Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi

Sumber Gambar: BBC.com

Menyambut hari antikorupsi internasional yang jatuh tempo pada 9 Desember kemarin, terlebih dahulu kita harus mulai berani mengutuk diri sendiri. Kita sukses menolak korupsi dalam kata, namun kita gagal dalam perbuatan.

Mungkin memori kolektif publik belum melupakan pernyataan sesumbar eks pucuk pimpinan MK, Akil Mochtar, “koruptor harus dipotong tangannya.” Tak lama berselang kemudian, Akil termakan dengan kata-katanya, ia dicokok oleh komisi antirasuah.

Kampus Vs KPU

Dan jika sampel tersebut belum cukup, mari kita mencoba menelusuri tradisi kampus, dimana rahim para intelektual sumbernya dari sana. Dengan tak kasat mata, terpampang sebuah stiker “Katakan Tidak Pada Korupsi” di pintu ruangan dari seorang yang mengatasnamakan pengemban tridarma perguruan tinggi.

Namun apa lacur kemudian, kerabat, mantu, anak, kemanakan, yang berstatus mahasiswa itu ia diperlakukan istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Anak-kemanakannya dipermudah menyelesaikan studi dan urusan akademik, tanpa hambatan, namun orang lain sengaja “digunting” masa depannya dengan dalil, judul skripsi yang anda ajukan tidak layak untuk diteliti.

Dinasti politik selalu “batu ujinya” pementasan atau kontestasi kepala daerah. Padahal “lingkungan akademik” tak jauh dari laku itu, yang juga tak lain tempat bercokolnya bibit kolusi hingga korupsi. Anak-kemanakan didahulukan sebagai dosen pengajar, padahal dalam proses seleksi ada pihak lain yang lebih kompeten.

Penolakan korupsi dalam adagium “sesuainya kata dengan perbuatan” sebagai hal yang contradictio intermenis, kemudian menjadi penting pula disinggung di hari anti korupsi dinia, dalam akhir tahun 2018, adalah proses seleksi Komisoner KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang saat ini sedang berjalan di sebagian daerah.

Di tengah gerakan pemilu integritas yang dihembuskan oleh KPU RI, tampaknya bertolak belakang dengan kewenangannya dalam merekrut komisoner pemilu di daerah-daerah. Lolos tidaknya komisioner lebih banyak ditentukan dalam soal “like or dislike.” Jajaran keanggotaan KPU lebih diprioritaskan gerbong “Ormas tertentu” dibandingkan kapasitas dan integritas. Tak kurang dan tak lebih, jajaran komisioner yang akan menjadi pelaku sejarah dalam pemilu serentak 2019 nanti, adalah hasil rekayasa KPU RI.

Dalam situasi demikian jangan kita bertanya, mengapa indeks korupsi negeri ini masih selalu berada di urutan buncit. Jangan kita bertanya mengapa kepala daerah yang dijemput KPK semakin banyak jumlahnya. Jangan kita bertanya mengapa penegak hukum, hakim dan advokat kian hari menjadi pesakitan KPK. Jangan kita bertanya mengapa tingkat kepercayaan publik pada kinerja DPR semakin menurun. Semuanya itu disebabkan oleh nihilnya kesadaran antikorupsi.

Kesadaran Antikorupsi

Pelbagai model perayaan hari antikorupsi tak ubahnya dunia dan tempat anak-anak bermain. Sejumlah pernyataan dari para pejabat dan pembesar-pembesar tanah air, seperti “ludah” yang tertelan kembali. Perayaan hari antikorupsi ibarat parade anak jalanan, tidak memberikan “bekas” dan konsistensi untuk mengubah sikap penolakan terhadap potensialnya diri sendiri untuk menjadi pelaku korupsi.

Tidak ada tanda-tanda sadar korupsi. Mereka yang senang berparade di hari antikorupsi juga kebanyakan doyan menggunakan jalan pintas dalam menembus tameng birokrasi dan kekuasaan. Mereka sedang mendaulat dirinya sebagai aktivis antikorupsi, tapi seberapa jujurkah dia mau mengaku pernah menggunakan cara-cara korupsi, menyogok pejabat kampus agar bisa dimuluskan dalam melanjutkan studi pendidikan. Mereka sedang membaptis anak-anak muda benci pada koruptor, tapi seberapa jujurkah ia mau mengaku dalam menggunakan “tahta dan darah kebangsawanannya” mempengaruhi birokrasi kampus agar diloloskan pula menempuh studi pendidikan akhir sebagai kelompok yang akan berkasta magister hingga tingkat doktoral.

Lagi dan lagi kesadaran antikorupsi itu sudah punah ditelan zaman. Betapa hebat dan pongahnya kita mengutuk koruptor, tanpa disadari kalau kita juga adalah bahagian dari mereka. Kita menjadi bahagian dari mereka yang akan melanjutkan hancurnya negeri ini dari segala bentuk keculasan dan keserakahan.

Mereka yang memiliki kesadaran antikorupsi adalah mereka yang tidak takut hidup dalam kemiskinan. Mereka yang tidak mendewakan kekayaan, patut diganjar sebagai manusia langkah di muka bumi. Sebab pendewaan pada kekayaanlah sebenarnya yang menjadi cikal-bakal korupsi itu.

Penghormatan kebanyakan orang lebih tertuju pada prestise dibandingkan sikap jujur dan tampilan sederhananya. Mereka yang tampil nacis, sering memajang foto tour dan perjalanan ke luar negeri, memiliki mobil dengan merek terbaru, rutin mengunjungi restoran mewah, kerapkali itu yang lebih dahulu kita muliakan dan agung-agungkan, ketimbang mereka yang hidup miskin, namun bertahan dengan kejujurannya dengan tidak mau mengambil yang bukan bagian dari haknya.

Apa kata kuncinya dari kesadaran antikorupsi? Anda harus berani kehilangan prestise, kehilangan pujian karena harta yang melimpah dan tahta yang setinggi langit. Kesadaran antikorupsi secara totalitas, adalah seorang yang menempati sebuah jabatan atau kekuasaan yang diraihnya hari ini, namun karena ia dapatkan dengan cara kolutif atau dengan cara korupsi, ia memilih mundur dari jabatannya itu.

Yang demikian tentu berlaku kalau sudah terlanjur, tapi kalau belum termasuk bagian dari pabrikan korupsi, anda tidak perlu takut tidak akan meraih mimpi dalam suatu kedudukan, kalau harus memilih alternatif kolusi atau korupsi. Unjuk bukti atas kesadaran antikorupsi, anda harus menjadi pembeda dalam sebuah sistem, tidak tergoda oleh bujukan dan rayuan, kalau uang sogokan anda akan tergantikan dengan gaji seumur hidup.

Menerima pilihan dalam merebut kedudukan tanpa unsur kolutif, bukan hanya anda menunjukkan memiliki kesadaran antikorupsi, tetapi anda telah pula menjadi manusia yang merdeka. Dari situlah kita bisa memulai memberlakukan karakter khas suatu jabatan, bebas dari pengaruh pihak lain. Dari situlah kita bisa memulai menata lembaga kehakiman yang merdeka, lembaga pendidikan yang merdeka, lembaga penyelenggara pemilu yang merdeka, dan Negara Republik Indonesia yang merdeka dari korupsi.

“Selamat Hari Anti Korupsi”

Artikel Ini Juga Muat di Harian Tribun Timur, 12 Desember 2018

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Buku yang telah diterbitkan diantaranya: “Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Bersama Muh. Nursal N.S), Makassar: Philosophia Press; Seputar Permasalahan Hukum Pilkada dan Pemilu 2018 – 2019 (Bersama Baron Harahap & Muh. Nursal NS), Yogyakarta: Lintas Nalar & Negara Hukum Foundation; “Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bersama Apriyanto Nusa), Yogyakarta: Genta Press; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Yogyakarta: Buku Litera. Penulis juga editor sekaligus pengantar dalam beberapa buku: Kumpulan Asas-Asas Hukum (Amir Ilyas & Muh. Nursal NS); Perdebatan Hukum Kontemporer (Apriyanto Nusa); Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Apriyanto Nusa); Praperadilan Pasca Putusan MK (Amir Ilyas & Apriyanto Nusa); Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Amir Ilyas & Jupri); Kriminologi, Suatu Pengantar (A.S. Alam & Amir Ilyas). Adapun aktivitas tambahan lainnya: sebagai konsultan hukum pihak pemohon pada sengketa hasil pemilihan Pilkada Makassar di Mahkamah Konsitusi (2018); pernah memberikan keterangan ahli pada sengketa TUN Pemilu di PTUN Kendari (2018); pernah memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (2019).

You may also like...

[user_ip]