Menuju Kiamat Politik 2014

Makin dekat Pemilu 2014, seolah kita makin pesimis menatap rekam jejak Parpol di negeri ini. Setelah beberapa bulan yang lalu, hangat, partai politik menuai kisruh dengan KPU, karena sebagian terancam tidak lolos dari “lubang jarum” UU Pemilu dan “palu godam” verifikasi KPU. Kini Suhu partai politik semakin naik temperaturnya. Semua partai besar yang menjadi ‘penguasa” parlemen secara berjamaah. Satu persatu terbukti “menunaikan” korupsi.

Cocok seperti yang diutarakan oleh para kaum elit saat ini. Tertangkap atau tidaknya oleh KPK hingga digiring dalam gedung prodeo KPK. Hanya karena persoalan kesialan semata. Dalam situasi yang demikian cara kita memaknai korupsi. Mungkin tidak berlebihan, jika dikatakan peradaban kita telah surut. Seratus sampai dengan dua ratus tahun ke belakang.

Parade Korupsi

Korupsi politik (political corruption) yang dipertontonkan oleh kader-kader partai. Tidak lagi dimaknai pada besar kecilnya nilai korupsi itu. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran etik. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Tetapi lebih pada kemampuan dan kehebatan seseorang saja. Memainkan neraca dan laporan keuangan.

Sumber: yadi82.com

Sumber: yadi82.com

Alih-alih semua laku korupsi diagendakan untuk memberikan insentif, injeksi atas partai-partainya. Sehingga muncullah istilah apa yang disebut selama ini. Parlemen mempertontonkan sebuah parade. Yakni parade korupsi, festifalisasi korupsi.

Inilah evidence yang menghantarkan sebuah prediksi. Ketika parpol diharapkan menjadi agen social control, sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik. Sampai diharapkan dapat menciptakan demokrasi yang stabil. Dan mewujudkan Negara welfare. Akhirnya hanya sebatas impian. Karena “dibungkam” oleh kepentingan politik pragmatis semata. Sebagaimana Harold Lasswell mengingatkan politik adalah kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (who gets what, when and how). Ini merupakan politik gaya purba.

Parpol ibarat “buku komik” yang dijadikan lelucon bagi anak kecil. Agar dapat tertidur pulas. Karena telah mendengar harapan-harapan perubahan, yang akan berakhir pada kebahagian. Sebuah iluminasi demokrasi yang “ditindih’ habis oleh kepentingan oligarkik dan kepentingan dinastokrasi, hingga yang tercipta adalah particracy. Dalam konteks ini kiamat politik makin lengkaplah sudah pengejawantahannya. Ramalan para pengamat politik. Tahun 2013 adalah tahun dor-doran, tahun gonto-gontokan, tahu adu jotos, tahun saling tuding, saling membuka aib masing-masing. Bukan sekedar isapan jempol belaka.

“Kiamat” Politik

Mari kita tengok kasus Hambalang yang menyandera Partai Demokrat (PD), partai milik pemerintah saat ini. Hingga partai mercy dengan slogan Bersih, Santun, dan Cerdas (BSC) itu menjadi bulan-bulanan media, selama dua tahun. Kasus korupsi pengadaan Al-qur’an juga tak tinggal diam, yang menyeret nama Zulkarnain Djabar (ZD) sudah mulai “buka mulut” dan menyebut beberapa petinggi Partai Golkar terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tak tanggung-tanggung, partai yang membawa misi keagamaanpun terlucuti kesakralannya (desakralisasi). PKS akhirnya terperosok dalam lubang yang sama. Bersama dengan partai-partai nasionalis lainnnya. PKS menuai “badai fathanah” dan guncangan tsunami korupsi impor daging sapi.

Suatu waktu, di hari ‘H” Pemilu. Pemilih akan diserang “anomie”, kebingungan, kecanggungan, kebutaan warna. Manakah  partai beserta calon. Yang sesuai dengan hati nuraninya. Karena pada dasarnya semua partai. Secara sadar telah membunuh dirinya sendiri. Menggali liang lahatnya sendiri. Di hadapan publik beserta konstituennya.

Tidak ada lagi demarkasi antara partai bersih dan partai kotor. Tidak ada lagi demarkasi antara caleg bersih dan caleg kotor. Ada kader partai sudah ketahuan pelaku tindak pidana korupsi, ada kader ketahuan sebagai “gangster” narkoba. Tapi tetap saja partai mengajukannya di KPU untuk memenuhi quota verifikasi, Daftar Calon Sementara (DCS).

Partai Politik ini sengaja menciptakan kiamat politik untuk dirinya sendiri. Logikanya, bagaimana mungkin mereka dipilih kalau pemilih sudah tahu “jejak rekamnya” buruk. Kecuali bangsa kita masih “betah” mengulangi kisah dramatiknya. Terlalu melankolis, sehingga persoalannya, muda memaafkan partai-partai, dan calon-calon yang diusungnya itu meski korup dan tidak berintegritas misalnya. Rasanya mustahil, publik, rakyat kita, akan mengulang sejarah, tertipu berkali-kali. Dengan janji manis dan “bujuk rayu” partai politik. Yang hanya hadir di masa kampanye.

Ancaman kiamat politik bagi parpol. Tidak berhenti pada tanda kiamat perbuatan korupsi kader Parpol saja. Lagi-lagi ditunjukan oleh kinerja para wakil partai yang telah “duduk manis” di Senayan. Sungguh gagal dari semua perencanaan tugas-tugasnya. Ada banyak regulasi yang hendak dilembagakan tapi semua berjalan tidak maksimal. Bahkan jauh dari perencanaan untuk dikatakan memenuhi aspirasi dan harapan rakyat.

Meski parlemen kita “gagal” merepresentasikan fungsinya. Toh masih ada yang tidak malu, untuk maju lagi mencoba nasib peruntungan, agar dapat kembali mencicipi kursi manisnya di Senayan. Padahal dari 70 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi target DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) 2013, hingga April tahun ini, baru 6 yang berhasil disahkan menjadi undang-undang. Tahun 2012, RUU prioritas ditambah kumulatif terbuka yang disahkan ada 30 atau 35,7% dari total RUU. Tahun 2011, dari 91 RUU hanya 22 (22,6%) yang disahkan menjadi UU. Tahun 2010 disepakati 70 RUU masuk Prolegnas, tapi hanya 18 rancangan yang disahkan. Belum lagi UU  yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya 11 UU produk DPR periode 2009-2014 diujimaterikan.

Golput

Kalau partai politik tidak cepat berbenah diri.  Melepas semua jubah-jubah korupsinya. Serta mengembalikan maruahnya sebagai anggota legislatif, harus menjalankan fungsi sebagai representasi politik, menyelesaikan semua perencanaan pengesahan undang-undang. Praktis publik akan membuktikan kiamat politik itu kian dekat.

Mari menjadikan bahan renungan dan pengalaman bersama untuk partai politik peserta Pemilu kelak. Bahwa Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih 93,33%, Pemilu 2004 turun jadi 84,9%, dan Pemilu 2009 tinggal 70,99%. Boleh jadi Pemilu 2014 diprediksi hanya tinggal 54%, dari sekitar 191 juta pemilih dari 236 juta penduduk Indonesia tahun depan.

Demikian halnya dengan angka golput pada Pemilu 2014 diprediksi akan semakin bertambah dari perode sebelumnya. Inilah pertanda tertiupnya sangkakala. Menjelang kiamat politik. Kontesatasi 2014 yang berbiaya Rp16 triliun.

Bila pada Pemilu 1999 angka golput 10,21%, Pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Kiamat politik di  Pemilu 2014 melalui letupan sangkakala “angka golput”” akan semakin besar.

Semoga partai politik dapat belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Karena jika angka golput semakin besar nantinya. Kiamat politik akan melanda kita semua. Masih ada waktu sekian bulan ke depan. Kita tetap masih berharap pada parpol bekerja keras, untuk menghadirkan iron stock-nya, sebagai penyelamat dari gaung  kiamat politik yang bernama golput.***

***Penulis adalah Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com.

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Mahasiswa PPs Hukum UMI

You may also like...