Mengenal Hukum Tata Negara La Galigo

BANYAK pihak yang terlena saat dinyana: dimanakah asal-usul ketatanegaraan hari ini yang cukup dominan mewarnai jagat pemerintahan? Kiblatnya kemudian merujuk ke Barat, tanpa merasa bersalah untuk menengok kembali pada sejarah kebudayaannya sendiri.

Padahal tidak kalah dengan peradaban Yunani dan India, sebenarnya kita yang berdomisili di Sulawesi Selatan memiliki peradaban menyangkut embrio ketatanegaraan klasik, dapat digali dari epos La Galigo. Kitab Mahabarata dan Ramayana dari India serta sajak-sajak Homerus dari Yunani pada sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Kitab La Galigo. Ketiga-tiganya telah ditempatkan sebagai sastra terpanjang dan terbesar di dunia (R.A. Kern, 1939: 1).

Kitab La Galigo sarat akan kaidah hukum adat yang tidak hanya pada satu segi. Dengan membaca karya sastra yang ditulis oleh Colliq Pujie Arung Pancana Toa ini, pelbagai corak hukum dinarasikannya: hukum pidana, hukum dagang, hukum perang, hukum pelayaran, hukum perkawinan, dan tak ketinggalan tentunya hukum tata negara. Dalam tulisan ini hanya akan diulas secara singkat peristiwa hukum ketatanegaraan yang terdapat di setiap potongan ceritanya. Dan perihal kitab La Galigo yang ditaksir terdiri atas 300.000 baris, tersirat tiga substansi hukum ketatanegaraan, yaitu: mekanisme pengisian jabatan pemerintahan, prinsip check and balance, dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional.

Sumber Gambar: divezone.net

Pengangkatan

Induk semang hukum tata negara sebagai mana dideskripsikan oleh Logeman (1975), yaitu mengatur tentang pengisian jabatan pemerintahan (negara dalam keadaan pasif). Kita kemudian bisa menangkap pola pengisian jabatan dalam cerita La Galigo, yaitu menggunakan mekanisme pengangkatan berbasis musyawarah mufakat. Simaklah cerita; sejak pertama kalinya Sang Patotoqe hendak mengirim putra bungsunya yang bernama La Togek Langiq (Batara Guru) untuk menjadi raja pertama di kampung tengah (bumi).

Sang Patotoqe sebagai dewa yang berkuasa di kerajaan langit sebelum mengutus Batara Guru ke Bumi, ia mengundang terlebih dahulu dewa yang berkuasa di istana Buriq Liuq (dasar laut). Diputuskan oleh kedua penguasa tersebut secara musyarah mufakat, bahwa kiranya sudah tepat jika anak bungsu sang Patotoqe (Batara Guru) yang dikirim ke bumi. Soal siapa nanti yang menjadi permaisuri Batara Guru, disepakati pula kalau harus yang berasal dari keturunan Buriq Liuq (We Nyiliq Timoq).

Tiga kerajaan besar yang pernah ada di Sul-Sel, di antaranya: Luwu, Gowa dan Bone, juga mengadaptasi pola pengisian jabatan dengan menggunakan mekanisme pengangkatan berbasis musyawarah mufakat. Di Kerajaan Luwu, tersebut dewan adat yang bernama Tellu Randrang, di Gowa ada Bate Salapang, di Bone ada Ade Pitue (H.D. Mangemba, 1956: 63). Dewan adat dari masing-masing tiga kerajaan tersebut menggunakan mekanisme pengangkatan dengan cara musyawarah dalam mengangkat raja-rajanya. Dan tak salah kemudian, jika mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang disepakati bersama oleh para founding leaders dahulu yang terjelma dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pun menggunakan mekanisme pengangkatan oleh badan MPR. Sebab kesemuanya itu memberikan formulasi ketatanegaraan yang berangkat dari jiwa masyarakatnya (Damang, 2017: 121). F.C. von Savigny (Achmad Ali, 2002 : 274), mazhab historis itu menyebut karakter hukum yang demikian sebagai “volkgeist.” – Perkembangan jiwa dari suatu bangsa -. Sedangkan Supomo menyebutnya sebagai hukum integralistik (M. Simanjuntak, 1994: 15).

Diangkatnya Batara Guru sebagai raja pertama di bumi, merupakan pengintegrasian dua kerajaan, yaitu kerajaan langit dan kerajaan dasar laut. Diangkatnya raja di Luwu, Gowa dan Bone, juga pengintegrasian dari raja-raja kecil yang berkumpul dalam satu lembaga bernama “dewan adat.” Pada situasional itu, badan perwakilan rakyat yang bernama MPR tidak lain sebagai pengintegrasian pula kerajaan (kedaulatan) rakyat, bertindak untuk dan atas nama (mandataris) rakyat, agar mengangkat pemimpin tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden. – integralistik –

Check and Balance

Jauh sebelum hadirnya prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan kontemporer yang telah meninggalkan jauh di belakang prinsip separation of power dan prinsip distribution of power. Prinsip check and balance sudah lebih awal terdapat dalam salah satu kisah epos La Galigo. Hal tersebut dapat ditangkap dari perbincangan antara Sang Patotoqe dengan istrinya; Datu Palingeq, saat mana akan mengirim lagi dua kerajaan Tompoq tikkaq dan Weweang Nriuq ke bumi (Dul Abdul Rahman, 2012 a: 111 – 112) “…{Datu Palingeq: tidak cukupkah kakanda menurunkan Batara Guru beserta pusakanya ke Aleq Luwuq? Mengapa harus ada lagi tempat manurung lainnya. Sang Patotoqe: aku menurunkan tempat manurung lain bukan untuk menjadi saingan ataupun musuh kerajaan Ale Luwuq dan Batara Guru. Tujuan utamaku supaya “ada keseimbangan dan kesepadanan” kehidupan di muka bumi. Aku khawatir bila tidak ada tempat ataupun penguasa yang sederajat dan satu “sompa” dengan Ale Luwuq, maka bisa saja Batara Guru akan merasa angkuh dan memandang rendah kerajaan lainnya. Ingat adinda Palingeq, Batara Guru sudah menjadi manusia, ia bisa menjadi sombong di muka bumi lalu memproklamirkan dirinya sebagai dewata}….”

Adapun maksud dan tujuan dihadirkan lagi dua kerajaan, adalah keseimbangan kekuasaan (power balance). Jika Montesquieu dan John Locke menganjurkan tiga kekuasaan, tak ada bedanya dalam sastra La Galigo tersebut, dinukilkan pula tentang perlunya tiga kekuasaan yang perlu dihadirkan agar masing-masing kekuasaan itu dapat saling mengontrol manakala terjadi penyalahgunaan kewenangan (Ale Luwuq, Tompoq Tikkaq, dan Weweang Nriuq).

Monarki Konstitusional

Memang bentuk pemerintahan yang terdapat dalam cerita La Galigo adalah bercorak monarki, pengangkatan raja didasarkan pada keturunan/pewarisan (Maurice Duverger, 1951: 14). Akan tetapi ada satu hal yang pasti dan tidak dapat dinafikan, raja tidak boleh memerintah selamanya. Batara Guru digantikan oleh anaknya yang bernama Batara Lattu. Batara Lattu digantikan pula oleh anaknya yang bernama Sawerigading. Dan Sawerigading digantikan pula oleh anaknya lagi, yang bernama La Galigo. Hanya La Galigo yang berharap akan menjadi raja selamanya, padahal ia memiliki keturunan bernama La Mapanganro. Itulah sebab musabab, sehingga kakeknya; Batara Guru sangat murka kepada La Galigo. La Galigo dikutuk oleh langit dan bumi. Pada titik itu kemudian dapat dimaknai, dalam kitab Sastra La Galigo tidak diperkenankan adanya model pemerintahan otokratis atau monarki absolut. Hanya dibolehkan monarki konstitusional yang menegaskan raja pada saatnya harus diganti oleh putra mahkota.

Setiap raja-raja yang berasal dari kerajaan langit, setelah mangkat, akan kembali ke asalnya masing-masing, hidup dalam kerajaan para dewa. Sifatnya tidak sombong, arif, bijak pula. Setiap pemimpin yang telah berakhir masa jabatannya harus menjadi negarawan. Ia harus melepaskan segala kepentingan duniawinya demi kemulian bangsa dan anak cucunya.*

Damang S.H., M.H.

ALUMNI PPS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR, PENULIS BUKU DIANTARANYA: ASAS DAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM TERBITAN GENTA PUBLISHING (2017), CARUT-MARUT PILKADA SERENTAK 2015 TERBITAN PHILOSOPHIA PRESS MAKASSAR (2016), KUMPULAN CERPEN DALAM MENETAK SUNYI (2013).

You may also like...