Parlemen Trikameral

Berkali-kali Jimly Asshiddiqie mengulangi dalam beberapa bukunya di setiap bab kajian ketata-negaraan. Terutama pembahasan lembaga-lembaga negara (yakni: legislatif). Bahwa negara terdiri dari tiga kama parlemen (trikameral).

Meskipun, sebagian kalangan  menganggap MPR menyatakan bahwa keberadaan MPR tersebut, hanya sebagai simbol dan kadang tidak berfungsi sebagai mana tugas dan kewenangannya yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 maupun undangundang MD3.

Terkait pesoalan negara Indonesia sebagai negara yang satu-satunya menganut trikameral (tiga kamar dalam parlemen), sekali lagi menunjukan bahwa Indonesia meiliki sistem parlemen bukan-bukan. Sebagaimana sering diungkapkan oleh Deny Indrayana (2009)  sistem parlemen negara kita adalah sistem parlemen “bukan-bukan”. Neither Fist, Nor Meat (bukan daging bukan pula ikan.

Hal ini dilatarbelakangi, pasca amandemen UUD NRI 1945, oleh sebagian DPR dan DPD dalam perubahan UUD tersebut ada ngotot memepertahankan unikameral dengan tetap ingin membuat DPR sebagai satu-satunya yang tertinggi dalam pembuatan legislasi. Sehingga yang terjadi setelah amandeman, bikameral disepakati dengan DPD tetap menjadi kamar parlemen, tetapi fungsi, tugas dan kewenangannya tidaklah sekuat yang dimiliki oleh DPR, DPD hanya mengajukan usul rancangan dan memberi pertimbangan terhadap usul rancangan undang-undang. DPD yang lemah kekuatannya dalam perancangan undang-undang menunjukan bahwa bikameral yang dianut sebagaimana diungkapkan oleh Arend Lijhpart berada dalam kategori bicameral yang asimestris (weak bicameralism).

Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie (2009) dengan melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MPR, senada dengan Saldi Isra (2008), bahwa keberadaan MPR, yang dapat mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, berarti tetap memilki fungsi legislasi, sehingga lebih tepat parlemen negara Indonesia adalah parleman tiga kamar (trikameral)

Tugas dari MPR diantaranya adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pemiliha umum dalam Sidang Paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/ atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyapaikan penjelasan di dalam sidang Paripurna MPR. Jika dilihat fungsi MPR seperti itu, maka tampak bagaimana MPR sekarang sudah tidak sekuat dulu lagi pada masa Orde Baru, ada pengurangan wewenang di dalam tubuh MPR.

Fungsi dari DPR sesuai dengan pasal 20 A adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; serta selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dna pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya eknomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22d ayat 1). DPD ikut membahas sejumlah RUU yang diajukan dalam bagian pertama di atas, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22 D ayat 2). DPD dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya dalam anggota DPR.

Dengan mengamati masing-masing tugas dan kewenangan MPR, DPR, dan DPD, berarti MPR tetap memilki fungsi sebagai lemabaga negara dalam ketatanegaraan, dengan demikian tetap diperlukan keberadaannya sebagai salah satu kamar dalam parlemen. Terlepas dari perdebatab tersebut, hemat penulis MPR merupakan joint session anatara DPR dan DPD, oleh karena itu lebih tepat untuk mengatakan sistem parlemen kita menganut sistem bicameral, meskipun secara personal dan lembaganya terpisah satu sama lain.

 

 

Damang, S.H.

Penulis lahir di Sinjai 25 Juli 1986, dengan nama pena Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pernah Kuliah Di FH UNHAS (saksi 2004) anak dari seorang Ibu yang single parent, anak ketiga dari empat bersaudara, saat ini pekerjaan kesehariannya hanya menulis, dan mengirim artikel ke beberapa harian Fajar, Tribun Timur (Makassar), dan Gorontalo Post, dan Beberapa Cerpennya juga sering dimuat diharian Lokal, Pernah menjadi Tenaga Pengajar di Unisan Gorontalo, Penulis juga adalah pemilik utama (Co-Ownerr) negarahukum.com. Beberapa Tulisannya juga dapat dijumpai di alamat ini (damang.web.id/, dmgsastra.multiply.com, damang.webs.com). Penulis sering juga Membawa materi seminar di Beberapa Perguruan Tinggi di Makassar

You may also like...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>