Ironi Hukum di Hari Kemerdekaan

Sayap burung garuda sungguh tak pernah sayup, kian kokoh melebarkan dan mengepakkan sayapnya di bawah sang merah putih yang maha suci nan gagah berani. Anak-anak yang akan menjadi pelanjut estafet kebangsaan tak pernah lelah dan putus asa pula memekikan semangat nasionalisme, cinta tanah air. Mereka pada berbaris rapi, langka tegak, pandangan tajam ke depan, sesekali meneriakkan, langkah tegak maju, jalan.

Yah.. roda waktu tak akan pernah berhenti, jantung terus berdenyut, adrenalin kian cepat berpacu. Usia kemerdekaan Republik Indonesia (RI) makin senja, dan semoga tidak semenjana di usianya yang ke 72 tahun.

Pemerintah RI tak diam menjemput semangat anak-anak muda. Ini pertama kalinya kita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI selama satu bulan penuh. Mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus pantang sang merah putih digerek turun dari pancang tiang kokohnya.

Pemerintah serius merayakan HUT RI, itu tak perlu dinanya. Demikian halnya dengan anak kecil yang baru hari kemarin pintar bicara, ia juga sangat menghayati hari kemerdekaan RI, ia merengek keibunya agar dibelikan terompet, ia merengek keibunya agar dibelikan bendera merah putih mini, bahkan anak kecil itu dengan semangatnya ia melakonkan semua aba-aba baris berbaris dengan fasih.

Sumber Gambar: sesawi.net

Ironi Hukum

Sayangnya, merayakan kemerdekaan dengan penghayatan saja tidak cukup. Tetapi harus pula diamalkan. Dan tak perlu uji data empirikal melalui riset yang berbulan-bulan, pengamalan menemui kesenjangan dalam pengalaman, sebab rasa akan kemerdekaan itu kian hari melepuh, saat kita semua ditampar dengan kegagalan perihal rasa kemerdekaan.

Labirin kegelapan malah semakin menyelimuti bangsa bersama rakyatnya dalam ketidakpastian. Hukum dengan gampang mengibaskan pedang pada orang yang tak bersalah. Hukum tak lagi memberikan rasa aman. Hukum tak lagi mengakui hak adikodrati. Hukum telah menghancurkan bilik-bilik kasih sayang mahligai keluarga yang harus dibina dengan penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Hukum bukan lagi panglima, tetapi hukum adalah ironi. Ironi hukum karena dengan undang-undang dan penegaknya hanya menegakkan keadilan dengan kacama kudanya. Simaklah kisah Fidelis yang mengharu biru merawat bini tercinta (Yeni Riawati), karena menderita penyakit syringomylia, dengan terpaksa Fidelis menggunakan ekstrak ganja untuk sang bini. Dan hanya itu satu-satunya obat yang bisa kemudian menahan nyawa sang bini,  toh dengan palu keramat dari hakim yang mulia menawannya dalam vonis bui selama delapan bulan dan denda satu milyar rupiah.

Istri tercinta Fidelis pada akhirnya dijemput maut, nyawa tiada tertolong dengan perawatan RS atas instruksi BNN. Istri sudah tiada, anak yang baru kemarin pintar menyuapi dirinya dengan nasi beserta lauk pauk ala kadarnya juga akan terlantar, sebab ayah, orang tua yang semata wayang harus mendekam penjara.

Pertanyaannya, seperti itukah hukum memberikan rasa kemerdekaan? Tidak sama sekali. Hukum tiada fana dalam keadilannya, jika disadari untuk tidak merenggut kasihnya ayah pada anak-anaknya. Hukum akan selalu bertahta dalam keagungannya, andaikata mampu menjaga susah gamangnya orang-orang pada menahan bulir air mata kala menyaksikan hukum mengeksekusi cinta yang suci dan maha abadi.

Kisah epik dimana hukum kian menindih orang-orang tidak bersalah, merampas kemerdekaan dengan gegabah bukan hanya dialami Fidelis seorang diri. Air mata masih pada membasah, tanah merah dan gundukan pemakaman bini Fidelis juga masih membasah, “hukum jalanan” kembali lagi menguras basahnya air mata, ada pedih dan luka pilu di hati bagi Mohammad Al-Zahra karena dituduh mencuri amplifier di Musalla Al-Hidayah, Desa Hurif Jaya, Kecamatan Babalan, Bekasi, tanpa belas kasihan dikeroyok ramai-ramai, habis-habisan, hingga dibakar hidup-hidup.

Ironisnya kemudian, apa yang dituduhkan kepada Zahra sebagai pencuri yang tertangkap basah tidak mengandung kebenaran dan kesungguhan. Kerumunan massa pembunuh Zahra hanya bisa mengelus dada, seorang tiada berdosa dihujam maut karena aksi main hakim secara beramai-ramai.

Sekali lagi, kemerdekaan tidak terwujud dalam pengamalan. Ada banyak orang yang tidak merasakan keamanan, sehingga dengan tingkat kejenuhan yang tiada batas, lebih percaya untuk menyelesaikan seseorang yang dituduh bersalah, dari pada lama-lama menunggu vonis pengadilan inkra.

Apapun alasannya, kematian Zahra tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi para pembunuhnya untuk berlindung dibalik kesesatan fakta. Hukum tak pernah memperkenankan tindakan main hakim sendiri bagi siapapun, termasuk penjahat yang nyata-nyata tertangkap tangan melakukan kejahatan.

Kisah pilu dari kematian Zahra, hingga meninggalkan istrinya (Siti Subaidah) yang sedang mengandung enam bulan, sudah lebih dari cukup, dan itu sudah kesekian kalinya harus menjadi pelajaran bagi semua penegak hukum di negeri ini. Amuk massa yang dengan gampang menghabisi nyawa orang tak bersalah ialah reaksi publik atas ketidakpercayaannya hukum bergerak dalam pendulumnya, untuk menjaga ketertiban dan menciptakan perdamaian.

Maruah Kemerdekaan

Fidelis dan Mohammad Al-Zahra ialah satu atau dua dari sekian banyaknya kasus yang menunjukkan kepada kita semua, masih ada yang belum merasakan kemerdekaan walau selalu digelorakan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia.

Fenomena persekusi, seorang yang dengan gampang dibabat habis oleh segerombolan massa juga menjadi bagian gagalnya pengamalan kemerdekaan. Seorang tidak merasa merdeka dalam mendapatkan kepastian hukum perihal layak atau tidak kebebasannya dirampas, yang pada sesungguhnya harus berdasarkan due process of law.

Belum lagi berbagai kasus perundungan dan fenomena bullying yang banyak menimpa anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Mereka sudah terampas kemerdekaannya, sebelum tiba waktu ia harus menggenggam peradabannya.

Alhasil, noda dan sekaligus nokta sudah terlanjur pula mewarnai pemerintahan Jokowi-JK. Kemerdekaan menyatakan pendapat dan kemerdekaan berorganisasi sudah mulai dikembalikan dalam pemerintahan yang otokratis. Cukup dengan tafsir tunggal, suatu Organisasi Masyarakat (Ormas) dinyatakan bubar.

Pidato sang proklamator, Soekarno Hatta, tepatnya 1 Juni  1945 di hadapan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, dalam konteks kekinian, maruah kemerdekaan itu harus dinyatakan gagal.

Kata Soekarno, “…aku melihat orang-orang didrel mati, aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku pernah menerima surat dari pada seorang Indonesia yang esok harinya akan naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia menganamatkan, Bung Karno besok aku akan meninggalkan dunia ini, lanjutkan perjuangan kita ini….”

Nyatanya, kita telah gagal melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Yang terjadi hanya ironi hukum di hari kemerdekaan.

Dirgahayu RI Ke- 72.

Damang S.H., M.H.

ALUMNI PPS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR, PENULIS BUKU DIANTARANYA: ASAS DAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM TERBITAN GENTA PUBLISHING (2017), CARUT-MARUT PILKADA SERENTAK 2015 TERBITAN PHILOSOPHIA PRESS MAKASSAR (2016), KUMPULAN CERPEN DALAM MENETAK SUNYI (2013).

You may also like...