 II Kohir 79 Blok I dengan luas 50 are sedangkan lokasi objek sengketa dalam buku rincik berada pada Persil No. 35 d II kohir 167 Blok 3 atas nama M. Salih Djaksa dengan luas kurang lebih 248 are, sehingga gugatan Penggugat tersebut Error In Objectio.

  1. Gugatan tidak konsisten.

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan oleh karena pada tanggal 05 September 2015 mengirimkan surat permintaan kembali Lokasi Ex pasar Bikeru Sinjai Selatan kepada Ahli waris Dola Bin Baco yang mana dalam surat permintaan pengembalian tanah pasar Bikeru tersebut terletak pada Lompo Pakka Persil No. 36 D1 Kohir 79 C1 dengan luas kurang lebih 0, 24 ha sedangkan dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa milik penggugat terletak pada Lompo Dola dengan Persil No. 152 S II Kohir 79 Blok 1 dengan luas kurang lebih 50 are, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten.

  1. Exceptio Obscouur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena  pada  petitum Penggugat meminta penghukuman kepada  Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengekta tersebut, sedangkan Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa yang digugat Penggugat, sedangkan yang menguasai obyek sengketa adalah VII sampai dengan tergugat XXXVIII, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur ( obscour libel ) karena Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa akan tetapi dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat II sampai tergugat VI menguasai tanah sengketa namun gugatan  tidak sesuai  dengan fakta  yang  sebenarnya oleh karena tergugat II sampai tergugat VI tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa atau dengan kata lain tanah yang dikuasai oleh tergugat II sampai tergugat VI tidak termasuk dalam objek tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur ( obscour libel ).

  1. Error In Persona (salah pihak/kurang pihak)
  2. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis aanhoedangheid

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat menyatakan jika obyek sengketa milik almarhum Dola Bin Baco,  dan Penggugat menuntut tanah warisan almarhum Dola Bin Baco tersebut akan tetapi tidak disertai Penetapan ahli waris  melalui Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, serta tidak mempunyai dasar  surat wasiat dan akta hibah  terhadap obyek sengketa yang dimaksud sehingga Penggugat bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sendiri selaku Penggugat.

  1. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa pada gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada  tergugat I samapi tergugat XXXVIII, sedangkan dalam objek sengketa masih banyak pihak yang menguasai dan tidak dijadikan tergugat oleh Penggugat dalam gugatan.

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara   haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat/Turut menggugat, maupun pihak Tergugat atau turut Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat  haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut ;

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 “ Mahkamah Agung RI, membenarkan  pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. ( Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II” hukum perdata dan hukum Acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman -201.

“ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/sip/1973 “ menyatakan “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna….. dst

Bahwa  berdasarkan hal – hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan  Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ).

DALAM POKOK PERKARA

  • Bahwa apa yang telah Tergugat I diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
  • Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I.
  • Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 sampai 16  adalah tidak benar serta bertentangan dengan  ketentuan hukum acara yang berlaku  olehnya itu haruslah ditolak oleh karena  obyek sengketa tersebut milik Pemda Kabupaten Sinjai  bukan milik Penggugat  atau milik Dola Bin baco serta obyek sengketa tidak terdaftar pada Persil No. 152 S II Kohir 79 Blok 1 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat.
  • Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 sangat keliru dan haruslah dinyatakan ditolak oleh karena obyek sengketa  bukan milik almarhum Dola Bin Baco  akan tetapi asset Pemda Kabupaten Sinjai. Dan sejak  didirikan pasar bikeru  pada tahun 1954  tidak pernah Dola Bin Baco (almarhum )   atau ahli warisnya

Bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa, oleh karena sejak tahun 1954 didirikan Bikeru tidak pernah ada yang keberatan ( sekitar kurang lebih 62 tahun) sekitar tahun 2016 Penggugat baru mengajukan keberatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagaimana ketentuan hukum “ pasal  1967 BW  semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan  maupun perorangan hapus ( Daluwarsa )  setelah lampau 30 tahun,   hal mana diperkuat  RVJ Jakarta 13 januari 1939 ,T 150 hal 241 “ menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan  selama itu membiarkan  keadaan demikian , adalah persangkaan berat bahwa pendudukan ( Bezit ) itu adalah berdasarkan hukum.  Jo.  RVj Jakarta 12 januari 1940 T.154 hal,269 “ seseorang menduduki tanah dalam waktu lama  tanpa ada ganggugan, sedang yang menduduki tanah bertindak  sebagai pemilik yang jujur  pada umumnya harus mendapat perlindungan  hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak.

  • Bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas permintaan pengosongan objek sengketa serta meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa haruslah ditolak oleh karena Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap obyek sengketa dan lebih lagi obyek sengketa bukan milik almarhum Dola Bin Baco akan tetapi milik Pemerintah Daerah Kab. Sinjai.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang  akan dibuktikan pada tahap pembuktian  maka Tergugat I memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

  • Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.
  • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

  • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
  • Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

 

  • Jawaban Tergugat IV dan V, secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016:

DALAM EKSEPSI:

  1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat IV dan Tergugat V akui;
  2. Bahwa dalam eksepsi ini antara Tergugat IV dan Tergugat V berada dalam satu kesatuan jawaban membantah dalil-dalil Penggugat, sebab objek gugatan dalam perkara a quo, berada dalam areal lokasi yang sama, juga hak kepemilikan atas tanah yang kini menjadi objek sengketa diperoleh dari pihak yang sama, yaitu pihak penjual atas nama H. Baso M. Said.
  3. Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas):
    • Hal Objek Perkara:
  4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu berdasarkan buku rincik tercatat atas nama Dola bin Baco dengan persil No: 152 S II Kohir 79 Blok I;
  5. Atas objek perkara a quo nyatanya berbeda dengan tanah yang saat ini berada dalam kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, berdasarkan buku rincik tercatat atas nama Baso M. Said PersilNomor: 160 d II, yang mana pada tahun 1999 Baso M. Said menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V, yang dikuatkan dengan sertifikat Hak milik Badan Pertanahan Nasional dengan Persil No: 160 DI-35 01/20.
  6. Bahwa dalam posita oleh pihak Penggugat telah keliru dalam menempatkan Tergugat IV dan Tergugat V, sebab objek sengketanya tidak jelas in qasu nomor persil berbeda, sehingganya gugatan Penggugat tidak jelas pula;
  7. Bahwa jika objek perkara tidak menjadi jelas maka gugatan seharusnya tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung dalam Nomor 81 K/Sip/1971 MA Tertanggal 9-7-1973;
  8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
    • Hal Perbuatan Melawan Hukum:
  9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Soal perbuatan melawan hukum tegas-tegas dan nyata diatur dalam Pasal 1365 BW: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
  10. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya.

Selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).Bahwa keharusan posita  (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan: “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan PengadilanNegeri dibatalkan”. Jadi, kalaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975: “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;

  1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
  2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum:
  3. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Dola bin Baco, yang mana menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah masuk ke tanah sengketa tanpa seizin dari Dola bin Baco. Padahal objek penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan Tergugat V karena adanya hubungan hukum dengan pihak lain (bukan Penggugat) yaitu pihak penjual atas nama H. Baso M. Said. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sungguh tidak berdasar;
  4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi, hanyalah antara Tergugat IV, Tergugat V dengan pihak penjual atas nama H. Baso M. Said, dan karenanya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan dan membuatnya. Hal ini didasarkan Pasal 1340 BW: “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur Pasal 1317 BW.”
  5. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat IV dan Tergugat V berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat IV termasuk kepada Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum;
  6. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat IV dan Tergugat V. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;
  7. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang  berbunyi: Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan  gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”;
  8. Bahwa dengan tidak terbuktinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
  9. Gugatan Penggugat kurang pihak:
  10. Bahwa Penggugat mendalilkan kalaulah Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan penguasaan tanah yang tidak sah karena tanpa izin dari sipewaris Penggugat (Dola bin Baco). Padahal berdasarkan perjanjian dari Tergugat IV, Tergugat V terhadap H. Baso M. Said masing-masing Tergugat menguasai tanah atas perjanjian jual beli yang masing-masing dibuktikan dengan surat peralihan hak atas tanah di depan PPAT Camat, dengan masing-masing Nomor: 94/SSL/X/1998 dan Nomor: 93/ SSL/X/1998;
  11. Berkenan dengan dasar dan alas hak atas penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang diperoleh dari H. Baso M. Said, maka seharusnya juga ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
  12. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga telah memiliki alas hak atas penguasaan tanah, berdasarkan sertifikat hak milik yang telah ditetapkan oleh Badan pertanahan Nasional dengan Nomor: 261 dan Nomor 20 dengan Persil Nomor: 160 DI-35 01/20;
  13. Berkenan dengan itu, maka sepantasnya pula pihak BPN harus ditempatkan sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara a quo;
  14. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan surat tersebut;
  15. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tertanggal 8 Juni 1976, menyatakan: “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;
  16. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

  1. Bahwa Tergugat  IV maupun Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
  2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat  IV dan Tergugat V dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
  3. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini sebagai bantahan atas gugatan, hanyalah dalil-dalil yang terkait dengan hak dan kepentingan hukum dari Tergugat IV dan Tergugat V;
  4. Bahwa status hukum dalam hal ini tegugat IV adalah suami dari Maratang yang pada intinya sebagai pihak yang terlibat langsung sebagai pihak pembeli dari Baso M. Said, dalam penguasaan atas tanah yang saat ini dianggap sebagai objek sengketa oleh Penggugat, In qasu tidak pernah diuraikan dalam gugatan Penggugat;
  5. Bahwa status hukum dalam hal ini Tergugat V merupakan pihak pembeli atas penguasaan tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV, juga memperoleh alas hak karena hasil pembelian dari H. Baso M. Said;
  6. Tanggapan dalil 2 dan 3 gugatan:
  7. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat jikalau objek penguasaan tanah oleh masing-masing Tergugat merupakan bahagian dari tanah garapan dahulu oleh Dola bin Baco, sebab dalam sepengetahuan Tergugat IV dan Tergugat V penamaan area tersebut ternyata bukan area yang bernama tanah Dola, tetapi tanah lompo bulu-bulu;
  8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V, nyata memiliki nomor persil yang berbeda antara yang dimiliki oleh Penggugat. Penggugat bersandar pada Persil No: 152 S II Kohir 79 blok 1, sedangkan oleh Tergugat dalam sertifikat hak milik yaitu Persil Nomor: 160 DI-35 01/20, dan buku rincik tercatat atas nama Baso M. Said dengan Persil Nomor: 160 d II.
  9. Tanggapan dalil 9 gugatan:
  10. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan penguasaan tanah secara tidak sah sebab tidak adanya izin dari si pewaris. Penggugat menolak dengan tegas tuduhan tersebut, sebab karea itikad baiknyalah masing-masing Tergugat melakukan penguasaan tanah melalui seorang yang menguasai tanah tersebut, yatu H. Baso M. Said. Hal ini secara hukum dikuatkan dengan beberapa alat bukti berupa buku rincik, surat/akta otentik milik Tergugat IV dan Tergugat V, sebagai berikut:
  • Buku rincik tercatat Baso M. Said Persil Nomor: 160 d II;
  • Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. Said oleh Tergugat IV dengan Nomor: 94/ SSL/X/1998;
  • Sertifikat hak milik dari BPN oleh Tergugat IV dengan Nomor: 261;
  • Surat peralihan hak atas tanah dari H. Baso M. said oleh Tergugat V dengan Nomor: 93/ SSL/ X/ 1998;
  • Sertifikat hak milik dari BPN oleh Tergugat V dengan Nomor: 20.
  1. Bahwa tidak mungkin Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, nyata dalam objek kuasa atas tanah yang kini menjadi objek sengketa, sebab ipso fact  dan ipso jure Tergugat mematuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah, dalam hal ini melalui jual beli, hingga dengan pengakuan hak kepemilikan oleh negara berdasarkan sertifikat yang ditetapkan oleh BPN.
  2. Tanggapan dalil 11 gugatan:
  3. Bahwa Tergugat IV maupun Tergugat V sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran hak (bahasa Penggugat “memperkosa hak”) terhadap Penggugat, karena bersandarkan pada argumentasi yakni: Tergugat memperoleh alas hak atas tanah tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tidak pernah menempatkan pihak Penggugat dalam perjanjian itu;
  4. Bahwa Penggugat dalam hal ini hanya mengada-ada, dan terkesan mencari-cari hubungan hukum yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan terjadinya pelanggaran hak atas dirinya, sehingganya bagaimana mungkin terjadi pelanggar hak kalau tidak ada peristiwa hukum yang memungkinkannya ada hubungan hukum perikatan.
  5. Tanggapan dalil 12 gugatan:
  6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 12 gugatan Penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Faktanya, Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan merusak objek perkara, sebab yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah dan dua bangunan rumah permanen yang tetap ditempati oleh masing-masing Tergugat, dalam keyakinan masing-masing Tergugat secara hukum telah memperoleh alas hak yang benar. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag);
  7. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak memenuhi syarat:
  • Terbukti bahwa Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap objek perkara. Sehingga apabila Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka dengan sendirinya nilai bangunan tersebut akan melekat pada objek sengketa. Oleh karenanya nilai sita jaminan harus sesuai dengan kerugian yang diderita;
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg, sita conservatoir Beslag dilakukan terhadap barang bergerak, maupun tidak bergerak “milik Tergugat”, bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag). Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik Tergugat IV dan tergugat V.
  1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
  2. Tanggapan dalil 13 gugatan:
  3. Bahwa sungguh kekeliruan mendasar jika Penggugat menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa jika perkara a quo telah berkekuatan inkra, sementara putusannya belum lahir. Apakah dalam konteks ini masing-masing Tergugat wajib membayar uang paksa, sementara petitum dari Penggugat bisa saja ditolak oleh majelis hakim pengadilan
  4. Bahwa permintaan Penggugat sungguh ilusioner, lagi tidak berdasar, seolah-olah Penggugatlah yang menjadi hakim dalam perkara ini. Padahal posisinya adalah pihak pencari keadilan, yang kepada hakim pengadilanlah akan menentukan siapa pemegang hak yang layak dalam kekuatan dan ikrarnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  5. Tanggapan dalil 14 gugatan;
  6. Penggugat mendalilkan bahwa kelak putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun oleh terjadi upaya hukum (banding dan kasasi) karena pada dirinya memiliki bukti otentik. Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas permintaan tersebut, berhubung karena apa yang menjadi sandaran sebagai bukti otentiknya tidak ada hubungannya dengan tanah penguasaan masing-masing Tergugat, sebab memang berbeda dalam nomor persil yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat.
  7. Bahwa Penggugat memiliki alat bukti berupa surat rincik, tidak ada jaminan kepadanya dalam pengusaan dan pemanfaatan atas tanah, apalagi tanah yang dijadikan objek sengketa tidak sesuai dengan Nomor persil milik Penggugat dengan nomor persil milik Tergugat, dan bagi masing-masing Tergugat telah bertindak secara benar dalam memiliki alas hak yang ditunjukan melalui masing-masing akta otentik berupa surat peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT Camat dan sertifikat hak milik yang telah ditetapkan oleh BPN. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 BW yang menegaskan: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.” Tergugat IV dan Tergugat V jelas telah memiliki surat atau akta otentik yang sesuai dengan pasal a quo;
  8. Bahwa akta otentik yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V, menjadi alasan hukum kalau tidaklah berdasar untuk dijalankan terlebih dahulu permintaan Penggugat, karena bagi Tergugat alas haknya patut untuk selama-lamanya dilindungi oleh undang-undang;
  9. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  10. Tanggapan dalil 15 gugatan:
  11. Bahwa benar adanya Tergugat IV dan Tergugat V telah menerbitkan surat sebagai alas hak atas tanah yang kini dalam kekuasaannya, tetapi bukan karena itikad buruk yang terdapat hubungan hukum dengan Penggugat. Sangat tidak mungkin, sebab surat-surat yang telah diterbitkan semuanya telah menundukan diri pada prosedur hukum yang berlaku;
  12. Bahwa baik Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini telah memiliki bukti kepemilikan yang tunduk pada syarat-syarat penerbitan akta, mulai dari peralihan hak atas tanah di PPAT Camat hingga penerbitan sertifikat hak milik dari BPN.
  13. Berdasarkan uraian di atas, maka segala surat yang menjadi pegangan tergugat IV dan tergugat V merupakan surat yang sah secara hukum.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan, serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan:
  • Surat peralihan hak atas tanah dengan Nomor: 94/ SSL/X/1998;
  • Sertifikat hak milik dengan Nomor: 261;
  • Surat peralihan hak atas tanah dengan Nomor: 93/ SSL/ X/ 1998;
  • Sertifikat hak milik dengan Nomor: 20.

Adalah sah menurut hukum;

  1. Menyatakan tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V bukan merupakan bagian peninggalan pewaris Penggugat atau milik ahli waris (Penggugat);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

 

  • Jawaban Tergugat VII, IX dan Tergugat XI (sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII), secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016:

Bahwa para tergugat membenarkan dan mengakui dengan tegas dan nyata seluruh dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya yang menyatakan :

  1. Bahwa Dola Bin Baco (Almarhum) semasa hidupnya memiliki istri yang sah bernama Tobo (Almarhum) dan hasil perkawinannya lahir seorang anak sebagai ahli waris yaitu perempuan Isya Binti Dola (penggugat).
  2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas , Dola bin Baco (ayah penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah perumahan yang digelar dengan lompo Dola dengan luas seluruhnya 1,64 hekto are dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco yang etrletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1.
  3. Bahwa tanah tersebut digelar dengan lompo Dola, karena yang pertama membuka dan menggarap adalah ayah Penggugat (Dola Bin Baco),kemudian diadakan pengukuran tanah tersebut pada tahun 1930-an dan didaftar dalam buku rincik atas nama ayah Penggugat (Dola Bin Baco) sampai sekarang.
  4. Bahwa sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 dan sebagian tanah tersebut  seluas 1,09 Hekto are . telah dimenangka oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya kemudian tanah tersebut dijual oleh penggugat, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are dengan batas batas sebagai berikut
  5. Bahwa pada tahun 1952 Kepala Distrik Bulo-bulo Barat Puatta Muri datang kepada Dola bin Baco (ayah Penggugat) meminta untuk meminjam sementara agar tanah sengketa dapat digunakan fasilitas pasar, dan akhirnya dijadikanlah pasar diatas tanah sengketa, namun Dola bin Baco dan penggugat  tetap tinggal diatas tanah sengketa dan mempunyai tempat menjual dalam pasar tersebut sampai Dola Bin Baco (ayah Penggugat) meninggal dunia 1963 kemudian  penggugat sebagai ahli warisnya, pandah ke dekat tanah sengketa. Bahwa setelah Pemerintah Sinjai terbentuk, akhirnya Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) bupati yang pertama saat  itu  mengambil alih penguasaan tanah sengketa karena menganggap pasar tersebut adalah milik atau aset daerah  pemerintah Kabupaten Sinjai.
  6. Bahwa pengambil alihan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah pemerintah Kabupaten sinjai adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karena pemilik sah tanah sengketa adalah Dola Bin Baco (ayah Penggugat) dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1. Dan tanah sengketa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) kepada Dola Bin Baco (ayah Penggugat) ataupun kepada Ahli warisnya yakni Isya binti Dola (Penggugat).
  7. Bahwa oleh karena Pengauasaan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah pemerintah Kabupaten sinjai adalah perbuatan Melawan Hukum (On rechmatige daad) maka  Penguasaan para tergugat yakni tergugat VII, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan Tergugat XXXVIII, tidak sah oleh karena penguasaan para tergugat tersebut  hanya atas dasar hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (tergugat I).
  8. Bahwa tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI masuk ke tanah sengketa tanpa seizin dari Dola Bin Baco (ayah penggugat), maupun Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa, maka perbuatan tergugat II, III, IV, V,  dan Tergugat VI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. (On rechmatige daad).
  9. Bahwa Penggugat menjual tanah yang ditempatinya yang berada dekat dengan tanah sengketa maka pada tahun 1977 penggugat piundah ke rumah anak penggugat yang bernama Ukkase yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tanah sengketa.

Berdasarkan uraian ulasan hukum pada jawaban Para Tergugat di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

 

 

 

  • Jawaban Tergugat X, secara tertulis tertanggal 12 Desember 2016:
  1. Gugatan adalah Lompo Dola Nomor Persil 152. SII Kohir 79 Blok I, saya menyatakan eror (salah obyek)
  2. Yang ditempati pasar/toko/para tergugat adalah Lompo Pekkae Persil 35 DII (darat)
  3. Lompo Dola letaknya di sebelah barat Lompo Pekkae (diantarai jalan desa) dan itu lokasi Lompo Dola sudah dimenangkan dalam perdata yang lalu termasuk saya Tergugat 5 bahkan sudah dijual kepada H. A. TAHA (Pihak Tergugat)
  4. Orang tua Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi pasar/toko tapi dia tinggal di Lompo Dola semasa hidupnya (sebelah barat jalan ke desa)
  5. Penggugat tidak pernah ada tokonya di lokasi sengketa itu menandakan bahwa bukan lokasinya. Seandainya lokasinya pada saat itu mungkin dikasi oleh Pemerintah sekurang-kurangnya 3 petak
  6. Bangunan pertokoan dibangun oleh masing-masing pemilik toko bukan bangunan pemerintah kesepakatan pemerintah saat itu
  7. Bangunan pemerintah hanya los 3 buah pada tahun 1982.

 

  • Jawaban Tergugat XXII, secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2016:

Bahwa sehubungan gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2016 yang terdaftar dalam perakra No. 16/Pdt.G/2016/PN.Sinjai tertanggal 14 Oktober 2016, maka Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atau surat gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Saya BURE Hj. BONE tergugat XXII tidak pernah memiliki toko di atas area Pasar Lama Bikeru.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Desember 2016, dan atas Replik Penggugat melalui Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat IV dan V, dan Tergugat VII, IX dan Tergugat XI(sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII), telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 22 Desember 2016yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Desember 2016. Untuk selengkapnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat IV dan V, dan Tergugat VII, IX dan Tergugat XI(sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII)terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa:

  1. Fotocopy silsilah Almarhum DOLA Bin BACO, tertanggal 10 Agustus 2015, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy putusan Mahkamah Agung Reg. No. 3084 K/Pdt/2003, tanggal 13 Februari 2007, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya, diberi tanda P-2;
  3. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Makassar 09/PDT/2003/PT.MKStanggal 27 Mei 2003, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya, diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 11/Pdt.G/2002/PN.Sinjai, tanggal 19 September 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Buku Rincik berisi peta Lompo Dola, Persil No. 152 S.II, luas 1.64 ha., telah dibubuhi materai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy namun telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat,diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, antara lain :

  1. MUH. KASIM Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak di Bikeru, Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang pernah ditempati Pasar Bikeru;
  • Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa yaitu :
  • Utara :    Andi Saudi dan Ambo Sultan, Jalanan;
  • Timur :    Jalanan;
  • Selatan :    Jalan Poros Sinjai – Bulukumba;
  • Barat :    Jalan dan tanah milik Dola yang sudah dijual
  • Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Pemda Sinjai dan Para Tergugat lainnya;
  • Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik DOLA Bin BACO yang merupakan orang tua dari Penggugat, karena Saksi sering melihat buku rincik, dan tanah sengketa tersebut di dalam buku rincik tertulis atas nama DOLA Bin BACO;
  • Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik DOLA Bin BACO sejak tahun 1960-an, oleh karena saat itu Saksi adalah Kepala Lingkungan Bolaromang dan tiap tahun Saksi menagih pajak kepada DOLA;
  • Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bolaromang sejak tahun 1960 sampai sekarang;
  • Bahwa bukan Saksi yang menagih pajak dari tanah sengketa karena tidak termasuk dalam wilayah Saksi, tapi tanah sengketa tersebut masuk dalam Lompo Dola, karena hanya sebagian dari Lompo Dola yang Saksi tagih pajaknya yakni hanya sampai dekat pasar, sedangkan pasar (tanah sengketa) itu sendiri ditagih pajaknya oleh Sultan;
  • Bahwa hanya sekitar 40 (empat puluh) are dari Lompo Dola yang masuk ke dalam wilayah Saksi, sedangkan selebihnya masuk ke wilayah Lingkungan Alenangka yang Kepala Lingkungannya adalah Sultan;
  • Bahwa Tanah sengketa di buku rincik tertulis Lompo Dola, atas nama DOLA Bin BACO, Persil No. 152 S II Kohir No. 79, dengan luas 1, 64 Hekto Are, namun yang disengketakan saat ini hanya sekitar 30 (tiga puluh) are karena selebihnya telah dijual kepada masyarakat;
  • Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat oleh karena menurut DOLA, pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka – tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasar;
  • Bahwa sebelumnya pasar berada sekitar 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa, tapi dipindahkan oleh H. A. MURI pada tahun 1952, yang mana saat itu Saksi masih bersekolah dan Saksi melihat saat gubuk-gubuk penjual dipindahkan ke tanah sengketa;
  • Bahwa gubuk-gubuk penjual yang dipindahkan ke tanah sengketa pada saat itu sekitar 3 buah dengan ukuran sekitar 5 x 9 meter yang merupakan bangunan semi permanen;
  • Bahwa Pemerintah kemudian membangun 3 (tiga) bangunan/los di pasar tersebut, dan selebihnya bagunan toko di pasar tersebut dibangun masing-masing oleh para Tergugat lainnya;
  • Bahwa dahulu ada rumah milik DOLA di tanah sengketa tersebut, kemudian dipindahkan ke tanahnya sendiri dekat dengan tanah sengketa pada tahun 1960-an karena Kepala Distrik Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. ABD. MAJID (memimpin sejak tahun 1960-an – 1970-an) yang menyuruh DOLA untuk pindah;
  • Bahwa DOLA Bin BACO meninggal dunia pada tahun 1963, dan semasa hidupnya DOLA tidak pernah keberatan tanahnya dijadikan pasar, demikian pula dengan anak cucunya, namun saat pasar dipindahkan pada tahun 2015, barulah anak cucu DOLA merasa keberatan dan ingin mengambil kembali tanah sengketa tersebut;
  • Bahwa DOLA Bin BACO hanya memiliki seorang anak perempuan yakni Penggugat;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan hak atas tanah sengketa setelah dari DOLA, yang Saksi ketahui, MARSUKI membeli tanah yang dikuasainya dari UKKASE (cucu DOLA), sedangkan NIMMA membeli tanah yang dikuasainya dari Jaksa SALEH;
  • Bahwa di dalam buku rincik juga terdapat Lompo Pakka yang terletak di sebelah timur Lompo Dola, namun tanah sengketa sendiri seluruhnya masuk ke dalam Lompo Dola;
  • Bahwa setelah jadi pasar bukan lagi anak cucunya DOLA yang membayar pajak tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

  1. BILE Bin BACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak di Bikeru, Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang pernah ditempati Pasar Bikeru;
  • Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa yaitu :
  • Utara :    Andi Saudi;
  • Timur :    Jalanan;
  • Selatan :    Jalan Poros Sinjai – Bulukumba;
  • Barat :    Jalanan;
  • Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Pemda Sinjai dan 16 Tergugat, sedangkan Tergugat lainnya sudah pindah ke pasar yang baru;
  • Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik DOLA Bin BACO yang merupakan orang tua dari Penggugat, karena Saksi sering melihat buku rincik, dan tanah sengketa tersebut di dalam buku rincik tertulis atas nama DOLA Bin BACO;
  • Bahwa Saksi sering melihat buku rincik karena Saksi adalah Ketua RT di Dusun Joa Lampe, tidak jauh dari tanah sengketa, dan rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa sehingga hampir tiap hari Saksi melihat tanah sengketa. Disamping itu, Saksi juga melihat buku rincik saat ada sidang Pemeriksaan Setempat karena Saksi seringkali dijadikan Saksi dalam perkara perdata di wilayah Sinjai Selatan;
  • Bahwa Saksi kenal dengan DOLA Bin BACO, dan pernah bertemu dengannya pada kurun waktu tahun 1955 sampai dengan tahun 1960-an, saat itu Saksi masih kecil dan DOLA Bin BACO berjualan nasi dan gogos;
  • Bahwa pasar di atas tanah sengketa tersebut dibangun oleh Pemerintah pada sekitar tahun 1962 – 1963, dan sebelumnya DOLA Bin BACO tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
  • Bahwa setelah pasar di atas tanah sengketa tersebut dibangun pada tahun 1962, rumah DOLA Bin BACO dipindahkan dari pasar ke sebelah barat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tanah sengketa atas perintah Kepala Distrik Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. ABD. MAJID (memimpin sejak tahun 1960-an – 1970-an);
  • Bahwa setelah pasar di atas tanah sengketa dibangun, istri DOLA juga memiliki los tempat berjualan di pasar tersebut;
  • Bahwa Tanah sengketa di buku rincik tertulis Lompo Dola, atas nama DOLA Bin BACO, Persil No. 152 S II Kohir No. 79, dengan luas 1, 64 Hekto Are, namun yang disengketakan saat ini hanya sekitar 30 (tiga puluh) are karena selebihnya telah dijual kepada masyarakat;
  • Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat oleh karena menurut DOLA yang menceritakan hal tersebut kepada bapak Saksi, pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka – tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasar;
  • Bahwa tanah sengketa tersebut dijadikan pasar sejak tahun 1952 tetapi baru dibangun pada tahun 1962;
  • Bahwa Lompo Dola dahulu sebagian tanah sawah dan sebagian tanah darat, dulu banyak tanamannya DOLA seperti nangka, kelapa;
  • Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
  • Bahwa DOLA Bin BACO meninggal dunia pada tahun 1963, dan semasa hidupnya DOLA tidak pernah keberatan tanahnya dijadikan pasar, demikian pula dengan anak cucunya, namun saat pasar dipindahkan pada tahun 2015, barulah anak cucu DOLA merasa keberatan dan ingin mengambil kembali tanah sengketa tersebut;
  • Bahwa DOLA Bin BACO hanya memiliki seorang anak perempuan yakni Penggugat;
  • Bahwa dahulu yang membayar pajak tanah sengketa adalah DOLA, namun setelah dibangun jadi pasar pada tahun 1963, Saksi tidak tahu lagi siapa yang membayar pajaknya;

Terhadap keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa:

  • Bukti Surat Tergugat I :
  1. Fotocopy buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkaseseang, Lp. Dola dan Lp. Serang, serta keterangan pemilik dari beberapa persil diantaranya Persil No. 152 S II, Persil 152 S III, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda TI-1;
  2. Fotocopy buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkawatatana, dan Lp. Pakka, serta keterangan pemilik dari beberapa persil diantaranya Persil No. 35 D II dan Persil No. 36 D II, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-2;
  3. Fotocopy surat dari ahli waris Almarhum DOLA Bin BACO yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, tertanggal 5 September 2015, perihal : Permintaan kembali lokasi ex pasar Bikeru Sinjai Selatan kepada ahli waris DOLA Bin BACO, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-3;
  4. Fotocopy duplikat buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkawatatana, dan Lp. Pakka, serta keterangan pemilik, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda TI-4;
  • Bukti Surat Tergugat IV :
  1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1999 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-1;
  2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-2;
  3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-3;
  4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-4;
  5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-5;
  6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak MARATANG, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-6;
  7. Fotocopy Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Tanah Nomor 94/SSL/IX/1998, tanggal 7 September 1998, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-7;
  8. Fotocopy gambar lokasi pasar Bikeru dan tanah sekitarnya, serta peta lokasi Lompo Boeloe2 dan Lompo Pakkawatatana beserta nama pemiliknya,telah dibubuhi materai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda TIV-8;
  9. Fotocopy kwitansi penyerahan uang dari MARATANG melalui Dra. HAJIRAH kepada H. BASO MUHAMMAD SAID sebagai pembayaran atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 12,5 x 30 meter, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-9;
  10. Fotocopy salinan surat dari MOEHD. SALEH ditujukan kepada Bapak/Aroe Kepala Distrik Bulo2 Barat, dibuat di Bantaeng, tertanggal 20 April 1954, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda TIV-10;
  11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 261 tertanggal 4 Mei 2001, atas nama pemegang hak MARATAN Bin HAJI SUDDIN, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TIV-11;
  • Bukti Surat Tergugat V :
  1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-1;
  2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-2;
  3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-3;
  4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-4;
  5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1999 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Tanah Nomor 93/SSL/IX/1998, tanggal 7 September 1998,telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-6;
  7. Fotocopy peta lokasi Lompo Boeloe2 dan Lompo Pakkawatatana beserta nama pemiliknya, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TV-7;
  8. Fotocopy kwitansi penyerahan uang dari H. MARZUKI melalui Dra. HAJIRA kepada H. BASO MUHAMMAD SAID sebagai pembayaran atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 18 x 30,25 meter, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-8;
  9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 tertanggal 9 Maret 2000, atas nama pemegang hak HAJI MARSUKI, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat dipersidangan menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat ITergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, antara lain :

  1. SABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak diLingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa, tapi Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
  • Utara :    Jalan;
  • Timur :    Jalan di sebelah jalan adalah terminal;
  • Selatan :    Jalan Propinsi;
  • Barat :    Jalan;
  • Bahwa sejak kecil Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Sinjai karena pemerintah yang mengelola pasar tersebut;
  • Bahwa secara administrasi Saksi mengetahui bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut adalah tanah rincik yang terletak di Lompo Pakkawatattana milik Jaksa MUH. SALEH yang kemudian beralih kepada anaknya bernama ANDI BASO SAID, kemudian dijadikan pasar oleh pemerintah dengan digantikan sawah yang terletak di Songing, namun karena ANDI BASO SAID keberatan maka sawah di Songing tersebut diganti dengan sawah yang terletak di Bonto Pedda;
  • Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Lappa Cilama pada tahun 1998 – 2003, lalu menjadi Kepala Desa Alenangka pada tahun 2003 – 2008;
  • Bahwa tanah milik Jaksa MUH. SALEH yang dijadikan pasar tersebut digantikan dengan sawah sedangkan yang dijadikan terminal oleh pemerintah statusnya masih dipinjam;
  • Bahwa luas tanah Jaksa MUH. SALEH dalam buku rincik sekitar 3 (tiga) ha.;
  • Bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Kantor Desa Alenangka dan Kantor Polsek Sinjai Selatan dahulu juga adalah tanah milik Jaksa MUH. SALEH;
  • Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Alenangka, ada beberapa tanah disekitar tanah sengketa yang Saksi tanda tangani pembeliannya;
  • Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menggugat tanah di belakang pasar yang di dalam buku rincik terletak di Lompo Bulu-Bulu, bukan Lompo Dola dan saat itu dimenangkan oleh Penggugat (UKKASE);
  • Bahwa tanah sengketa terletak sebagian di Lompo Pakkawatattana dan sebagian di Lompo Bulu-Bulu karena dahulu di tengah tanah sengketa ada saluran air (irigasi) yang menjadi batas lompo;
  • Bahwa tanah sengketa adalah tanah darat yang dalam buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana dengan kode persil D (darat), demikian pula Lompo Bulu-Bulu, sedangkan Lompo Dola adalah sawah karena kode persilnya adalah S (sawah);
  • Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lompo Dola di buku rincik, karena buku rinciknya berada di Kelurahan Sangiaserri;

Terhadap keterangan Saksi 1Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

  1. JUSUF BACHTIAR, MG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak diLingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa, tapi Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
  • Utara :    Tanah Jaksa MUH. SALEH yang sudah dijual;
  • Timur :    Jalan;
  • Selatan :    Jalan Propinsi;
  • Barat :    Jalan;
  • Bahwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana atas nama Jaksa MUH. SALEH;
  • Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa awalnya adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik bapak Saksi bernama H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi;
  • Bahwa pada tahun 1970-an Bupati Sinjai memerintahkan kakak Saksi yakni ANDI MAJID untuk mencarikan tanah pengganti untuk tanah yang ditempat pasar Bikeru. Saat Kuasa Jaksa MUH. SALEH yaitu PETTA SARA dibawa ke sebuah objek dia menolak, sehingga kakak Saksi kemudian datang ke rumah orang tuan Saksi danberbicara dengan bapak Saksi, maka jadilah ditukar antara tanah pasar dengan tanah sawah di Caile Bonto Pedda;
  • Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menjabat sebagai Camat Sinjai Selatan pada tahun 2000 – 2007;
  • Bahwa Jaksa MUH.SALEH dulu tinggal di Sinjai dan anaknya yang pernah datang ke Bikeru, dan Saksi hanya penrah bertemu dengan anaknya saja;
  • Bahwa setahu Saksi tanah sengketa terletak di Lompo Bulu-Bulu yang merupakan milik Jaksa MUH. SALEH, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari staff Saksi saat menjadi Camat Sinjai Selatan;
  • Bahwa sebelumnya pernah ada sengketa yang mana tanah sengketa yang dulu dipisahkan oleh jalan dengan tanah sengketa saat ini, yang mana tanah sengketa saat itu masuk dalam Lompo Dola;
  • Bahwa pasar tidak masuk dalam Lompo Dola;
  • Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa sewaktu tanah sengketa pasar tersebut ditukar dengan sawah di Caile, tidak ada dari pihak ahli waris DOLA yang keberatan, baik anaknya maupun cucunya;

Terhadap keterangan Saksi 2Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

  1. HAJRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa, tapi Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
  • Utara :    Tanah A. SAUDI;
  • Timur :    Terminal/sebelumnya jalan;
  • Selatan :    Jalan Propinsi;
  • Barat :    Jalan pasar/Lompo Dola;
  • Bahwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana dan Lompo Bulu-Bulu dengan kode persil D2 yang berarti tanah darat;
  • Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Jaksa SALEHkemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari Jaksa BASO M. SAID yang merupakan anak dari Jaksa SALEH;
  • Bahwa bapak Saksi yang bernama PETTA SARA semasa hidupnya menjadi Kuasa dari Jaksa SALEH, dan setelah bapak Saksi meninggal dunia pada tahun 1995, Saksi yang menjadi Kuasa dari Jaksa BASO M. SAID;
  • Bahwa sebagai Kuasa, Saksi yang menerima hasil dari tanah sawah milik Jaksa BASO M. SAID yang terletak di Caile Bonto Pedda yang merupakan hasil pertukaran dari tanah sengketa, dan Saksi juga yang membayar pajak (PBB) atas tanah-tanah milik Jaksa BASO M. SAID diantaranya Terminal, karena Jaksa BASO M. SAID saat ini tinggal di Jakarta;
  • Bahwa sebelumnya pernah ada sengketa dimana Penggugat saat itu menggugat Jaksa BASO M. SAID dan kawan-kawan, dan saat itu Penggugat dinyatakan menang. Tanah yang dulu disengketakan terletak di Lompo Bulu-Bulu, tapi pasar tidak termasuk dalam tanah yang disengketakan saat itu;
  • Bahwa tanah milik Jaksa MUH. SALEH yang masuk dalam Lompo Pakkawatattana adalah seluas ± 2,48 (dua koma empat puluh delapan) hektar, sedangkan yang masuk dalam Lompo Bulu-Bulu adalah seluas ± 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) hektar, dan yang dijadikan pasar luasnya adalah 80 x 80 m2;
  • Bahwadahulu di atas tanah sengketa bekas pasar ada batas Lompo berupa saluran air (irigasi);

Terhadap keterangan Saksi 3Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

  1. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  • Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa, tapi Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
  • Utara :    Tanah Jaksa MUH. SALEH yang sudah dijual;
  • Timur :    Jalan;
  • Selatan :    Jalan Propinsi;
  • Barat :    Jalan;
  • Bahwa tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana atas nama Jaksa MUH. SALEH, dan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Pemda Kabupaten Sinjai;
  • Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mantan Camat Sinjai Selatan atas nama A. JUSUF BACHTIAR, tanah sengketa awalnya adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik bapaknya yang bernama H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi;
  • Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sinjai Selatan sejak Januari 1981 – 1982 sebagai staf, kemudian Saksi dimutasi ke Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Sinjai, kemudian Saksi kembali dimutasi ke Kantor Kecamatan Sinjai Selatan, dan sejak tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat sampai dengan sekarang. Saksi yang bertindak selaku PPAT dan Saksi yang mewakili Camat memegang buku Rincik;
  • Bahwa Saksi mengetahui letak Pasar Bikeru yang menjadi tanah sengketa karena Saksi lahir dan bertempat tinggal di Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, dan sejak tahun 1996 Saksi bertempat tinggal sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa tersebut;
  • Bahwa mantan Camat Sinjai Selatan atas nama A. JUSUF BACHTIAR sering berkata bahwa pasar Bikeru tersebut digugat;
  • Bahwa dibelakang tanah sengketa saat ini pernah diperkarakan, yang mana tanah sengketa saat itu dimenangkan oleh Penggugat dan disebutkan masuk dalam Lompo Dola, akan tetapi menurut Saksi tanah sengketa tersebut masuk dalam Lompo Bulu-Bulu;
  • Bahwa saat penunjukan tanah sengketa dalam perkara terdahulu, pasar tidak masuk dalam tanah sengketa saat itu;
  • Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa saat ini masuk dalam Lompo Pakkawatattana, dan dalam gambar peta lokasi Lompp Pakkawatatana, berada pada blok nomor 3;

Terhadap keterangan Saksi 4Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, baik Kuasa Penggugat, Para Tergugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VIIdan Tergugat XI (sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII)serta dihadiri pula oleh Kepala Kecamatan Sinjai Selatan atas nama AGUS SALIM dan Kepala Desa Alenangka atas nama MUH. YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV dan V, dan Tergugat VII, IX dan Tergugat XI(sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII) telah mengajukan kesimpulan dan diserahkan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim, serta pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut maka kuasa Tergugat-tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang masing-masing pada pokoknya :

Eksepsi Kuasa Tergugat I:

  • Bahwa Gugatan penggugat telah lampau waktu (verjaring);
  • Bahwa Gugatan Error In Objectio;
  • Bahwa gugatan tidak konsisten;
  • Bahwa gugatan penggugat kabur;
  • Bahwa gugatan salah pihak/kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IVdan V :

  • Bahwa gugatan penggugat kabur;
  • Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
  • Bahwa gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat X :

  • Bahwa gugatan salah objek;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat-tergugat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas yang tidak menyangkut wewenang/kompetensi Absolut oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam inti perkara pokok yang masih memerlukan pembuktian maka eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa Dola bin Baco (ayah penggugat) sepeninggalnya meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah perumahan yang digelar dengan lompo Dola dengan luas seluruhnya 1,64 hekto are dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco yang terletak di lingkungan Lappa Cilama , dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Ale Nangka , Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten sinjai  dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1 dan tanah tersebut digelar dengan lompo Dola, karena yang pertama membuka dan menggarap adalah ayah Penggugat (Dola Bin Baco),kemudian diadakan pengukuran tanah tersebut pada tahun 1930-an dan didaftar dalam buku rincik atas nama ayah Penggugat (Dola Bin Baco) sampai sekarang.

Bahwa sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 dan sebagian tanah tersebut seluas 1,09 Hekto are telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya kemudian tanah tersebut dijual oleh penggugat, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are yakni tanah sengketa dengan batas batas sebagai berikut :

  • Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karaeng Saudi/Ambo Sultan;
  • Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
  • Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi;
  • Sebalah barat berbatasan dengan jalanan;

Bahwa pada tahun 1952 Kepala Distrik Bulo-bulo Barat Puatta Muri  datang kepada Dola bin Baco (ayah Penggugat) meminta untuk meminjam sementara agar tanah sengketa dapat digunakan fasilitas pasar, dan akhirnya dijadikanlah pasar diatas tanah sengketa, namun Dola bin Baco dan penggugat  tetap tinggal diatas tanah sengketa dan mempunyai tempat menjual dalam pasar tersebut sampai Dola Bin Baco (ayah Penggugat) meninggal dunia 1963 kemudian  penggugat sebagai ahli warisnya, pindah ke dekat tanah sengketa dan setelah Pemerintah Sinjai terbentuk, akhirnya Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) bupati yang pertama saat itu mengambil alih penguasaan tanah sengketa karena menganggap pasar tersebut adalah milik atau aset daerah  pemerintah Kabupaten Sinjai sehingga pengambil alihan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I) tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karena pemilik sah tanah sengketa adalah Dola Bin Baco (ayah Penggugat) dalam buku rincik tercatat atas nama Dola bin baco dengan nomor persil No. 152 S II Kohir 79 blok 1. Dan tanah sengketa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai (Tergugat I)  kepada Dola Bin Baco (ayah Penggugat) ataupun kepada Ahli warisnya yakni Isya binti Dola (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut maka Kuasa Tergugat I telah mengajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya menerangkan Bahwaobyek sengketa merupakan asset Pemda Kabupaten Sinjai dan bukan milik Penggugat atau milik Dola Bin baco serta obyek sengketa tidak terdaftar pada Persil No. 152 S II Kohir 79 Blok 1 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dan sejak  didirikan pasar bikeru  pada tahun 1954  tidak pernah Dola Bin Baco (almarhum)atau ahli warisnya  keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV dan V juga telah mengajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan status hukum Tergugat IV dan V adalah selaku pihak yang terlibat langsung sebagai pembeli dari H. Baso M. Said yang saat ini menjadi objek sengketa dan menurut tergugat IV dan V tanah yang dikuasai saat ini memiliki nomor persil yang berbeda dengan yang dimiliki oleh penggugat dimana penggugat bersandar pada persil No : 152 S II Kohir 79 Blok 1 sedangkan oleh tergugat dalam sertipikat hak milik yaitu persil No : 160 DI-35 01/20 dan buku rincik tercatat atas nama Baso M. Said dengan Persil No. 160 d II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XI(sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII) juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat X telah mengajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yang ditempati pasar/toko/para tergugat adalah Lompo Pekkae Persil 35 DII (darat) dan bukan Lompo Dola Nomor Persil 152. SII Kohir 79 Blok I karena Lompo Dola letaknya di sebelah barat Lompo Pekkae (diantarai jalan desa) dan lokasi Lompo Dola sudah dimenangkan dalam perdata yang lalu bahkan sudah dijual kepada H. A. TAHA (Pihak Tergugat) serta Orang tua Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi pasar/toko tapi dia tinggal di Lompo Dola semasa hidupnya (sebelah barat jalan ke desa) dan Seandainya lokasi tersebut milik orang tua penggugat maka pada saat itu akan diberikan oleh Pemerintah sekurang-kurangnya 3 petak untuk Bangunan pertokoan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XXIItelah mengajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa BURE Hj. BONE(tergugat XXII) tidak pernah memiliki toko di atas area Pasar Lama Bikeru;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah“Apakah objek sengketa seluas + 50 Are adalah milik penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Dola Bin Bacoyang masih merupakan satu kesatuan/bahagian dari tanah yang telah dimenangkan pada perkara terdahulu dan berada dalam Lompok Dola Persil No. 152 S II Kohir 79 Blok I ATAUKAH objek sengketa (Sub. A) berada dalam Lompok Bulu-bulu persil 160 D II, termasuk yang ditempati Tergugat IV dan V berdasarkan jual beli dari Baso M. Said dan Objek Sengketa (Sub. B) merupakanAsset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan lokasinya berada dalam Lompok Pakkawatattana Persil No. 35 D II ?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajibanuntukmembuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi H. Muh. Kasim Bin Ahmad dan saksiBile Bin Baco;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

  • Fotocopy Silsilah keturunan Almarhum Dola Bin Baco tanggal 10 Agustus 2015, yang diberi tanda (Bukti P-1);

Bahwa bukti P-1 tersebut hanya menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Dola Bin Baco dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak/kepemilikan atas tanah sengketa;

  • Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 3084/K/Pdt/2003 antara Petta Taha, dkk melawan Isya Binti Dola, yang diberi tanda (Bukti P-2);

Bahwa bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik yang didalamnya terdapat fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Petta Taha, Petta Mamma 2. Petta Mamara 3. A. Baso Said 4. A. Syamsuddin Nur sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/penguasaan atas tanah objek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan oleh para pihak;

  • Fotocopy Putusan Pengadilan tinggi Makassar No. Reg. 09/Pdt/2003/PT.MKS antara Petta Taha, dkk melawan Isya Binti Dola, yang diberi tanda (Bukti P-3);

Bahwa bukti P-3 tersebut adalah merupakan akta otentik yang didalamnya terdapat fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut  pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 19 September 2002 Nomor 11/Pdt.g/2002/PN. Sinjai yang dimohonkan banding sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/penguasaan atas tanah objek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan oleh para pihak;

  • Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. Reg. 11/Pdt.G/2002/PN.Sinjai antara Isya Binti Dola melawan Petta Taha, dkk, yang diberi tanda (Bukti P-4);

Bahwa bukti P-4 tersebut juga merupakan akta otentik yang didalamnya terdapat fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut  pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dan menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau milik peninggalan lelaki Dola Bin Baco (almarhum), halmana bukti ini yang dijadikan pedoman gugatan penggugat jika objek sengketa masih merupakan bagian/satu kesatuan tanah yang dimenangkan oleh penggugat dan bukti ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/penguasaan atas tanah objek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan oleh para pihak;

  • Fotocopy Rincik berisi peta Lompo Dola persil No. 152 S II luas 1.64 Ha yang diberi tanda (P-5);

Bahwa Bukti P-5 tersebut menunjuk lokasi Lompok Dola halmana menurut penggugat objek sengketa berada dalam Lompok Dola dan terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Muh. Kasim Bin Ahmad pada pokoknya tanah sengketa tersebut adalah milik DOLA Bin BACO sejak tahun 1960-an dan merupakan orang tua dari Penggugat, karena Saksi sering melihat buku rincik, dan tanah sengketa tersebut di dalam buku rincik tertulis atas nama DOLA Bin BACO karena saat itu Saksi adalah Kepala Lingkungan Bolaromang sejak tahun 1960 serta Tanah sengketa di buku rincik tertulis Lompo Dola, atas nama DOLA Bin BACO, Persil No. 152 S II Kohir No. 79, dengan luas 1, 64 Hekto Are, namun yang disengketakan saat ini hanya sekitar 30 (tiga puluh) are karena selebihnya telah dijual kepada masyarakat;

Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat dan menurut DOLA kepada saksi jika pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka – tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasarkemudian membangun 3 (tiga) bangunan/los di pasar tersebut, dan selebihnya bagunan toko di pasar tersebut dibangun masing-masing oleh para Tergugat lainnya dan di dalam buku rincik juga terdapat Lompo Pakka yang terletak di sebelah timur Lompo Dola, namun tanah sengketa sendiri seluruhnya masuk ke dalam Lompo Dola;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bile Bin Baco pada pokoknya menurut Saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik DOLA Bin BACO yang merupakan orang tua dari Penggugat, karena Saksi sering melihat buku rincik, dan tanah sengketa tersebut di dalam buku rincik tertulis atas nama DOLA Bin BACO dan sering melihat buku rincik karena Saksi adalah Ketua RT di Dusun Joa Lampe, tidak jauh dari tanah sengketa, dan rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa sehingga hampir tiap hari Saksi melihat tanah sengketa. Disamping itu, Saksi juga melihat buku rincik saat ada sidang Pemeriksaan Setempat karena Saksi seringkali dijadikan Saksi dalam perkara perdata di wilayah Sinjai Selatan dan pasar di atas tanah sengketa tersebut dibangun oleh Pemerintah pada sekitar tahun 1962 – 1963, dan sebelumnya DOLA Bin BACO tinggal di atas tanah sengketa tersebut kemudian setelah pasar di atas tanah sengketa tersebut dibangun pada tahun 1962, rumah DOLA Bin BACO dipindahkan dari pasar ke sebelah barat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tanah sengketa atas perintah Kepala Distrik Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. ABD. MAJID (memimpin sejak tahun 1960-an – 1970-an) dan istri DOLA juga memiliki los tempat berjualan di pasar tersebut dan Tanah sengketa di buku rincik tertulis Lompo Dola, atas nama DOLA Bin BACO, Persil No. 152 S II Kohir No. 79, dengan luas 1, 64 Hekto Are, namun yang disengketakan saat ini hanya sekitar 30 (tiga puluh) are karena selebihnya telah dijual kepada masyarakat selanjutnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemda Sinjai dan Para Tergugat oleh karena menurut DOLA yang menceritakan hal tersebut kepada bapak Saksi, pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka – tahun 1960), yang meminjam tanah sengketa dari DOLA untuk dijadikan lokasi pasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, terhadap keterangan keduaSaksi dari pihak Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan merupakan pengetahuan para Saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka alami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat dapat disimpulkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Dola Bin baco dan semasa hidup orang tuanya memiliki tanah yang berdasarkan rincik tanah atas nama Dola Bin Baco serta diberi gelar/dikenal dengan nama Lompok Dola Persil No. 152 S II Kohir No. 79, dengan luas 1, 64 Hekto Areyang terletak di Lingkungan Lappa Cilama dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten Sinjai dan pada tahun 1952 pihak Pemda Sinjai pada saat itu dikenal sebagai Arung Bulo-Bulo Barat atas nama H. A. MURI (memimpin sejak Indonesia merdeka – tahun 1960) pernah meminjam tanah sengketa dari DOLA (orang tua penggugat) untuk dijadikan lokasi pasar (ex. Pasar Bikeru/objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat-surat serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi Sabir, saksi A. Yusuf Bachtiar, MG, saksi Hj. Hajrah dan saksi Abd. Asis;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Bukti surat kuasa Tergugat I;

  • Fotocopy buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkaseseang, Lp. Dola dan Lp. Serang, serta keterangan pemilik dari beberapa persil diantaranya Persil No. 152 S II, Persil 152 S III serta diberi tanda TI-1;

Bahwa terhadap bukti TI-1 tersebut menunjuk lokasi Lp. Pakkaseseang, Lp. Dola dan Lp. Serang halmana Lompok Dola adalah adalah tanah milik penggugat yang telah dimenangkan pada perkara terdahulu dan terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya yang diajukan para pihak;

  • Fotocopy buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkawatatana, dan Lp. Pakka, serta keterangan pemilik dari beberapa persil diantaranya Persil No. 35 D II dan Persil No. 36 D II serta diberi tandaTI-2;

Bahwa bukti TI-2 tersebut menunjuk lokasi Lp. Pakkawatatana, dan Lp. Pakka halmana tergugat I hendak membuktikan jika objek sengketa (ex. Pasar Bikeru Sinjai) berada dalam Lompok PakkawatatanaPersil No. 35 D II akan tetapi terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti-bukti yang lainnya;

  • Fotocopy surat dari ahli waris Almarhum DOLA Bin BACO yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, tertanggal 5 September 2015, perihal : Permintaan kembali lokasi ex pasar Bikeru Sinjai Selatan kepada ahli waris DOLA Bin BACOserta diberi tandaTI-3;

Bahwa bukti TI-3 pada intinya membuktikan jika ahli waris almarhum Dola Bin Baco pernah meminta kembali lokasi ex pasar Bikeru kepada Bupati Sinjai pada tahun 2015 sehingga masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti yang lain;

  • Fotocopy duplikat buku rincik berisi peta lokasi Lp. Pakkawatatana, dan Lp. Pakka, serta keterangan pemilik serta diberi tandaTI-4;

Bahwa terhadap bukti bertanda TI-4 tersebut diatas, in casu kuasa Tergugat I pada prinsipnya bermaksud untuk membuktikan jika objek sengketa (Ex. Pasar) terletak pada lompok Pakkawatatana dan bukan merupakan bahagian/tidak terletak dalam Lompok Dola sebagaimana gugatan penggugat sehingga terhadap bukti ini juga masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti yang diajukan para pihak;

Bukti surat Tergugat IV :

  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1999 atas nama wajib pajak MARATANG, diberi tanda TIV-1;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama wajib pajak MARATANG diberi tanda TIV-2;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002 atas nama wajib pajak MARATANG, diberi tanda TIV-3;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013 atas nama wajib pajak MARATANG, diberi tanda TIV-4;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak MARATANG, diberi tanda TIV-5;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak MARATANG, diberi tanda TIV-6;

Bahwa bukti bertanda TIV-1 sampai dengan TIV-6 tersebut diatas merupakan bukti pembayaran pajak dan atas nama wajib pajak adalah Maratang dan bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan, namun bukti-bukti tersebut dapat menerangkan jika tanah yang dimaksud terletak di Kampung Lappacilama Bikeru/Alenangka Kabupaten Sinjai;

  • Fotocopy Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Tanah Nomor 94/SSL/IX/1998, tanggal 7 September 1998, diberi tanda TIV-7;

Bahwa bukti TIV-7 tersebut menerangkan bahwa adanya peralihan hak atas tanah (jual-beli) dari H. Baso Muhammad Said (pihak pertama) kepada Maratang (pihak kedua) yang tanahnya tercatat dalam buku rincik atas nama M. Saleh persil nomor 160 D II halmana tanah tersebut yang dikuasai oleh tergugat IV saat ini dan bukti ini masih akan disesuaikan dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy gambar lokasi pasar Bikeru dan tanah sekitarnya, serta peta lokasi Lompo Boeloe2 dan Lompo Pakkawatatana beserta nama pemiliknya, diberi tanda TIV-8;

Bahwa bukti bertanda TIV-8 tersebut berupa gambar/denah Lompok Boeloe-boeloe persil 160 D II halmana ditempat tersebut lokasi tanah yang ditempati oleh TIV dan TV namun bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy kwitansi penyerahan uang dari MARATANG melalui Dra. HAJIRAH kepada H. BASO MUHAMMAD SAID sebagai pembayaran atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 12,5 x 30 meter, diberi tanda TIV-9;

Bahwa Bukti TIV-9 ini pada dasarnya serupa dengan Kwitansi pembayaran yang pada intinya menerangkan jika Maratang melalui Dra. Hajrah telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanah yang terletak disebelah timur H. Marzuki (Tergugat V) dengan ukuran tanah 12.5 x 30 M dan terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy salinan surat dari MOEHD. SALEH ditujukan kepada Bapak/Aroe Kepala Distrik Bulo2 Barat, dibuat di Bantaeng, tertanggal 20 April 1954, diberi tanda TIV-10;

Bahwa bukti TIV-10 tersebut pada pokoknya menerangkan Moehd. Saleh selaku orang tua menyampaikan kepada Aroe Kepala Distrik Bulo-bulo Barat jika tanah yang terletak di Lompok Bulu-bulu dan Lompo Pakkawatattana persil No. 160 D II dan No. 35 d II sejak tahun 1949 telah diserahkan kepada anaknya yang bernama Baso Mochd. Said dan bukti ini terkait dengan keberadaan tanah Tergugat IV dan V berada namun bukti ini akan dipertimbangkan sepanjang terdapat relevansi dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 261 tertanggal 4 Mei 2001, atas nama pemegang hak MARATAN Bin HAJI SUDDIN, diberi tanda TIV-11;

Bahwa bukti bertanda TIV-11 merupakan akta otentik yang merupakan bukti awal alas hak penguasaan tergugat IV atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Bukti Surat Tergugat V :

  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, diberi tanda TV-1;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, diberi tanda TV-2;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, diberi tanda TV-3;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, diberi tanda TV-4;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1999 atas nama wajib pajak HAJI MARZUKI, diberi tanda TV-5;

Bahwa bukti bertanda TV-1 sampai dengan TV-5 tersebut diatas merupakan bukti pembayaran pajak dan atas nama wajib pajak adalah H. Marzuki dan bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan, namun bukti-bukti tersebut dapat menerangkan jika tanah yang dimaksud terletak Kampung Lappacilama Bikeru/Alenangka Kabupaten Sinjai;

  • Fotocopy Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Tanah Nomor 93/SSL/IX/1998, tanggal 7 September 1998, diberi tanda TV-6;

Bahwa bukti TV-6 tersebut bahwa adanya peralihan hak atas tanah (jual-beli) dari H. Baso Muhammad Said (pihak pertama) kepada H. Marzuki (pihak kedua) yang tanahnya tercatat dalam buku rincik atas nama M. Saleh persil nomor 160 D II halmana tanah tersebut yang dikuasai oleh tergugat V saat ini dan bukti ini masih akan disesuaikan dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy peta lokasi Lompo Boeloe2 dan Lompo Pakkawatatana beserta nama pemiliknya, diberi tanda TV-7;

Bahwa bukti bertanda TV-7 tersebut berupa gambar/denah Lompok Boeloe-boeloe persil 160 D II halmana ditempat tersebut lokasi tanah yang ditempati oleh TV dan TIV namun bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy kwitansi penyerahan uang dari H. MARZUKI melalui Dra. HAJIRA kepada H. BASO MUHAMMAD SAID sebagai pembayaran atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 18 x 30,25 meter, diberi tanda TV-8;

Bahwa Bukti TV-8 tersebut pada pokoknya berupa Kwitansi pembayaran yang intinya menerangkan jika H. Marzuki melalui Dra. Hajrah telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanah yang terletak dibelakang pasar dengan ukuran tanah 18 x 30,25 M dan terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

  • Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 tertanggal 9 Maret 2000, atas nama pemegang hak HAJI MARSUKI, diberi tanda TV-9;

Bahwa bukti TV-9 tersebut merupakan akta otentik yang merupakan bukti awal alas hak penguasaan tergugat V atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak kuasa Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sabir pada pokoknya menerangkan yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan sejak kecil Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Sinjai karena pemerintah yang mengelola pasar tersebut;

Bahwa secara administrasi Saksi mengetahui bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut adalah tanah rincik yang terletak di Lompo Pakkawatattana milik Jaksa MUH. SALEH yang kemudian beralih kepada anaknya bernama ANDI BASO SAID, kemudian dijadikan pasar oleh pemerintah dengan digantikan sawah yang terletak di Songing, namun karena ANDI BASO SAID keberatan maka sawah di Songing tersebut diganti dengan sawah yang terletak di Bonto Pedda dan saksi mengetahui hal tersebut oleh karena pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Lappa Cilama pada tahun 1998 – 2003, lalu menjadi Kepala Desa Alenangka pada tahun 2003 – 2008 serta sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Alenangka, ada beberapa tanah disekitar tanah sengketa yang Saksi tanda tangani pembeliannya;

Bahwa tanah sengketa terletak sebagian di Lompo Pakkawatattana dan sebagian di Lompo Bulu-Bulu karena dahulu di tengah tanah sengketa ada saluran air (irigasi) yang menjadi batas lompo dan tanah sengketa adalah tanah darat yang dalam buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana dengan kode persil D (darat), demikian pula Lompo Bulu-Bulu, sedangkan Lompo Dola adalah sawah karena kode persilnya adalah S (sawah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. Jusuf Bachtiar, MG pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai halmana tanah sengketa dalam buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana atas nama Jaksa MUH. SALEH;

Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik bapak Saksi bernama H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi kemudian pada tahun 1970-an Bupati Sinjai memerintahkan kakak Saksi yakni ANDI MAJID untuk mencarikan tanah pengganti untuk tanah yang di tempat pasar Bikeru. Saat Kuasa Jaksa MUH. SALEH yaitu PETTA SARA dibawa ke sebuah objek dia menolak, sehingga kakak Saksi kemudian datang ke rumah orang tua Saksi dan berbicara dengan bapak Saksi, maka jadilah ditukar antara tanah pasar dengan tanah sawah di Caile Bonto Pedda dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menjabat sebagai Camat Sinjai Selatan pada tahun 2000 – 2007 dan sewaktu tanah sengketa pasar tersebut ditukar dengan sawah di Caile, tidak ada dari pihak ahli waris DOLA yang keberatan, baik anaknya maupun cucunya;

Bahwa sebelumnya pernah ada sengketa yang mana tanah sengketa yang dulu dipisahkan oleh jalan dengan tanah sengketa saat ini, yang mana tanah sengketa saat itu masuk dalam Lompo Dola sedangkan pasar tidak masuk dalam Lompok Dola;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Hajrah pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana dan Lompo Bulu-Bulu dengan kode persil D2 yang berarti tanah darat dan setahu Saksi tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Jaksa SALEHkemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari Jaksa BASO M. SAID yang merupakan anak dari Jaksa SALEH;

Bahwa bapak Saksi yang bernama PETTA SARA semasa hidupnya menjadi Kuasa dari Jaksa SALEH, dan setelah bapak Saksi meninggal dunia pada tahun 1995, Saksi yang menjadi Kuasa dari Jaksa BASO M. SAID dan sebagai Kuasa, Saksi yang menerima hasil dari tanah sawah milik Jaksa BASO M. SAID yang terletak di Caile Bonto Pedda yang merupakan hasil pertukaran dari tanah sengketa, serta saksi yang membayar pajak (PBB) atas tanah-tanah milik Jaksa BASO M. SAID diantaranya Terminal karena Jaksa BASO M. SAID saat ini tinggal di Jakarta;

Bahwa tanah milik Jaksa MUH. SALEH yang masuk dalam Lompo Pakkawatattana adalah seluas ± 2,48 (dua koma empat puluh delapan) hektar, sedangkan yang masuk dalam Lompo Bulu-Bulu adalah seluas ± 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) hektar, dan yang dijadikan pasar luasnya adalah 80 x 80 m2dan dahulu di atas tanah sengketa bekas pasar ada batas Lompo berupa saluran air (irigasi);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Asis pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat bekas pasar Bikeru, yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai serta tanah sengketa adalah tanah rincik dan di buku rincik terletak di Lompo Pakkawatattana atas nama Jaksa MUH. SALEH, dan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Pemda Kabupaten Sinjai;

Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mantan Camat Sinjai Selatan atas nama A. JUSUF BACHTIAR, tanah sengketa awalnya adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik bapaknya yang bernama H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sinjai Selatan sejak Januari 1981 – 1982 sebagai staf, kemudian Saksi dimutasi ke Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Sinjai, kemudian Saksi kembali dimutasi ke Kantor Kecamatan Sinjai Selatan, dan sejak tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat sampai dengan sekarang. Saksi yang bertindak selaku PPAT dan Saksi yang mewakili Camat memegang buku Rincik kemudian saat penunjukan tanah sengketa dalam perkara terdahulu, pasar tidak masuk dalam tanah sengketa saat itu serta tanah sengketa saat ini masuk dalam Lompo Pakkawatattana, dan dalam gambar peta lokasi Lompok Pakkawatatana, berada pada blok nomor 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, terhadap keterangan ke-empatSaksi dari pihak Tergugat tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan lainnya dan merupakan pengetahuan para Saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka alami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dapat disimpulkan bahwa objek sengketa adalah ex. Pasar Bikeru  dan merupakan Asset/milik pemerintah Kabupaten Sinjai yang terletak di Lingkungan Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan objek sengketa ex. Pasar Bikeru tersebut digelar dengan nama Lompok Pakkawatattana tercatat dalam buku Rincik Persil No. 35 D II Kohir 167 Blok 3 atas nama M. Saleh Djaksa dan awalnya tanah sengketa (ex. Pasar bikeru) adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugisedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV dan V dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat IV dan V berada dibelakang ex. Pasar Bikeru dan tempat tersebut digelar dengan nama Lompok Bulu-bulu yang didalam rincik atas nama M. Saleh dengan persil 160 D II serta Tergugat IV dan V memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dengan Jaksa BASO M. SAID yang merupakan anak dari Jaksa M. SALEH;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Kuasa penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan V) sebagaimana tersebut diatas terdapat adanya perbedaan mengenai letak objek yang disengketakan dalam perkara Aquo apakah berada dalam Lompok Dola sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan penggugat ataukah objek sengketa ex. Pasar Bikeru terletak dalam Lompok Pakkawatattana serta tanah yang ditempati Tergugat IV dan V terletak dalam Lompok Bulu-bulu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai letak objek sengketa tersebut berada maka Majelis Hakim menguraikan analisa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (discente) oleh Majelis Hakim dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek yang menjadi sengketa in casu letak objek sengketa berada;

Menimbang, bahwa setelah mengamati letak objek sengketa pada saat melakukan pemeriksaan setempat (discente) telah ternyata objek sengketa dapat dikualifisir terdapat 2 (dua) bahagian dan hanya dipisahkan oleh jalanan Desa sehingga untuk mempermudah dalam membedakannya maka masing-masing objek sengketa akan diberi tanda (Sub. A) yakni lokasi tanah termasuk yang dihuni oleh Tergugat IV dan V, halmana pada bahagian belakang tekstur tanahnya sebahagian besar berbukit-bukit sedangkan objek sengketa (Sub. B) adalah Lokasi ex. Pasar Bikeru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 bahwa pada perkara terdahulu, dalam amar putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan menyatakan tanah sengketa adalah harta benda atau milik peninggalan Dola Bin Baco dan menyatakan penggugat adalah anak/ahli waris dari Dola Bin Baco, dan hal tersebut erat kaitannya dengan apa yang didalilkan penggugat jika objek sengketa perkara A quo masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang telah dimenangkan penggugat pada perkara terdahulu yang berada didalam Lompok Dola Persil No. 152 S II Kohir No. 79 dan terletak di Lingkungan Lappa Cilama dahulu Kelurahan Bikeru sekarang Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai selatan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang tercatat didalam buku rincik yang diperlihatkan serta keterangan Camat Atas nama Agus Salim pada saat melakukan pemeriksaan setempat (discente) bahwa Lompok Dola berada pada persil No. 152 S II Kohir No. 79atas nama Dola Bin Baco dan Lompok Pakkawatattana berada pada Persil No. 35 D II Kohir 167 Blok 3 atas nama M. Saleh Djaksa sedangkan Lompok Bulu-bulu berada pada persil 160 D II atas nama M. Saleh, halmana Camat Sinjai Selatan pada saat itu menerangkan jika posisi ex. Pasar Bikeru terletak pada Lompok Pakkawatattana persil No. 35 D II blok No. 3 dan hal tersebut dipastikan dengan memeriksa / meneliti nomor blok serta nama yang berada didekatnya. Disebut Lompok Pakkawatattana yang artinya jalan bercabang sedangkan Bulu-bulu artinya bukit-bukit dan hal tersebut menjadi pengetahuan Hakim selanjutnya berdasarkan data yang tercatat didalam buku rincik tersebut masing-masing Lompok Dola persil No. 152 S II dimana pengertian S II berarti tanah yang dimaksud adalah tanah jenis sawah kelas II sedangkan Lompok Pakkawatattana berada pada Persil No. 35 D II dan Lompok Bulu-bulu berada pada persil 160 D II dimana pengertian D II berarti tanah yang dimaksud adalah tanah jenis darat kelas II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan geografis serta yang ditemukan pada objek sengketa saat melakukan pemeriksaan setempat (discente)bahwa lokasi objek sengketa ex. Pasar Bikeru yang pada batas bagian Selatan adalah Jalan provinsi (Sinjai-Bulukumba) dan didekat lokasi ex. Pasar tersebut terdapat jalan bercabang serta pada bagian belakang ex. Pasar tersebut juga terdapat bukit (dataran tinggi) tepatnya berada dibagian belakang rumah yang dihuni Tergugat IV dan V (belakang ex. pasar), halmana ex. Pasar bikeru dan rumah yang dihuni Tergugat IV dan V hanya diantarai dengan jalan Desa;

Menimbang, bahwa setelah kembali mencermati secara seksama bukti bertanda P-4 tersebut terdapat konsideran hukum dalam putusan perkara terdahulu yang menyatakan “…… Tanah yang berbatasan dengan Lompok Dola yang didalilkan penggugat sebagai Lompok Bulu-bulu adalah tanah darat yang berbukit-bukit” (Vide : halaman 33 Paragraf ke-3 / garis datar ke-4) yang apabila hal tersebut dikorelasikan hasil pemeriksaan pemeriksaan setempat (discente) perkara A quo, pada objek sengketa (Sub. a) sebahagian besar berupa tanah darat yang berbukit-bukit tepatnya dibelakang rumah yang dihuni Tergugat IV dan V halmana hampir berdekatan dan berbatasan langsung dengan tanah yang pernah dimenangkan oleh Penggugat pada perkara terdahulu sehingga konsekuensi yuridisnya oleh karena objek sengketa (Sub. A) sebahagian besar tanah yang berbukit-bukit maka sangat logis apabila dikatakan lokasi tersebut masuk dalam Lompok Bulu-bulu halmana orang-orang terdahulu dalam memberikan nama suatu Lompok tanah selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan keadaan pada saat itu guna memudahkan dan membedakan pemberian nama suatu Lompok/lokasi tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kemudianmerelevansikannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat maupun keterangan Camat Sinjai selatan yakni Agus Salim maka sangat logis apabilalokasi tanah termasuk yang ditempati oleh Tergugat IV dan V berada dalam Lompok Bulu-bulu (objek sengketa Sub. A) sedangkan Lokasi sengketa ex. Pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Lompok Pakkawatattana (objek sengketa Sub. B) sebagaimana yang tercatat dalam buku Rincik serta dengan memperhatikan letak posisi geografis pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa (Sub. A) berada dalam Lompok Bulu-bulu sedangkan Lokasi sengketa (Sub. B) yakni ex. Pasar Bikeru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I berada dalam Lompok Pakkawatattana sehingga keseluruhan Objek yang disengketakan dalam perkara A quo bukan/tidak termasuk dalam bahagian Lompok Dola sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugataannya;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan objek sengketa (Sub A) oleh Tergugat IV dan V, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan menyatakan sebagai pihak yang terlibat langsung sebagai pembeli dari H. Baso Said yang Notabene adalah anak kandung dari M. Saleh Jaksa dan tanah tersebut terletak dalam Lompok Bulu-Bulu persil 160 D II dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan yakni bukti bertanda TIV-7, TIV-9, TIV-10, TV-6 dan TV-8 kemudian dipertegas dengan keterangan saksi Abd. Asis yang pada pokoknya menerangkan Tergugat IV dan V memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dengan Jaksa BASO M. SAID yang merupakan anak dari Jaksa M. SALEH dan tanah yang ditempati Tergugat IV dan V terletak dalam Lompok Bulu-bulu serta Tergugat IV dan V dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik oleh karena penguasaan tanah tersebut atas dasar perjanjian jual beli dari BASO M. SAID kepada Maratang (isteri Tergugat IV) dan Tergugat V dan pembelian tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada saat itu sedangkan mengenai penguasaan objek sengketa (Sub b) Ex. Pasar Bikeru oleh Tergugat I berdasarkan dalil-dalil bantahannya jika objek sengketa tersebut awalnya adalah milik M. Saleh Jaksa yang berdasarkan Rincik berada pada Lompok Pakkawatattana Persil No. 35 D II Kohir 167 Blok 3 atas nama M. Saleh Jaksa dan hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Camat Sinjai Selatan Yakni Agus Salim serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa awalnya adalah milik Jaksa MUH. SALEH, kemudian beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena ditukar dengan tanah sawah milik H. MAPPA yang terletak di Caile Bonto Pedda sebagai bentuk ganti rugi dan menurut keterangan saksi Hj. Hajrah pada pokoknya menerangkan Saksi yang menjadi Kuasa dari Jaksa BASO M. SAID dan sebagai Kuasa, Saksi yang menerima hasil dari tanah sawah milik Jaksa BASO M. SAID yang terletak di Caile Bonto Pedda yang merupakan hasil pertukaran dari tanah sengketa, serta saksi yang membayar pajak (PBB) atas tanah-tanah milik Jaksa BASO M. SAID;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dan menelaah dalil-dalil gugatannya pada perkara A quo khususnya pada point 4 yang menyatakan sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 dan sebagian tanah tersebut  seluas 1,09 Hekto are . telah dimenangkan oleh penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusinya kemudian tanah tersebut dijual oleh penggugat, sedangkan sisanya kurang lebih 50 are….dst” apabila direlevansikan dengan bukti bertanda P-4 (Halaman 3 Point 3) pada perkara terdahulu mendalilkan “Dola Bin Baco (almarhum) semasa hidupnya tanah miliknya yang tersebut diatas telah dijual kepada orang lain seluas kurang lebih 55 Are sedangkan sisanya kurang lebih 1,09 Ha ….dst”yang hal-hal tersebut menimbulkan perbedaan tentang luas tanah yang digugat antara dalil gugatannya terdahulu yang telah dimenangkan penggugat dengan gugatan perkara A quo oleh karena disatu sisi dalam perkara A quo menegaskan sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5 are telah dijual oleh Penggugat pada tahun 1977 sedangkan disisi lain pada perkara terdahulu menegaskan telah dijual kepada orang lain seluas kurang lebih 55 Aresehingga terkesan gugatan pada perkara ini tidak konsisten dan hanya memperkirakan saja luas dan batas-batas tanah yang digugatbahkan perkara Aquo dapat dikualifisir jika penggugat telah menunjuk objek sengketa yang bukan/tidak termasuk dalam Lompok Dola yang konsekuensi yuridisnya berdampak justru melemahkan dalil gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu H. Muh. Kasim Bin Ahmad yang menyatakan objek sengketa ex. Pasar (Sub. B) adalah milik orang tua penggugat berdasarkan Rincik serta Marsuki (H. Marzuki Tergugat V) telah membeli tanah yang menjadi sengketa (Sub. A) dari Ukkase (cucu Dola) namun hal tersebut telah terbantahkan dengan Bukti bertanda TV-6 dan TV-8 halmana bukti tersebut pada intinya menerangkan H. Baso Muh. Said (anak kandung M. Saleh Djaksa) telah mengalihkan penguasaan tanahnya kepada H. Marzuki dengan jual beli yang pembayarannya melalui Dra. Hajira dan tanah tersebut terdaftar di Lompok Bulu-bulu persil No. 160 D II dan dalam Rincik tercatat atas nama M. Saleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi penggugat yakni Bile Bin Baco yang menerangkan tanah objek sengketa ex. Pasar Bikeru (objek sengketa Sub. B) adalah milik orang tua penggugat yakni Dola Bin Baco berdasarkan Rincik dan tanah tersebut pernah dipinjamkan oleh Dola B in Baco kepada H. A. Muri selaku Arung Bulo-bulo Barat untuk dijadikan pasar akan tetapi hal tersebut diketahui atas dasar cerita dari orang tua/bapaknya yang notabene saat itu saksi masih kecil / anak-anak dan terhadap keterangan saksi Bile Bin Baco tersebut maka Majelis Hakim berpendapat saksi de auditu adakalanya sangat penting untuk mendapat kebenaran pada beberapa kasus oleh karena itu dalam hal/keadaan tertentu seperti saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat ataukah keterangan yang diberikan. saksi de auditu adalah pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakkan akan tetapi keterangan saksi Bile Bin Baco tersebut hanya mengetahui dari orang tuanya dan bukanlah orang yang terlibat langsung pada peristiwa atau perbuatan hukum ataukah pesan dari orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu sehingga keterangannya tersebut tidak dapat diakui secara eksepsional;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat VII, IX, XI (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII) membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi selama proses pemeriksaan perkara A quo, Tergugat VII, IX, XI tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung jawaban dan kesimpulannya tersebut sehingga pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut kemudian direlevansikan dengan pokok permasalahan perkara A quo oleh karenaObjek Sengketa (Sub. A) berada dalam Lompok Bulu-bulu persil 160 D II, termasuk yang ditempati Tergugat IV dan V yang penguasaannya berdasarkan jual beli dari Baso M. Said sedangkan Objek Sengketa (Sub. B) berada dalam Lompok Pakkawatattana Persil No. 35 D IIdan merupakan asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai atas dasar ditukar dengan tanah sawah yang terletak di Caile Bonto Pedda maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, IV dan V mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya jika objek sengketa berada dalam Lompok Bulu-bulu dan Pakkawatattana maka gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum  untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

  • Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan V;

Dalam Pokok Perkara :

  • Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 9Maret 2017, oleh kami LUKI EKO ANDRIANTO,S.H., M.H. selaku Hakim Ketua sidangTRI DHARMA PUTRA, S.H. sertaIMA FATIMAH DJUFRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14Maret 2017, oleh Hakim KetuaSidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, V,Tergugat VII dan XI (sekaligus kuasa dari Tergugat VI, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, dan Tergugat XXXVII) serta tanpa hadirnya Tergugat II,

 

 

 

 

 

III, VIII, IX,X, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXVIII;

 

Hakim-Hakim Anggota,                                   Hakim Ketua sidang,

 

 

TRI DHARMA PUTRA, S.H.               LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

 

 

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H

 

Panitera Pengganti,

 

 

 

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perincian biaya perkara :

–       Biaya Pendaftaran                     :  Rp.30.000,00

–       Biaya pemberkasan                   :  Rp.    100.000,00

–       Biaya Panggilan                        :  Rp.4.750.000,00

  • Biaya Pemeriksaan setempat :  1.700.000,00
  • Biaya PNBP Panggilan :      384.000,00
  • Biaya Materai putusan :  Rp.        6.000,00
  • Biaya Redaksi Putusan :          5.000,00

Jumlah                                        Rp6.975.000,-(enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

 

You may also like...