Presidensialisme yang Skizofrenik

Cukup sudah, Presiden  SBY benar-benar kapok. Setelah PKS melakukan manuver politik, berlawanan arah dengan mainstream partai koalisi pemerintah. Mulai dari pengajuan hak angket atas Kasus Bank Century, pajak, hingga rancangan APBN-P 2012 terkait penambahan Pasal 7 ayat  (6 a), PKS berkali-kali tidak berjalan “seiring” dengan kehendak partai koalisi lainnya (Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB). PKS kemudian dihujat, dicacimaki, dimarginalkan dan dianaktirikan dalam rapat koalisi setgab.

Sikap pembangkang PKS yang dulunya dirangkul “mesra” dalam satu koalisi mengusung SBY-Boediono. Pernah  dibarter “kesetiaannya” dengan jatah Menteri. Kemudian  perlahan PKS melakukan “perselingkuhan”, membelot (m’beo)  dari kontrak koalisi.

Bukan hal yang lumrah, ketika PKS diganjar “kartu merah”, dihukum dengan pegurangan jatah Menteri. Kesetiaan PKS terhadap Fraksi di lingkungan Demokrat ditarik ulur laksana layang-layang. Pemandu layang-layangnya adalah PKS. Sementara Demokrat sendiri menjadi layang-layang yang tertiup angin, dan goyah. Apakah layang-layang itu akan terjatuh (di-impeachment), ataukah terbang semakin ‘tinggi” jika benangnya diputus oleh PKS. Dan ternyata PKS bukan lagi pemandu layang-layang yang bisa dipercaya, karena benang yang dimiliki Demokrat, nampaknya benang yang gampang putus, benang kualitas rendahan. Hingga akhirnya pemandu dan layang-layangnya tidak pernah ketemu (islah). Karena mungkin saja layang-layang itu “nyangkut” di “pohon beringin.”

Dalam konteks yang lain hubungan PKS dan koalisi Setgab bisa juga semakin dramatis. Kadang mesra, kadang tidak, On of, on of. Bagai dramatisasi kisah percintaan Yuni Shara dan Rafi Ahmad. Konsekuensi terakhir yang diterima atas berakhirnya “kemesraan” itu. PKS boleh jadi “ditalak tiga”, otomatis ketiga Menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga akan kena ‘talak”.

Kini kepribadian, keyakinan,  kondisi jiwa  Demokrat dan presiden SBY sendiri dalam keadaan terpecah belah (split), tak karuan, kegalauan yang terus menerus, berpindah-pindah cari kawan koalisi (Gerindra atau Hanura), takut tak punya kawan koalisi, takut dijatuhkan gara-gara transpalantasi Pasal 7 ayat 6 (a) kelak diuji “anti body-nya” di MK. Inilah suatu kondisi sistem pemerintahan yang terus “diobok-obok” oleh teman koalisinya. Titik kulminasinya presiden menjadi presidensialisme yang skizofrenik.

Masalah internalpun dibocorkan, pidato yang hanya bisa dikonsumsi untuk kalangan sendiri, dicari “siapa rayap yang membocorkannya”. Padahal kebocoran rahasianya boleh jadi diungkap “saat” koalisi setgab dan SBY dilanda kegalauan, dilanda skizofrenik. Jika presiden diserang sindrom “skizofrenik” maka segala macam cara dilakukan untuk mengobati rasa gelisah, galau, dan ketakutan yang berlebihan. Rahasia pribadi dibocorkan sendiri di depan khalayak karena rasa takut akan kematian “kekuasaan” dan  jabatan.

Gilles Deleuze and Felix Guattari di dalam Anti-Oedipus: capitalizm and schizophrenia memandang skizofrenia sebagai kecenderungan atau gerakan pembebasan diri (emancipation). Suatu pembebasan hasrat dari berbagai pembatasan, tabu, aturan, masyarakat, negara bahkan agama. Skizofrenia merupakan suatu cara untuk melepaskan segala sesuatu yang bersifat nonhuman pada diri manusia, menentang segala bentuk penekanan, dan menghancurkan setiap model normalitas. Politik hasrat mencairkan setiap bentuk mistifikasi kekuasaan dengan cara menggalang kekuatan-kekuatan antikemapanan dan menghancurkan kode-kode sosial yang menghalangi arus hasrat.

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensil yang dirawat, diterapi, dimodifikasi, dibangun, disadarkan oleh parlemen. Presiden rentan dilanda kegalauan pikiran. Presiden akan dibawa mengembara ke hasrat (desire) yang melampaui otoritas, menerobos segala batas dan memasuki ruang-ruang terlarang untuk menemukan tempat pembebasan hasrat dengan menciptakan aliran (flow) atau arus pergerakan (flux) hasrat secara terus menerus dan secara tak berhingga_presidensialisme scizofrenik.

Gaya parlemen yang di-drive  oleh hasrat Parpol bukanlah menciptakan tatanan “teratur” tetapi malah menciptakan keterpecahbelahan (split) tatanan pemerintahan yang presidensil. Karena yang diproduksi oleh parlemen bukan “kedalaman” dan intensitas psikis lewat hasrat. Melainkan produktivitas hasrat (fluidity) yang terbebas dari segala bentuk kekangan otoritas aturan. Pergerakan terus menerus parlemen melalui jargon politisasinya  membuat struktur, tugas pokok, fungsi dan kewenangan presiden dilupakan. Hak prerogatif presiden digadaikan dalam hasrat Parpol semata, demi melanggengkan kuasanya. Dengan presidensialime yang skizofrenik semakin terbuka ruang bebas oleh parlemen menciptakan penganekaragaman (multiplicity), divergensi, keterputusan, diskontuinitas, fragmentasi, retakan dari konsep diri_rupture, subjektivitas atau kembali ke identitas sebelumnya.

Nomadisme Parpol

Antara nomadisme dan skizofrenia memiliki sifat yang sama. Pribadi yang skizofrenik tentunya memilki kecenderungan berpindah-pindah (nomad) dari habitat yang satu kehabitat yang lain, pribadi yang satu ke pribadi lainnya. Kadang sejalan dengan ideologi yang satu kemudian berpindah, bermetamorfosa dalam ideologi yang lain. Tidak lagi berdiri dalam platform yang permanen. Semakin lama, waktu terus menggiring Parpol tidak betah lagi dalam koalisi, tidak ada koalisi permanen, yang ada hanyalah koalisi kesemuan (as if), koalisi kepura-puraan demi pembebasan hasrat kuasa (koalisi imagology).

Setelah layang-layang fraksi Demokrat diputus benangnya oleh fraksi PKS. Demokrat kemudian “nyangkut” di “pohon beringin”. Sehingga layang-layangnya tak “sempurna” lagi, mungkin tertusuk ranting dari “benalu” pohon “beringin”. Mau tak mau Demokrat sebagai kendaraan politik Presiden harus berpindah (nomad) dari pohon beringin yang menjulang tinggi itu. Karena Demokrat jika lengket di “pohon beringin” maka yakin saja tak mampu menciptakan “estetika” untuk menarik simpati khalayak ramai (baca: publik). Setelah dulunya melintas batas, terbang tinggi di awan gemawan kesuksesan.

Presiden sudah terlanjur dalam keadaan skizofrenik karena permainan ganda (multiplicity), inkonsistensi, inkompatibilitas, perpindahan kedudukan, dan perpindahan identitas oleh parlemen. Parlemen Parpol semakin menciptakan nomadisme Parpol yang berwajah dua, berkepribadian ganda, berkepribadian jamak lewat berbagai ucapan, bahasa, tindakan, dan  kode-kode yang jamak.

Nomadisme Parpol dengan sifatnya yang inkonsistensi, kontradiktif, telah melahirkan situasi porak-poranda dalam institusinya sendiri. Dengan berpindah-pindah, berganti-ganti ideologi dalam dunia politik Parpol nomad akan diterima sebagai keniscayaan “absurditas” politik. Dengan presidensialisme yang skizofrenik melakukan politik “mutan” dibawah kontrol Parpol “nomad” akan melenyapkan segala kepastian, kehancuran makna, dekonstruksi segala batas,  dan runtuhnya fondasi tatanan pemerintahan.

Sepertinya, negara ini sudah harus membiasakan diri hidup dalam presidensialisme skizofrenik dan Parpol nomad. Agar masyarakat jangan dilanda skizofrenik atau masyarakat “nomad”. Karena bukankah keanekaragaman masyarakat (multicultural) sudah terlanjur diparodi, dan ditipudaya oleh gaya Parpol yang  “nomad” pula_nomadisme parpol.

Damang S.H., M.H.

ALUMNI PPS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR, PENULIS BUKU DIANTARANYA: ASAS DAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM TERBITAN GENTA PUBLISHING (2017), CARUT-MARUT PILKADA SERENTAK 2015 TERBITAN PHILOSOPHIA PRESS MAKASSAR (2016), KUMPULAN CERPEN DALAM MENETAK SUNYI (2013).

You may also like...