Kekerasan di Negeri Cenderawasih

Papua memanas. itulah yang tepat menggambarkan kondisi yang terjadi di tanah papua dipengujung tahun 2011. Bentrok antar warga papua yang dipicu masalah Pilkada di kampung Kimak Distrik Ilaga yang menewaskan 19 orang sampai ke kasus penembakan yang terjadi di PT Freeport menandakan bahwa tanah cenderawasih tidaklah lupuk dari rentetan kekerasan yang tak berujung.

Banyak diskusi yang berusaha menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan yang tak kunjung redah ini. Ketua Komnas HAM menuding bahwa penyebab terjadinya kekerasan di tanah papua disebabkan karena PT Freeport yang dianggap tidak memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi masyarakat papua. “Masyarakat papua seakan-akan menjadi budak di negeri sendiri, adalah hal yang sangat ironi ketika suatu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya kemudian harus hidup beralaskan tanah dan beratapkan langit, itulah pemandangan yang ada di tanah papua”. Pemerintahpun belum mengambil sikap atas kekerasan yang terjadi, hingga dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan  Asia Timur ke-19 pada tanggal 19 November 2011 di Bali, Presiden SBY hanya berjanji kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan menuntaskan permasalahan papua dengan bijak dan sesuai aturan. Perkatan SBY tersebut dikeluarkan atas banyaknya pertanyaan dan hangatnya isu kekerasan papua dalam forum tersebut. Issu kekerasan di papua bukan lagi issu nasional akan tetapi sudah menjadi issu internasional. Semua mata tertuju ke papua karena bentrok tersebut dipicu oleh aksi mogok karyawan dengan perusahaan Freeport milik asing yang berkantor di Amerika Serikat.

Kekerasan demi kekerasan di tanah papua, kemudian diperparah dengan adanaya sangkaan bahwa pihak PT Freeport telah memberikan upeti kepada pihak Polri dan TNI sebesar 14 juta US Dollar sebagai biaya keamanan. Sehingga yang muncul dibenak hati masyarakat papua adalah tidak adanya dukungan dari pemerintah terhadap rakyatnya sendiri dan ketidaknetralan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan di tanah papua. Berakibat kepada kebencian yang dalam terhadap pemerintah (negara Indonesia) sendiri.

OPM dan masyarakat Papua

Kekerasan di tanah papua merupakan tindakan kekerasan yang sudah lama mengakar dalam masyarakat papua itu sendiri. Tanah papua semakin berkobar dan mencekam pada bulan juni sampai Desember 2011. Rentetan peristiwa mulai dari bentrok yang terjadi antara warga papua dengan pihak PT freeport sampai dengan peringatan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati tiap 1 Desember menyita banyak perhatian masyarakat Internasional. Hari lahirnya OPM yang dilakukan oleh masyarakat papua di lapangan terbuka kemarin, hingga berhasil mengecoh pihak keamanan karena mengibarkan bendera bintang gejora sebagai simbol kemerdekaan masyarakat papua di beberapa titik.

OPM disinyalir sebagai dalang dari setiap aksi kekerasan yang terjadi di tanah papua. Aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan oleh OPM di negeri cenderawasih kemudian digiring ke issu ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat papua. Issu ini kemudian dijadikan legitimasi oleh OPM untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat, mahasiswa papua dan negara-negara asing yang tentunya memiliki kepentingan tersendiri bila papua bisa melepaskan diri dipangkuan ibu pertiwi (merdeka). OPM dalam setiap peringatan hari kelahirannya menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk diberikan hak kemerdekaan bangsa papua barat.

Akan tetapi, pertanyaan yang timbul kemudian apakah mayarakat papua sepenuhnya mendukung OPM?  Karena disetiap aksi kekerasan OPM selalu menimbulkan korban dari masyarakat papua sendiri. Sehingga adalah suatu  kesalahan bila kita kemudian menyamaratakan antara OPM dengan masyarakat papua. Tentunya masyarakat manapun tidak ada yang mencitai kekerasan. Sedangkan mengenai issue ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat papua dalam hal pembangunan yang tidak menyentuh ke tanah papua dan peningkatan SDM serta peningkatan ekonomi kerakyatan telah dijawab oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) di papua. Sehingga sangatlah serakah ketika masyarakat papua masih membahasakan ketidakadilan dari segi anggaran bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak mendapatkan Otsus.

Jupri, S.H

Lahir di Jeneponto (Sulsel) dari keluarga sederhana. sementara aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. selain memberi kuliah untuk mahasiswa fakultas hukum juga aktif menulis di www.negarahukum.com dan koran lokal seperti Fajar Pos (Makassar, Sulsel), Gorontalo Post dan Manado Post..Motto Manusia bisa mati, tetapi pemikiran akan selalu hidup..

You may also like...

[user_ip]