Pembaharuan Hukum

Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan “hukum” agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang.  Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif.

Dalam tipe tatanan hukum hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politk) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih menonjol ke permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya. Dalam tipe tatanan hukum represif memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:

  1. Kekuasaan politik memiliki akses pada institusi hukum, sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada “rasion de etre”.
  2. Konservasi otoritas menjadi preukopasi berlebihan para pejabat hukum memunculkan “perspektif pejabat” yakni perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan administratif.
  3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.
  4. Rezim hukum ganda menginstitusionalisasi keadilan kelas yang mengkosolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
  5. Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan mores yang sangat menonjolkan legal moralisme.

Dalam tipe tatanan hukum otonomius, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatanan hukum itu berintikan rule of law. Subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu institusi hukum serta cara berpikir memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe ini keadilan prosedural sangat ditonjolkan.

Sumber Gambar: filsafathukum-unpar8.blogspot.com

Sumber Gambar: filsafathukum-unpar8.blogspot.com

Dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau saran tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimpilikasikan pada dua hal. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dua tipe lainnya dan keadilan substantif juga dipentingkan disamping keadilan prosedural. Melalui tipe hukum yang responsif inilah, Sadjipto Rahardjo menganggapnya sebagai tipe hukum ideal, sebab  merupakan tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga dinamakan sebagai hukum progresif.

Selain Nonet and zelznik, Sadjipto Rahardjo, masih terdapat pula teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Roscue Pound. Roscue Pound terkenal degan ajaran hukumnya, hukum sebagai a tool of social enginering,  ajaran Roscue Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagi alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai sociological jurisprudent, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.

Oleh kemudian, sepadan dengan salah satu ahli hukum internasional Mochtar Kusumatamadja, tidak dapat dilepaskan dari ajaran hukum yang pernah dipopulerkan oleh Ruscue Pound, sehingga kemudian di Indonesia mencetuskan teori hukum pembangunan (Law and development), ajaran hukum ini pernah populer,  bahkan dikenal sebagai mazhab Hukum Unpad  (universitas Padjajaran). Perbedaan yang mencolok dari apa yang dikemukakan oleh Kusumaatmadaja dengan Roscue Pound, hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana.

Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

  1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
  2. Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
  3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakanhukum nasional.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Agak berbeda dengan teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Romli Artasasmita, dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Integratif” bahwa pada dasarnya fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engeneering) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering” (BSE).

Terlepas dari itu semua, teori pembaharuan hukum agar dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sebagai hukum integratif. Maka tidak bisa menafikan hukum hanya bergerak dalam pendulum norma positivistik saja. Demikianpula sebaliknya peranan realisme hukum, yang memberi kritik atas kentalnya formalisme dan objektivisme hukum juga tidak dapat berdiri sendiri.  Sebab jika pendekatan ilmu hukum normatif saja, maka hukum tersebut akan demikian menjadi kaku, sedangkan pendekatan empirik terhadap hukum sejatinya akan membiarkan “hukum” bergerak di ruang bebas tanpa ada kekuatannya sebagai hukum yang dapat menjadi landasan (kepastian hukum). Di sinilah pentingnya keterpaduan, saling berkelindan pendekatan tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh Sidharta bahwa antara penstudi hukum eksternal dengan penstudi hukum internal harus berkombinasi dalam menemukan hukum yang bisa tergolong progresif, pembangunan hukum, dan hukum integratif.

Sebagai ilustrasi, harus dipahami kalau semula orang sudah beranggapan hukum sebagai seperangkat aturan itu telah menempati kesempurnaan, dan memperoleh posisi yang mapan, lalu datang para penstudi hukum eksternal (teori pengemban hukum teoritis) menemukan gejala sosial yang menyebabkan hukum tersebut tidak menjadi otonom lagi. Pada titik itu, harus kembali dirumuskan hukum yang sedianya akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat bersangkutan. Jadi hukum  dari segi kepastiannya, sebagai norma yang berlaku imperatif, mengatur dan memaksa tetap akan kembali seperti sedia kala, setelah melalui proses elaborasi dari penstudi hukum eksternal.

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Mahasiswa PPs Hukum UMI

You may also like...