Hukum Perdata Internasional

Saat ini Hukum Perdata Internasional (disingkat HPI) jarang menjadi kajian menarik oleh para ahli hukum. Salah saatu alasan yang menyebabkan, sehingga Hukum Perdata Internasional kurang menjadi kajian menarik pasca Penulis utama sekaliber Sudargo Gautama (Raja HPI). Karena Hukum Perdata Internasional sebenarnya bukan dalam klasifikasi Hukum Publik Internasional (seperti: hukum kejahatan internasional_Romli Artasasmita). Bahkan sejak awal, materi Hukum Perdata Internasional, selalu dikatakan bidang kajian hukum yang mengalami contradiction inter minenis_pertentangan di dalam istilah itu sendiri. Mengapa ?

Pertama, yang menjadi pertanyaan, mengapa dikatakan hukum perdata yang internasioanal padahal ia bersifat keperdataan (privat) ? Kedua, seringkali Hukum Perdata Internasional diikuti dengan term negara seperti Hukum Perdata Internasional Indonesia. Mengapa mengikutkan kata negara sebagai nation, jika demikian berarti menyangkut dalam negeri saja, bukan luar negeri ?

Jawaban dari kedua pertanyaan itu, hingga tidak salah untuk mengatakan bahwa Hukum Perdata yang Internasional tetap layak digunakan leter internasional sebagai salah satu istilah dalam kajian Hukum Perdata. Dikatakan internasional karena leter internasional bukan diartikan sebagai law of nation melainkan hukum internasional itu diartikan sebagai ada unsur luar negerinya. Ada unsur dari luar. Ada unsur asingnya (foreign element). Atau dengan kata lain bukan sumber-sumbernya yang bersifat internasional, tetapi hubungannya adalah Internasional.

Terlepas dari penamaan Hukum Perdata Internasional sering dikatakan sebagai hukum perselisihan (conflict of law)[1], oleh karena ada dua kepentingan hukum yang dipertentangkan. Menarik untuk melihat ruang lingkup keberlakuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Logeman dan Kelsen.

Logeman berbicara ruang lingkup keberlakuan hukum dalam kaitannya dengan  gebeiden atau lingkungan kekuasaan hukum dari pada ambten (jabatan-jabatan). Demikian halnya Kelsen menggunakan istilah daya keberlakuan hukum dalam kaitannya dengan “norma-norma hukum” yakni kata gebeidsleer.

Kelsen membagi lingkungan kekuasan keberlakuan hukum dalam empat kategori berlakunya hukum, yakni lingkungan kuasa waktu (W; the sphere of time), lingkungan kuasa ruang atau tempat (T; territorial sphere/ sphere of space), lingkungan kuasa orang/ pribadi (P; personal sphere) dan lingkungan kuasa soal-soal (S; material sphere).

Keempat pembagian daya keberlakuan hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Logeman yakni lingkungan kuasa waktu_tijdsgebeid, lingkungan kuasa tempat_ruimtegebeid, lingkungan kuasa pribadi, lingkungan kuasa orang-orang dan lingkungan kuasa soal-soal (zakengebeid). Tiap-tiap norma hukum berlaku untuk waktu tertentu, mengenai tempat tertentu, mengenai orang/ pribadi tertentu,  dan mengenai soal-soal tertentu.

Dalam Hukum Perdata Internasional, untuk mengenal dan  memahami materi ruang lingkupnya, akar utamanya (rasion de etre-nya)  berdasarkan pada daya keberlakuan hukum tersebut.

Hukum Perdata Internasional atau lazim disebut sebagai hukum antar tata hukum ekstern berada pada skema Hukum Antar Tempat (HAT), karena pada skema ini ruang keberlakukan hukum pada waktu yang sama tetapi tempat, person dan soal hukum yang berbeda. Sementara untuk hukum antar tata hukum yang intern (bukan dalam pengertian atau bahagian kajian HPI) ciri khasnya; yakni, tempatnya sama dan daya keberlakuan (waktu, person, dan soal) berbeda. Satu lagi bagian dari skema Hukum Antar Tata Hukum Intern yakni pada skema Hukum Antar Golongan (termasuk juga Hukum Antar Agama) yang waktu dan tempatnya sama (sementara person dan soal/ materi hukum berbeda).

Kesimpulan akhir Hukum Perdata Internasional yang ditarik dari daya keberlakuan hukum tersebut di atas bahwa Hukum Perdata Internasional menekankan perbedaan pada lingkungan kuasa tempat dan soal-soal atau materi dalam sistem suatu negara dengan negara lain (memilki unsur luar negeri/ unsur asing; foreign element).

Lengkapnya, Hukum Perdata Internasional merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu (yang sama: Pen.)[2] memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan   _kuasa_tempat, (pribadi_) dan soal-soal (S. Gautama, 1987: 18)


[1] Menurut S. Gautama Kata yang tepat untuk HPI adalah Hukum Antar Tata Hukum  (HATH) bukan konflik hukum (conflict of law). Bandingkan dengan tulisannya Bayu Seto “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional”; Wirjono Projodikoro “Asas-Asas Hukum Perdata Internasional.”

[2] Menurut penulis dalam waktu yang sama memperlihatkan pertalian itu yang dimaksud di sini adalah ketika muncul peristiwa hukum akan tuntutan salah satu hak oleh subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain.

Damang, S.H.

Penulis lahir di Sinjai 25 Juli 1986, dengan nama pena Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pernah Kuliah Di FH UNHAS (saksi 2004) anak dari seorang Ibu yang single parent, anak ketiga dari empat bersaudara, saat ini pekerjaan kesehariannya hanya menulis, dan mengirim artikel ke beberapa harian Fajar, Tribun Timur (Makassar), dan Gorontalo Post, dan Beberapa Cerpennya juga sering dimuat diharian Lokal, Pernah menjadi Tenaga Pengajar di Unisan Gorontalo, Penulis juga adalah pemilik utama (Co-Ownerr) negarahukum.com. Beberapa Tulisannya juga dapat dijumpai di alamat ini (damang.web.id/, dmgsastra.multiply.com, damang.webs.com). Penulis sering juga Membawa materi seminar di Beberapa Perguruan Tinggi di Makassar

You may also like...