Partai Politik Predator Menuju Pemilu 2009

Menjelang pemilu 2009, ada harapan yang menggebu dari banyak masyarakat Indonesia, bahwa partai-partai politik akan mampu memberi harapan baru bagi masa depan Indonesia. Parta-partai politik, yang sekalipun telah lama dalam kubangan pragmatisme, paling tidak, 2009 adalah merupakan awal bagi mereka melakukan revitalisasi orientasi dan keberpihakannya bagi masyarakat.

Partai-partai raksasa seperti Golkar dan PDIP, sekalipun pasca reformasi usai mereka tak punya kontribusi besar bagi pembangunan demokrasi, namun mereka adalah merupakan bagian dari pilar demokrasi, yang mau tak mau, suka atauidak suka harus diakui baik secara yuridis maupun secara sosiologis dan politik.

Partai, sebagaiman tujuan utamanya, adalah merupakan saran untuk menampung dan mengartikulasikan kepentingan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat dan berkhidmat untuk rakyat.

Namun harapan itu pupus ditengah kemelut yang melanda partai politik kita, karena partai sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, ia tidak lagi sebagai sarana untuk mengagregasikan kepentingan rakyat, juga bukan sarana untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sebagaimana tujuan awal partai di dirikan.

Partai sudah menjadi sebuah perkumpulan para “gerombolan” politik yang mencari kekuasaan dengan ’rakus’ dimana mereka adalah merupakan aliansi oligarki “nakal” yang sudah tidak lagi bisa diharapkan menjadi penopang tegaknya demokrasi.

Partai telah menyebabkan rakyat hidup dalam “pintalan-pintalan” harapan yang sulit untuk mereka pahami, partai telah menjadi perkumpulan orang-orang yang sedang menegakkan “ajaran dusta”, partai telah menjadi penentang demokrasi yang paling sah, partai telah menjadi alat untuk menciptakan konflik komunal bagi perkumpuan sebagian para “bandit” politik. Itulah partai, ia telah menjadi virus demoralisasi massal dalam sebuah sindikat demokrasi.

Terlalu banyak orang yang menaruh harapan pada partai politik, namun tidak sedikit rakyat yang kecewa dengan perilaku partai politik. Partai politik secara institusional memang tidak salah, namun perilaku orang-orang di dalamnya telah menyebabkan fungsi-fungsi penting partai politik tidak dijalankan. Belum ada partai yang benar-benar memiliki keberpihakan pada komunitas tertentu yang diatasnamakan. Partai buruh, belum memiliki basis kekuatan buruh, yang tentu berbeda dengan Labour Party di Inggris.

Partai PDIP yang mengaku diri sebagai partai wong cilik, namun tidak jelas perjuangan kerakyatannya, partai-partai Islam seperti PKS justru menambah beban moral umat Islam. Apalagi sekarang PKS sudah tidak lagi menjadi partai Islam yang berideologi, namun partai yang hanya menjadikan ideologi sebagai tumbal. PKS sudah mendeklarasikan diri sebagai partai Islam yang berideologi inklusif, ia telah merumuskan gaya baru pemikiran Islam yang inferior dalam berpolitik.

Di saat orang terlalu banyak berharap agar PKS menjadi penegak ajaran moral bagi simbol Islam Politik, namun PKS telah “melacurkan diri” dalam pragmatisme dan oportunisme politik. Indonesia selama dan pasca Orde Baru tidak ada yang terlalu banyak berubah. Masih mewarisi sistem dan mekanisme politik masa lalu yang dibangun di atas mentalitas para “Predator”. Mentalitas inilah yang telah menyebabkan sistem politik Indonesia masuk dalam jebakan pramatisme dan oportunisme, dimana partai politik menjadi bagian yang determinan.

Partai politik, dari ideologi mananapun dan atas tujuan apapun serta identitas yang bagaimanapun juga yang ia gunakan, tidak ada satupun yang mampu keluar dari mekanisme predator masa lalu tersebut.

Mekanisme dimana seluruh urat nadi dan karakter sistem yang digunakan telah menciptakan polarisasi, determinasi, dan bahkan alienasi “epistemologis” dan “aksiologis”, tanpa mempertimbangkan lagi mekanisme “ontologisnya”.

Partai, sekalipun tidak menjadi satu-satunya perkumpulan untuk menegakkan demokrasi, namun partai begitu penting adanya di dunia modern. Partai telah menjadi “berhala” yang dianggap “sakral” untuk mengatakan demokratis atau tidak demokratisnya sebuah Negara. Sekalipun itu memang bukan harga mati. Tetapi sekaligus partai politik telah mengajarkan mentalitas “predator”, yakni mentalitas menerabas dan jalan pintas dengan memangsa hak-hak rakyat.

Sesungguhnya kita punya harapan yang besar, bahwa partai politik adalah tetap menjadi kekuatan penopang demokrasi yang visible, apapun alasannya. Karena kita harus jujur mengatakan, bahwa partai politiklah yang dianggap sebagai jalan terbaik bagi tegaknya demokrasi yang sehat. Sekalipun bukan satu-satunya jalan untuk membangun demokrasi. Namun, jika partai politik masih mempertahankan identitas mereka seperti saat ini, yakni sebagai “alat untuk mencapai kekuasaan” bukan “alat untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan”, maka lebih arif dan dewasa partai-partai politik itu di “tiadakan” demi dan atas nama “kemanusiaan/kerakyatan”. “Peniadaan” ini bukan karena tidak suka dengan partai politik, namun lebih disebabkan pada artikulasi peran dan fungsi partai politik yang telah melenyapkan “moral demokrasi” untuk merebut kekuasaan dengan mempertaruhkan beruta-juta rakyat jelata yang selalu menjadi korban pikiran-pikiran “palsu” dalam partai politik. Rakyat hidup dalam “kubangan” harapan akan janji-janji yang tak pernah ditepati dalam setiap episode rutinitas demokrasi. Dari “pesta demokrasi” yang satu ke pesta demokrasi yang lain, hanya harapan yang menumpuk dalam pikiran rakyat, hingga mereka menjadi “kepala botak” hanya memikirkan dan mengharapkan janji-janji palsu partai politik.

Jika memang partai politik masih merupakan jalan terbaik untuk menegakkan demokrasi, maka seharusnya partai-partai besar maupun kecil yang hadir dalam setiap perhelatan “akbar demokrasi” mempertahankan identitas, janji dan keyakinan politik yang diberikan kepada rakyat.

Pesta demokrasi bukan hanya sekedar acara rutin lima tahunan dengan menghadirkan kontestan partai politik yang begitu banyak, layaknya dalam tradisi Negara yang menganut paham demokrasi liberal, tetapi merupakan sebuah pesta untuk memikirkan tentang masa depan Indonesia Kita, bukan “Indonesia siapa-siapa”, bukan Indonesia “mereka”, atau Indonesia “dia”, tetapi Indonesia “miliki kita”. Dengan demikian, partai politik tidak didirikan untuk membangun “distingsi” antara “aku” dan “mereka”, tetapi untuk membangun bangsa kita, yang bernama Indonesia.

Dalam konteks inilah partai politik kita tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang wajar. Mereka adalah anak kandung modernisasi, yang dengan modernisasi itu pula mereka berubah menjadi liberal. Liberalisasi politik pasca Orde Baru, tidak diikuti dengan mentalitas aktor politik yang berjiwa demokratis, tetapi justru banyak diantara mereka yang mewarisi mentalitas politik “masa lalu”, masa Orde Baru. Inilah menurut penulis, yang menyebabkan “hampir” gagalnya proses transisi demokrasi yang sedang kita hadapi.

Di saat krisis kepercayaan atas Partai Politik saat ini, seharusnya semua pengurus Partai melakukan “tobat politik” untuk segera merevitalisasi diri, sistem dan mekanisme “permainan” dalam Partai.

Partai-Partai yang berkuasa dan yang hidup di “pinggiran” kekuasaan saat ini adalah partai yang tidak memiliki karakter dan komitmen keberpihakan. Partai besar bekerja dengan “rakus” untuk mencari keuntungan agar bisa memegang kekuasaan pada Pemilu 2009, sementara partai kecil mengaca diri sambil mengubah nama dan platform, tanpa mengubah komitmen. Mereka semua adalah sama, yakni para “predator” yang hendak merebut, mengolah dan mengutak-atik kekuasaan untuk kepentingan partai dan individu.

Padahal, inilah saat yang tepat seharusnya bagi partai politik untuk mengubah diri, agar “citra diri” partai tidak selalu jelek dimata masyarakat. Pemilu 2009 bukan hanya sekedar ajang perebutan kekuasaan antar partai, tetapi merupakan awal “peperangan” politik yang dahsyat bagi partai-partai yang ikut dalam kompetisi ini.

Partai pendatang baru harus bisa memberikan yang “berbeda” dari partai-partai lama yang telah masuk dalam kubangan pragmatisme tingkat tinggi. Mereka harus hadir dengan ide baru, pikiran baru, gagasan baru, narasi baru, perjuangan baru, konsep baru, aktor baru, dan mentalitas baru. Bukan mentalitas “predator”.

Fajlurrahman Jurdi

Tenaga Ahli DPR RI; Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP)-Indonesia (2005-2010); Peneliti Pada Pusat Kajian Konstitusi Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai Redaktur Jurnal Konstitusi Kerja sama dengan MK RI (2009-Sekarang); Lama menjadi santri di IMM dan Muhammadiyah. Menulis Buku antala lain: Membalut Luka Demokrasi dan Islam (2004); Aib Politik Muhammadiyah (2007); Komisi Yudisial; Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim (2007); Predator-Predator Pasca Orde Baru, Membongkar Aliansi Leviathan dan Kegagalan Demokrasi di Indonesia (2008); Aib Politik Islam (2009); Paradoks Konstitusi (2009); Gerakan SOsial Islam (2009); Editor Buku-Buku Antara Lain: Feminisme Profetik (2007); Trias Politica Dalam Sistem Ketatanegaraan (PuKAP: 2008); Hukum Internasional (2008); Jalan Terjal Good Governance (2009); Persekongkolan Rezim Politik Lokal (2009); Politik Hukum Pertanahan (2009); Islam dan Konstitusionalisme (2009); Paradoks Kehidupan (2009); Hukum Otonomi Daerah (2010); Hukum Pelayanan Publik (2010); Hukum Korporasi Rumah Sakit (2010); Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi (2010); Menakar Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata (2010: bersama Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo dan Prof. Dr. Hamzah Halim); Relevansi Konvensi New York dengan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia (2009: bersama Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo dan Prof. Dr. Hamzah Halim); Implementasi Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia (2010: bersama Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo dan Prof. Dr. Hamzah Halim); Mehamami Sumber Hukum, Jenis, Azas-Azas dan Prinsip-Prinsip Dalam Arbitrase di Indonesia (2010: bersama Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo dan Prof. Dr. Hamzah Halim). Reformasi Mahkamah Agung (2011: Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo dan Prof. Dr. Hamzah Halim).

You may also like...

[user_ip]