Pencalonan Ganda Anggota Legislatif

 

Sumber Gambar: suratkabar.id

Perbedaan prinsipil pemilu 2019 dengan pemilu pada periode sebelumnya, selain hajatan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif digelar secara serempak. Terdapat pula tahapan pencalonan anggota legislatif yang cenderung menyulitkan calon dan partai politik pengusung.

Bukan mengenai syarat keterwakilan perempuan wajib memenuhi kuota 30 persen yang saat ini menjadi masalah bagi partai politik. Akan tetapi syarat negatif calon anggota legislatif yang menetapkan kalau calon yang diajukan dalam pendaftaran bakal calon dus penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Dafatr Calon Tetap (DCT) tidak boleh terjadi pencalonan ganda. Bentuk-bentuk pencalonan ganda yang dimaksud, diantaranya ganda antar partai politik, ganda daerah pemilihan, dan/atau ganda lembaga perwakilan. Syarat tersebut dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Junto Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tenttang Pencalonan Anggota Legislatif.

Status Ganda

Kasus perkasus yang muncul saat ini mengenai pencalonan ganda anggota legislatif, dominan terjadi pada calon yang diajukan ternyata dicalonkan oleh dua partai politik. Akibatnya oleh penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya) menyatakan calon bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam bakal calon, DCS dan DCT.

Sepintas lalu mungkin kelihatannya tidak ada masalah atas tindakan penyelenggara yang menetapkan bagi calon berstatus ganda tidak memenuhi syarat. Pun kalau ada masalah masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon melalui sengketa di hadapan Bawaslu.

Faktanya tidaklah begitu, ternyata dalam suatu kasus terdapat seorang calon yang di TMS-kan, justru dimaknai sebagai pencalonan ganda sebab sudah pernah diajukan oleh partai politik lain, kendati pada saat diajukan juga dinyatakan TMS.

Bagaimanakah makna yang lebih tepat pencalonan ganda? Setidak-tidaknya calon dikatakan mengalami status ganda jika dalam proses pengajuan oleh dua partai politik semuanya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Lagi dan lagi, nyatanya tidak seperti itu, Surat Keputusan KPU Nomor 961 Tahun 2018 memaknai pencalonan ganda oleh partai politik hanya berdasarkan hasil pengecekan sistem informasi pencalonan (Silon) dan tidak pernah diajukan dalam tahapan pencalonan sebelumnya (baik dalam proses pengajuan bakal calon maupun dalam penetapan DCS dan DCT).

Kalau terdapat suatu keadaan, misalnya si X diajukan oleh partai A lalu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon oleh penyelenggara. Kemudian si X pindah ke partai B, dan diajukan lagi oleh partai B sebagai calon anggota legislatif, mutatis mutandis akan dinyatakan pula tidak memenuhi syarat sebagai calon. Hal itu disebabkan si X, namanya sudah tercatat dalam sistem informasi pencalonan dan dianggap pula sudah pernah diajukan sebagai calon di tahapan-tahapan sebelumnya.

Pemaknaan yang seperti ini kiranya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab selain akan mengganggu tahapan pemilu, karena calon yang di TMS-kan potensial mengajukan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, juga potensi kerugiannya bukan hanya berimbas pada calon, tetapi akan mempengaruhi batalnya keiktsertaan partai politik sebagai peserta pemilu.

Bisa dibayangkan, kalau calon yang di TMS-kan adalah perwakilan perempuan, syarat afirmasi politiknya sudah pasti tidak terpenuhi, dan praktis partai politik bersangkutan hanya bisa gigit jari menyaksikan partai politik lainnya berlaga di medan kontestasi.

Klarifikasi Calon

Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pelaksanaan mengenai pencalonan anggota legislatif memang tidak mendefenisikan secara pasti tentang status calon ganda yang diajukan oleh dua partai politik. Pun kemudian, keberadaan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL 01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018 tidak memenuhi syarat idealnya sebagai peraturan kebijakan (juknis) dalam mengantarkan penyelenggara bekerja secara professional, proporsional, cermat, dan berkepastian hukum.

Reinterpretasi mengenai pencalonan ganda anggota legislatif adalah terdapatnya calon yang diajukan oleh dua atau lebih partai politik, hal mana kedua-duanya memenuhi syarat sebagai calon. Jika terdapat keadaan yang demikian, seharusnya bukan dengan menyatakan calon bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dua parpol yang mengajukannya.

Idealnya, kepada calon berstatus ganda bersangkutan, dberikan pilihan untuk memilih salah satu perwakilan partai politik yang mengajukannya. Tentu dengan persyaratan tambahan lainnya, harus disertai dengan surat pengunduran diri dari salah satu partai politik yang akan ditinggalkannya. Ketentuan yang semacam ini, kiranya dapat diperlakukan secara sama pula dalam hal pencalonan ganda di dua atau lebih daerah pemilhan dan/atau lembaga perwakilan.

KPU sebagai pemegang tongkat estafet demokrasi tidak boleh menjalankan fungsi kontrol pencalonan ganda anggota legislatif dengan semata-mata terikat pada sistem informasi pencalonan (Silon). Sehebat-hebatnya aplikasi Silon, tetap rancangan dan rekayasa manusia yang tidak dapat menandingi kecermatan dan kehati-hatian penyelenggara dalam menjalankan verifikasi administrasi secara manual.

Dan terlepas dari kekurangan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL 01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018, ada juga kelebihan muatan hukumnya. Yaitu mewajibkan kepada penyelenggara untuk memastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan. Jangan sampai KPU melalaikan kewajiban itu. Jika KPU lalai dalam melakukan klarifikasi, maka tindakan KPU potensial lagi menjadi objek sengketa di hadapan Bawaslu, karena telah dengan gegabah menyatakan seorang bakal calon tidak memenuhi syarat.

Klarifikasi perihal kegandaan tersebut kepada bakal calon, juga untuk melindungi tindakan semena-mena partai politik. Jagan sampai dengan begitu luwesnya partai politik menghambat seorang calon atau partai politik lain, cukup dengan mengajukan calon bersangkutan atas nama partainya.

Jika status ganda pencalonan anggota legislatif hanya disandarkan pada suatu keadaan diajukan oleh dua atau lebih partai politik, maka tunggulah masanya “begal politik” memangsa jantung penyelenggaraan pemilu.*

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Menulis Buku Diantaranya: “Asas & Dasar-Dasar Ilmu Hukum,” Yogyakarta: Genta Press, 2017; “Carut-Marut Pilkada Serentak 2015,” Makassar: Philosophia Press, 2016; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Makassar: Arus Media, 2013.

You may also like...

[user_ip]