Jangan Lagi Ada Perang Saudara “Serdadu”( Catatan Singkat Pasca Konflik TNI-Polri di Negeri Serambi Madina)

Keputusan tidak diberlakukannya dwifungsi ABRI. Seolah berdampak pada kondisi dua saudara. TNI dan Polri hari ini. Saat Dwi Fungsi ABRI belum ditiadakan. Tentara “superior” dan Polisi “inferior”. Kini keadaan mulai berbalik. Polisi berkuasa atas pengamanan sedangkan TNI hanya membantu. Itupun jikalau diminta. Bukan lantas penulis ingin mengatakan bahwa keputusan tidak berlakunya Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah kesalahan atau sumber dari segala masalah_causa prima konflik.

Permasalahan yang mendasar dari benih konflik itu tidak lain adalah, arogansi institusi, perbedaan pelayanan kesejahteraan,  dan  iri hati. Intinya semua tidak terlepas dari persoalan moralitas_ mores (tata kelakuan). Disatu sisi gaya Polisi “militeristik” juga membuat citra Polri semakin memburuk. Aparat TNI juga masih ada yang suka berbicara mengenai keamanan, yang sebetulnya menjadi bagian dari tugas Polisi. “Kenapa bukan saja Polisi yang mengurusi masalah keamanan, jangan lagi nama TNI selalu dilibatkan.”

Untuk kesekian kalinya perseturuan dan peperangan yang dilakukan antara TNI dan Polri terulang di Negeri Serambi Madina. Tepatnya di kecamatan Limboto, salah satu Kabupaten di Gorontalo. Secara institusi dan keorganisasian, Militer (TNI dan Polrri) merupakan instansi yang diatur oleh Negara. Berorientasi dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk meng-counter segala bentuk ancaman (truth)  terhadap keutuhan dan keamanan masyarakat.

Tindakan kekerasan yang tercermin dalam peristiwa penyerangan antara Brimob Polda Gorontalo dan anggota Brigif Konstrad 221 Motuliato Gorontalo (21/4/2012) kemudian  menyulut konflik berhari-hari,  hingga menelan korban sebanyak delapan orang (enam dari TNI dan dua dari Polri). Prilaku ini bukan mengulang kembali sejarah kekerasan masa lalu. Akan tetapi merupakan tindakan melanjutkan sejarah kekerasan di negeri Serambi Madinah (baca: Gorontalo).

Fenomena “Gunung Es”

Terjadinya Konflik (baca: pertikaian) yang berujung pada bentrokan fisik antar prajurit TNI dan Polri, dengan modus konflik beragam bagai fenomena puncak “gunung es”. Di permukaan intensitas “gunung es”-nya terlihat sangat kecil. Namun di balik itu semua, tersimpan banyak lagi potensi bentrokan. Sewaktu-waktu dapat meledak. Bagai api dalam sekam, Tanpa ada pihak atau golongan siapapun yang dapat menghentikannya. Karena masing-masing TNI dan Polisi memiliki sarana kendali pertahanan “persenjataan” lengkap. Bagi pihak yang berkehendak menjadi mediator, sedari awal pasti akan takut dengan persenjataan mereka.

Kejadian yang mengedepankan arogansi kebrutalan ini. Adalah  “tamparan” bagi instansi pemerintah. Khususnya (TNI dan Polri) di negeri ini. Sebuah Instansi yang berfungsi sebagai pelindung, pengayom masyarakat, dan melindungi dari segala ancaman. Kini telah “diperkosa” oleh kelompok internal TNI dan Polri sebagai ajang  saling “baku-tembak”.

Suatu hal yang ironis pula  ditampilkan oleh kelompok serdadu. Perseteruan persaudaran di atas, sebuah kesadaran (counsciens) yang “haram”. Konspirasi yang dibangun sekan-akan seperti cerita kisah “Tom and Jerry”, tidak pernah akur dan damai. Keharmonisan bukan lagi sebagai bagian strategi filterisasi, dari segala tipe patologi sosial kejahatan yang akan terjadi. Keteladan yang dibangun hanyalah sebuah “harapan kosong”. Harapan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi “khufur”.

Sejarah darah dan sumpah Indonesia kini mulai bangkit kembali. Pertempuran  mencerminkan sebuah kekuatan menjadi kehancuran besar. Akibat kesalahan berpikir terhadap konsep  “logika perdamaian” bangsa. TNI dan Polri sudah mulai kehilangan arah dan tidak mampu menentukan kemana harus bergerak. Senjata dan peluru yang berbicara. Seakan-akan Polri “membunuh” TNI adalah “pahala”. Begitu juga sebaliknya.

Bentrokan antara prajurit TNI dan Polri bukan hal yang lumrah dan menjadi latah terulang dalam beberapa waktu ke depan. Terkait masih kuatnya ego personal masing-masing institusi kedua institusi tersebut, pasca pemisahan TNI dan Polri.

Penyebab Konflik

Dengan mengacu pada beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara prajurit TNI dan Polri di beberapa wilayah, dapat diperinci penyebab munculnya konflik, di antaranya: (a) Masih muncul pandangan dikalangan prajurit TNI bahwa kedudukan TNI dianggap lebih tinggi dibandingkan prajurit Polri; (b) Pada saat TNI dan Polri tidak lagi berada di bawah satu komando, masing-masing anggota merasa tidak perlu saling menghormati; (c) Kesenjangan penerimaan fasilitas saat melaksanakan tugas; (d) Gaya hidup anggota Polri terkesan lebih makmur, dibandingkan anggota TNI sehingga memunculkan kecemburuan; (e) Rasa setia kawan yang berlebihan di antara masing-masing prajurit sehingga mereka wajib saling membela ketika ada  rekannya yang terancam; (g) Besarnya akses Polri ke sumber-sumber ekonomi dibandingkan TNI; (h) Ketidakjelasan pengaturan  pembagian wilayah kerja antara TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan keamanan Negara; (i) Sikap pimpinan seringkali tidak peka akan persoalan-persoalan prajurit di tingkat bawah;  (j)   Pimpinan (institusi) seringkali melindungi anggota yang terlibat, bahkan dalam beberapa kasus enggan menjatuhkan sanksi tegas; (k) Penyelesaian konflik tidak sampai ke akar masalahnya sehingga potensial memunculkan konflik susulan.

Sebaiknya Apa ?

Agar potensi terjadinya konflik diantara Prajurit, di kedua institusi Polri dan TNI dapat diminimalisir. Tentunya perlu segera ditetapkan upaya antisipasi dini. Mari memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat tinggi di antara masing-masing prajurit. Mesti ada penindakan tegas terhadap pimpinan yang lalai (by omission) dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan. Guna menimbulkan efek jera  bagi prajurit yang tidak disiplin. Di sinilah Tanggung jawab komando betul-betul penting  untuk dilaksanakan  terhadap pimpinan Polri masupun pimpinan TNI (commando responsibility)

Tindakan tegas perlu dilakukan kepada anggota yang terlibat dalam bentrokan. Guna menghindarkan munculnya anggapan. Ada upaya melindungi anggota tertentu. Demikian halnya dengan pembenahan sistem perundang-undangan yang mengatur lingkup tugas masing-masing institusi harus segera direalisasikan. Sehingga tidak memunculkan tarik menarik kewenangan  sebagai benih penyulut konflik.

Harapan bagi kita semua. Jangan lagi ada perang saudara “serdadu” di Negeri Serambi Madina ini. TNI dan Polri adalah dua institusi yang menjadi penopang yang akan membesarkan kelak Provinsi Gorontalo. Sehingga perdamaian dan pertemuan yang dilakukan dalam sebuah “ritual” upacara saling memaafkan  patut diapresiasi (4/ 24/ 2012). Esok lusa, dan sampai kapanpun. Jangan lagi ada pertengkaran, perang saudara diantara kalian (baca: TNI dan Polisi). Masyarakat Gorontalo menaruh harapan, keamanan, serta loyalitas dari kesetiaan kalian. Sebagai penjaga keamanan dan kedamaian.

 

Sukardi Ilyas, S.IP

Dosen FISIP Universitas Ichsan Gorontalo< Alumni Universitas MUhammadiyah Yogyakarta

You may also like...

[user_ip]