Hukum dan Keadilan

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.[1] Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan.

Sementara kaum Sofis, terutama mazhab hukum alam klasik hanya sampai pada pemahaman bahwa hukum dan moral memiliki nilai, yaitu nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebahagian demi pencapaian keadilan.

Hal itu memang terbukti dengan telaah histori aliran pemikiran dalam ilmu. Hukum pada fase pertamanya semata-mata selalu dinarasikan sebagai keadilan. Pemahaman hukum yakni sesuatu yang abstrak. Titik tautnya hanya mampu diketemukan melalui penggalian pada hakikat dan makna segala dimensi kebaikan dan keburukan yang terpatri dalam rasio, baru kemudian diwujudkan dalam tindakan, perbuatan, hingga pada pergaualan sosial.

Kendatipun hukum sudah dianggap konkret dengan peraturan peundangan-undangan. Utang budi yang belum terbayar oleh penganut hukum positivistik; seperti Hans Kelsen, John Austin dan HLA Hart terhadap mazhab hukum alam yang selalu membincangkan keadilan. Bahwa sekuat apapun hukum positif membersihkan segala anasir nonhukum[2] terhadap kepastian hukum, terutama anasir hukum moral. Hukum sebagai peraturan perundang-undangan tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang digali dari seperangkat moral keabadian dan keadilan yang terdapat di alam rasio manusia.

Pertautan hukum dan keadilan dibangun berdasarkan maxim, principat, postulat, principle sehingga hukum lahir secara concreto. Segala penyebutan medium tersebut sebagaimana apa yang disebut asas-asas hukum merupakan “beginsel”. Beginsel sendiri diartikan awal untuk memulai sesuatu. Sedangkan sesuatu di sini yang dicakup adalah hukum. Sehingga asas hukum yang mengikat daya keberlakukan hukum itulah wujudnya dalam norm in concreto pada tujuannya untuk mencapai keadilan.

Hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telaah filsafat. Tetapi kelesatarian sebagai relafansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga. Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, entah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipdang sebagai objek, maupun hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam diri personal. Harus diakui segala analisis, pembongkaran, dekonstruksi, hingga kritik terhadap hukum dalam tataran implementatif semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya untuk mencapai keadilan.

Itulah sebabnya pembagian keadilan yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles[3] hingga sekarang tetap relevan untuk menyentuh terhadap segala tindakan untuk mempertahankan hukum dalam segala sisinya. Yakni, hukum dalam sisi menbentuk undang-undang merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan distributif (mutlak; principa prima). Sedangkan pekerjaan hakim yang berfungsi untuk mempertahankan basis keadilan dalam perundang-undangan dituntut untuk menjadi pengadil yang menegakan hukum dalam wujudnya sebagai keadilan kumutatif (relatif; principa secundaria).

Baik hukum maupun moral dan keadilan merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu wajar kiranya jika terjadi multipersepsi terhadap hukum dalam pendefenisiannnya.

Bahkan ahli hukum sekaliber van Apeldoorn sampai pada kesimpulan tidak memberikan satupun tentang defenisi hukum itu. Apeldoorn hanya menyatakan bahwa defenisi hukum itu sangatlah sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan.[4]

Dalam pendapat yang hampir serupa, Immanuel Kant mengemukakan ‘Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht” —- tidak ada seorang Yurispun yang dapat mendefenisikan hukum dengan tepat.

Meskipun demikian, dalam hemat Penulis tetap penting untuk dikemukakan pengertian hukum. Paling tidak sebagai dasar untuk memberi pemhaman awal agar dapat diidentifikasi sifat pembedaannya dengan ilmu sosial lainnya. Seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Atas dasar penelitian yang pernah dilakukan Soerjono Soekanto mengidentifikasi paling sedikit sepuluh arti hukum sebagai berikut:[5]

  1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
  2. Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi;
  3. Hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan;
  4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis;
  5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum;
  6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
  7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
  8. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur;
  9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk;
  10. Hukum sebagai seni (legal art).

Dalam menguraikan pengertian hukum di makalah ini, penting juga dikemukakan defenisi hukum yang pernah diuraikan oleh Muchtar Kusumatmadja.

Dasar falsafatinya sehingga penting untuk diuraikan pendapat tersebut. Sebab Kusumaatmadja berhasil menggabungkan atau dengan kata lain mendamaikan semua aliran pemikiran dalam ilmu hukum sehingga teori hukum yang pernah dipertahankan oleh masing-masing mazhabnya bertemu dalam satu kesatuan pengertian sebagaimana Kusumaatmadja menyebutnya “sistem hukum”.

Lengkapnya, bahwa hukum didefenisikan sebagai mazhab hukum Unpad “Law and Developmet” adalah seperangkat kaidah, asas-asas, lembaga hukum dan setiap proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya.[6]

Atas cakupan dari “kaidah, asas-asas dan lembaga” dalam pendefenisian hukum tersebut merupakan saluran pendefenisian yang merangkum mazhab hukum alam sekaligus mazhab hukum positivistik. Sedangkan “proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya” tidak lain dari faktor nonhukum yang menjadi pusat kajian dari aliran sejarah hukum dan aliran realisme hukum.

Selain dikemukakan pengertian hukum menurut Kusumaatmadja, penting pula diuraikan pengertian hukum menurut Achmad Ali, sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum” setelah beliau mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pendefenisian hukum.

Achmad Ali bisa dkatakan cukup lengkap dalam merangkum pengertian hukum dari berbagai pakar, beliau merangkum semua pandangan para pemikir barat, pemikir timur hingga pemikir Islam lalu pada akhirnya beliau tiba pada kesimpulan “defenisi yang dapat mengartikulasikan hukum itu.”

Achmad Ali memandang bahwa apa yang dimaksud sebagai hukum adalah yang dimanifestasikan dalam wujud yaitu:

  1. Hukum sebagai kaidah (hukum sebagai sollen);
  2. Hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai sein).

Bahwa hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagi kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum adalah:[7]

“Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia seebagi warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otorias tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

Pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan antara Kusumaatmadja melihat hukum dalam dua susut pandang, yakni hukum dipandang sebagai kaidah atau norma dan hukum dipandang keberlakuannya dalam kenyataan. Das sein yang dimaksudkan oleh Achmad Ali sebenarnya itulah yang dipahami oleh Kusumaatmadja sebagai “segala proses yang mengikat daya keberlakuan hukum itu.” Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang mempengaruhi hukum yang dijalankan bedasarkan ketentuannya.

Tentunya baik hukum dalam kenyataan (law in action) maupun hukum dalam wujud sebagai kaidah sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan (law in book), sisi ideal yang hendak dicapai sebagai pencapaian paling tertinggi sebagai hukum yang dicita-citakan (ius conctituendum) sudah pasti tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

Pertanyaan selanjutnya, kalau demikan lantas dimana letaknya “hukum” untuk mencapai kepastian dan kemafaatan? Jawabannya sudah pasti terdapat dalam hukum sebagai kaidah dan hukum sebagai kenyataan.

Oleh karena itu dalam hemat Penulis baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.

Hanya saja pekerjaan mereka yang berkecimpung di bidang filsafat kendati selalu berusaha mencari pendefenisian tentang makna keadilan itu sendiri, tindakan mereka semata-mata untuk memberikan gambaran “justice in concreto.”

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan defenisi tentang keadilan. Diantaranya Soerjono Koesoemo Sisworo, Suhrawardi K. Lubis, Thomas Aquinas, Aristoteles, Achmad Ali, dan NE. Algra.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo[8] “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.” Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis[9] dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan keugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya.”

Selanjutnya, Thomas Aquinas[10] seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

  1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
  2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas.

Jauh hari sebelumnya Aristoteles[11] juga pernah mengemukakan keadilan. Aristoteles menguraikan “justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the eterion of what is righ.”

Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan kumutatif dan keadilan vendikatif. [12]

Pertama, keadilan distributif (justitia distributive) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia[13] kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Achmad Ali lebih melihat keadilan dalam tujuan hukum semata, bahwa keadilan tidaklah dapat dijadikan satu-satunya tujuan hukum. Sebab bagaimanapun nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak. Achmad Ali lebih setuju jika keadilan bersama-sama dengan kepastian dan kemanfataan dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai dengan kasus in concreto. Tampaknya, pandangan Achmad Ali demikian dalam memotret tujuan hukum lebih dominan pada ajaran dari tujuan hukum secara kasuistis.

Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra[14] pun akhirnya mengemukakan “bahwa apakah sesuatu itu adil (rechtvaarding), lebih banyak tergantung pada rechmatigheid (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”

Antara Hukum dan Keadlian memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitanya dengan perangkat aturan.

Uneven_Scales

Hubungan Hukum dan Keadilan

Summum Ius Summa Injuria/ Summa Lex Summa Crux. Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Demikianlah hukum yang selalu mencita-citakan keadilan maka selama itu pula pasti dalam perwujudannya akan terhenti untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Hal ini benar adanya, in qasu putusan pengadilan selalu saja menyisakan ada ketidakadilan di sana. Masih terdapat bebarapa orang yang merasakan bahwa putusan hakim yang diwajibkan untuk memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh komunitas tertentu, ada kalanya menganggap putusan hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi dirinya.

Tetapi tidak berarti bahwa timbulnya respon atau reaksi dari partisipan hukum yang dikenai pemberlakuan hukum. Kita dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa antara hukum dan keadilan tidak ada gunanya, bahkan tidak ada hubungannya. Oleh karena keadilan memang hanya sesuatu yang dicita-citakan.[15] Ibarat penilaian baik dan benar tidak ada yang bisa menggambarkan sejelas-jelas mungkin. Sebab apa? Karena lagi-lagi keadilan sudah dikatakan dari awal adalah sifatnya abtrak dan memang keadilan hanyalah tujuan akhir. Niscaya manusia terbatas untuk menggapainya.

Pun kalau ada yang mengatakan dapat dicapai keadilan dengan hati nurani. Itu juga hanya dalam wilayah tingakatan rasa sekaligus naluri yang diusahakan sepadan dengan naluri orang lainnya.

Kalau demikian, bukankah hukum yang didentikan sebagai perundang-undangan tidak lain dari rasa kebaikan, rasa kebenaran, kejahatan, dan keburukan yang kemudian diberlakukan secara imperatif. Maka terdapatlah bangunan rasa dan naluri sepadan, universal melalui konsensus moral sejawat kesepahaman.

Maka bersandar, berdasarkan seluruh analogi tersebut, dari situlah hukum dan keadilan terjadi keterakaitan yang tidak dapat dipsahkan satu dengan lainnya. Bagi penganut mazhab hukum positivistik ketika memandang hukum hanya seperangkat perundang-undangan semata, maka pertanyaan yang harus dijawab oleh kaum ini: Lantas berasal dari manakah hukum itu sehingga lahir menjadi sekumpulan kaidah, norma, ketentuan, hingga menjadi sekumpulan perundang-undangan? Apakah cukup lahir dari rasionya saja? Apakah lahir dari rasio Tuhan yang diturunkan melalui rasio manusia (lex humana)[16] ataukah lahir dari alam kebatinan yang dipahami sebagai pengalaman kebatinan berkat kemampuannya memilah kebaikan dan keburukan?

Semua pertanyaan tersebut terjawab dengan mengatakan bahwa “itu moral” dan apa yang dikehendaki oleh moral sudah pasti kebaikan. Kebaikan otomotasi satu haluan dengan keadilan. Segala pekerjaan untuk mengkonkretisasi hukum identik dengan moral, hukum identik dengan keadilan akan terejawantakan dalam prinsip-prinsip hukum.

Dalam konteks ini, dalil ketiga hukum dalam pengembanan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mewissen[17] akan menjadi satu kesatuan terhadap seluruh abstraksi teoritikal atas gejala hukum tersebut. Baik ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum merupakan “sentral” untuk melahirkan banyaknya jumlah keadilan melalui banyaknya jumlah asas-asas hukum dalam setiap lapangan ilmu hukum.

Antara filsafat hukum yang terpusat pada keadilan kemudian melahirkan sekumpulan teori hukum, maka dalam tataran itulah teori hukum dan keadilan akan menurunkan asas hukum, lalu menciptakan sejumlah ketentuan yang dipahami sebagai kaidah hukum.

Asas hukum dalam “pemainan” moral dan keadilan ini dapat dikatakan wadah yang berada di tengah-tengah untuk mencari konsesensus publik sehingga hukum benar-benar imparsial, integral, hingga tercapai sisi keadilannya.

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Mulai dari tujuan hukum ajaran etis, ajaran prioritas baku hingga ajaran kasusistis. Satupun dari ajaran tersebut tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tujuan hukum pada sisi keadilannya. Hanya saja dilengkapi dengan tujuan hukum lain seperi kepastian, kemanfaatan, dan predictibility.

Termasuk pula bagi pembentuk perundang-undangan sekalipun konsisten untuk melepaskan diri dari sisi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, pada hakikatnya masih dituntut untuk merumuskan teori hukum berdimensi keadilan yang dapat mendukung pentingnya undang-undang tertentu dilembagakan dalam lembaga negara. Bahwa dalam setiap perundang-undangan selalu dilengkapi dengan konsideran menimbang, mengatur, menetapkan. Perlu diketahui di dalam konsideran menimbang tersebut, terdapat pertimbangan filsufis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan atas pembentukan Undang-Undang itu.[18]

Hingga sampai pada hakim pengadilan maupun hakim konstistusi yang berfungsi sebagai aparatur penegak hukum, dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum, menjaga sisi keadilan hukum. Hakim diwajibkan pula untuk mengutamakan keadilan dalam melahirkan putusan-putusannya.[19] Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar hukum tetap konsisten untuk selalu memperjuangkan keadilan.

Upaya hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tat kala perkara-perkara hukum hendak dikonstatir dalam perundang-undangan, lalu perundang-undangan ternyata tidak cukup memberinya pengaturan. Hakim dalam posisi demikian dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum. Ingat! pekerjaaan hakim di sini untuk melakukan penafsiran atas ketentuan hukum yang kabur, pada dasarnya menjadi pekerjaan untuk mengakomodasi kaidah-kaidah tidak tertulis yang diakui keberadaannya dalam masyarakat, agar pencapaian keadilan untuk masyarakat, diharapakan hakim dapat mewujudkannya.

Atas dasar itu kemudian menjadi pembenaran saat Roland Dworkin[20] mempopulerkan teori hukumnya sebagai “moral reading”. Moral reading yang dimaksud oleh Dworkin, gugatan terhadap perundang-undangan yang tidak lengkap. Perundang-undangan yang belum mampu mengakomodasi segala kepentingan hukum primer yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi pekerjaan hakim kosnstitusi dalam kasus ini, untuk kembali menciptakan hukum dari hukum yang terpencar di luar, dengan menyesuaikannya dalam ground norm sekaligus dengan constitutional norm.

 

REFERENSI

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung.

_________. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.

Antonius Sudirman. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Aristoteles. 2007. La Politica. (Penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie). Jakarta: Visi Media.

Curzon. 1979. Jurisprudence. M & E Handbook

Damang. 2009. TinjauanPsikologi Hukum terhadap Putusan Hak Asuh Anak. Skripsi. Makassar: Unhas.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Faturrochman. 2002. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hans Kelsen. 1978. Pure Theory of Law. Calivornia: Berkley University.

Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Mewissen. 2008. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Terj. Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.

Nursidik. 2011. “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm).

Purnadi Purbacakara dan Ridwan Halim. 1986. Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Suhrawardi K. Lubis. 1994. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawan Tunggul Alam. 2004. Memahami Profesi Hukum. Jakarta: Minia Populer.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

[1] Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 11 s/d 16.

[2] Hans Kelsen. 1978. Pure Theory of Law. Calivornia: Berkley University. Page 67.

[3] Aristoteles. 2007. La Politica. (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie). Jakarta: Visi Media. Hlm. 256

[4] Damang. 2009. Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Putusan Hak Asuh Anak. Skripsi. Makassar: Unhas. Hlm. 19

[5] Wawan Tunggul Alam. 2004. Memahami Profesi Hukum. Jakarta: Minia Populer. Hlm. 9 s/d 11.

[6] Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Hlm. 1 s/d. 15.

[7] Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung. Hlm. 35.

[8] Nursidik. “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). 2011. Hlm. 139.

[9] Suhrawardi K. Lubis. 1994. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 49

[10] Nursidik. OP.Cit. Hlm. 139

[11] Curzon. 1979. Jurisprudence. M & E Handbook. Hlm 37 sd 38

[12] Bandingkan pula dengan jenis keadilan (diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman. 2002. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 22 s/d 49.

[13] Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 130

[14] Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana. Hlm. 222.

[15] Purnadi Purbacakara dan Ridwan Halim. 1986. Hak Milik Keadilan dan kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 24 sd 26.

[16] Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 93.

[17] Mewissen. 2008. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Terj. Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 5.

[18] Soedikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 78.

[19] Antonius Sudirman. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 51 s/d 54.

[20] Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. Op.Cit. Hlm. 48

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Mahasiswa PPs Hukum UMI

You may also like...