Delik Penghinaan Pasca Revisi UU ITE

 

Kabar gembira mengendus bagi pejuang hak asasi manusia. Misi penguatan hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang rentan mengalami kriminalisasi dalam wujud delik penghinaan (melalui elektronik), kini mengalami pengurangan ancaman pidana dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja.

Tapi tunggu dulu! Telisik penuh telisik, ternyata fleksibilitas atas ketentuan tersebut masih menganga cukup lebar. Ketentuannya masih kabur, tidak memenuhi syarat sebagai norma yang strict dan certa. Vage normen berupa unsur delik dan pertanggungjawaban pidananya, belum proporsional dalam mengharmonisasi ketentuan umum penghinaan yang terdapat dalam KUHPidana.

Sumber Gambar: berdemokrasi.com

Sumber Gambar: berdemokrasi.com

Unsur Penghinaan

Alih-alih unsur penghinaan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hendak diketatkan maksudnya, ternyata pasca revisi, keinginan itu jauh dari ekspektasi.

Unsur “mendistribusikan” dimaknai dalam penjelasan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada “banyak orang atau berbagai pihak” melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksudkan “mentransmisikan,” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik “kepada satu pihak” melalui sistem elektronik. Sementara yang dianggap sebagai perbuatan “yang membuat dapat diakses,” yaitu semua “perbuatan lain” selain mendistribusikan dan mentransmisikan  melalui Sistem Elektronik  menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pada hakikatnya masing-masing unsur tersebut harus terdapat sifat pembeda terkait perbuatan materilnya. Perbedaan yang nyata-nyata antara mendistribusikan dan mentransmisikan, yaitu penyebarannya ada ke berbagai pihak (banyak orang), dan ada yang kesatu pihak saja.

Apakah yang dimaksud satu pihak dalam perbuatan mentransmisikan? Jika yang dimaksudkan adalah “satu orang” maka terdapat kemungkinan seorang menyebarkan informasi bermuatan penghinaan, kendatipun bukan kepada orang yang ditujukan untuk dihina, maka memenuhi sebagai delik penghinaan. Contoh sederhananya, jika si A hendak menghina si B, tetapi informasi bermuatan penghinaan itu disampaikan ke C, berarti dengan serta merta A sudah menghina B, meskipun informasi itu tidak langsung ditujukan kepada si B. Materi perbuatan yang demikian sedikit tidaknya, tidak diterima oleh ahli hukum pidana, seperti Simons, dengan dalil bahwa mengirimkan tulisan pada orang, termasuk kepada bukan orang yang dimaksudkan untuk dihina, karena sifatnya terbatas tidak termasuk penghinaan (Lamintang, 1990: 303).

Dan kekeliruan yang nyata-nyata terlihat pula dalam penjelasan tentang apa yang dimaksud “membuat dapat diakses.” Frasa dari “perbuatan lain” pada dasarnya telah menimbulkan multitafsir yang rentan disalahgunakan dalam menjerat siapa saja yang menyebarkan informasi melalui sistem elektronik. Padahal dalam perumusan hukum pidana meteril, diwajibkan sangat ketat dan tidak memungkinkan tafsir ambigu, apalagi bias dalam pemaknaannya.

Saran saya, terkait penjelasan dari unsur tersebut, jauh lebih jelas dari keterangan ahli yang pernah diberikan oleh pakar telematika dalam kasus penghinaan Fadli Rahim terhadap eks Bupati Gowa. Bahwa “mendistribusikan,” paling tidak ditujukan terhadap perbuatan kepada setiap orang yang “melakukan penggandaan” terhadap informasi elektronik, bisa dalam bentuk screenshoot, di print out, kemudian disebarluaskan. Sedangkan “mentransmisikan,” sebagai wujud perbuatan yang “meletakan informasi” penghinaan secara langsung ke sebuah media elektronik sehingga bisa terjadi penyebarluasan. Beda halnya dengan perbuatan “membuat dapat diakses” tertuju pada orang yang  “membagikan link”  atau tautan di media elektronik sehingga pada akhirnya link yang berisi muatan penghinaan menjadi tersebar meluas.

Ancaman Pidana

Tidak perlulah berlebihan untuk mengapresisasi pengurangan ancaman pidana delik penghinaan melalui sistem elektronik pasca revisi. Memang terjadi pengurangan ancaman pidana bagi pelakunya, akan tetapi jika ditimbang-timbang beberapa jenis penghinaan (penistaan, fitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal) yang dapat pula terjadi melalui sistem elektronik, semuanya rentan dipukul rata sanksi pidananya hingga 4 (empat) tahun. Padahal antara jenis penghinaan yang satu dengan jenis penghinaan lainnya berbeda kadar perbuatannya.  Dan jika berbeda kadar perbuatannya, tentu ancaman pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pasti juga harus berbeda.

Dapat ditelusuri kembali dalam KUHPIdana, antara penistaan tertulis (penghinaan berat; Pasal 310 ayat 2 KUHP) diancam pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sementara kalau penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) hanya diancam pidana penjara 4 (empat) bulan, 2 (dua) minggu. Perbedaan mendasar dari kedua jenis penghinaan tersebut sehingga berbeda ancaman pidananya, kalau penistaan, penghinaannya dalam bentuk menuduh melakukan perbuatan (seperti: pencuri, pelacur, koruptor), sedangkan penghinaan ringan, tuduhannya dalam bentuk istilah (seperti: anjing, sundal, bajingan).

Dan andaikata terjadi penghinaan melalui media sosial (facebook, twiter, whatsaap,BBM, Line) misalnya, mau penghinaannya menuduh dengan istilah saja atau menuduh dengan perbuatan, sudah pasti akan diancam pidana 4 (empat) tahun semuanya, tanpa menyesuaikan lagi dengan kadar perbuatan jahatnya. Jerat pidana yang semacam itu, selain tidak memenuhi rasa keadilan, jelas menyimpangi pula postulat: culpae poena par esto (hukumlah seorang setimpal dnegan perbuatannya).

Delik penghinaan dalam UU ITE, bolehlah meninggalkan kelegahan karena telah disatir dalam delik aduan. Tapi soal harmonisasinya dengan kualifikasi delik penghinaan dalam KUHPidana, belumlah paripurna. Di kiranya jenis penghinaan itu, hanya pencemaran nama baik (penistaan) dan fitnah saja. Padahal masih ada jenis penghinaan lainnya: penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah, dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Andaikata dalam penjelasan Pasal 27 ayat 3 (UU ITE pasca revisi) cukup diformulasikan: bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan “penghinaan” yang diatur daiam KUHPidana. Setidak-tidaknya, itu sudah lebih dari pada cukup dalam mengharmonisasi ketentuan delik penghinaan melalui sistem elektronik.

Selamat datang revisi UU ITE. Undang-undang yang ternyata jauh lebih kolonial, dari pada KUHPidana yang kerap distigmasisasi sebagai peninggalan bangsa penjajah. Era bisa berubah, tetapi otak masih kolonial rupanya.*

Telah Muat di Harian Tribun Timur, 3 Desember 2016

Damang S.H., M.H.

Owner negarahukum.com dan Penulis Buku "Carut Marut Pilkada Serentak 2015"

You may also like...