Setelah Rusli Habibie Menggugat Ke MK OLEH RAHMAT T.S GOBEL

RAHMAT T.S GOBEL Mahasiswa S2 FH UII Yogyakarta

RAHMAT T.S GOBEL
Mahasiswa S2 FH UII Yogyakarta

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodir terpidana hukuman percobaan boleh maju dalam pilkada, memunculkan resistensi dari beberapa penggiat demokrasi dan pemerhati hukum. Polemik ini muncul karena secara mengejutkan Peraturan KPU (PKPU) di daur ulang dalam waktu yang begitu cepat. Oleh sebab itu, terdapat konsistensi dan penyesuaian subjek terpidana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU pilkada terhadap ketentuan Pasal 14c KUHP yang menegaskan bahwa tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik terpidana hukuman percobaan. Hal ini terbukti , DPR dan pemerintah terpaksa harus menjadi wasit untuk melakukan interpretasi ulang terhadap ambiguitas subjek terpidana yang mengecualikan terpidana hukuman percobaan. Artinya terdapat norma kabur dalam pola penentuan subjek “terpidana” dalam materi muatan UU pilkada.

Hal ini sangat beralasan, Alasan pertama adalah ketergesa-gesaan proses legislasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa revisi UU pilkada sebanyak 4 kali sejak 2014, sering kali dapat dibaca tidak by design tetapi melalui konsep yang by accident. Alasan kedua adalah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sejarah kelam Bangsa Indonesia dengan sistem pidana yang tidak dapat disatukan karena kebergaman adat istiadat dan tradisi diseluruh daerah Indonesia. Misalnya mentawai, Sulawesi utrara, dan papua memiliki keragaman khusus yang sebetulnya menyimpang dari KUHP tetapi dapat dibijaksanai dalam perundang-undangan yang lain karena kondisi legislasi yang sangat rentan dengan pengalaman pahit penyatuan sistem pidana di Indonesia. Tidak heran jika terpidana hukuman percobaan dihalalkan dalam praktik yang terjadi dalam era demokratisasi kontemporer. Sikap DPR dan pemerintah sekaligus menjadi babak baru dalam sejarah penyelenggaraan pilkada untuk meretas ambisi masyarakat yang menolak terpidana maju sebagai peserta pilkada. Oleh karena itulah pembenahan sistem penyelenggaraan saat ini yang seakan-akan menjadi concern perdebatan berantai di semua segmen masyarakat khususnya masyarakat gorontalo yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Rusli Menggugat

Rusli habibie gubernur petahana gorontalo yang juga terpidana kasus pencemaran nama baik mengajukan gugatan terhadap ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Sidang perdana perkara No. 71/PUU-XIV/2016 itu digelar di ruang sidan pleno Mahkamah Konstitusi pada rabu (14/9). Dalam permohonannya, Rusli Habibie meminta agar MK menafsirkan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada yang menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sikap yang ditempuh rusli merupakan antipasi politik yang dapat menghalangi pencalonannya.

Penulis berkeyakinan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 Tahun 2016 tidak cukup untuk melegitimasi pencalonan terpidana hukuman percobaan, sebab bisa saja PKPU akan diuji oleh pihak tertentu yang merasa dirugikan akibat sikap KPU, DPR, dan Pemerintah yang mengubah tafsir “terpidana” dalam UU pilkada tanpa melalui judicial process mecanism atau dalam praktiknya sering disebut sebagai Judicial Review (JR) yaitu pengujian oleh kekuasaan kehakiman. Praktik judicial review merupakan domain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut UUD 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah konstitusi berwenang  menguji materi UU terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang  menguji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU.

Bisakah jucial review PKPU ke MA ?

Penulis mengkhawatirkan jika sidang judicial review di MK sementara dilaksanakan, maka akan timbul gerakan perlawanan dari para pihak lain untuk menempuh jalur judicial review PKPU ke MA. Bukan tidak mungkin, reaksi itu muncul karena keresahan sebagaian masyarakat atas perubahan secara cepat nuansa kebatinan DPR dan pemerintah dalam menafsir ulang frasa kata “terpidana” yang kemudian berimplikasi pada pengakomodiran terpidana hukuman percobaan dalam konstruksi syarat calon kepala daerah.

Kehendak para pihak tertentu yang ingin mengajukan jucial review ke MA mestinya menunggu dulu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam praktik jucial review, tidak ada suatu norma yang diuji atau dijadikan batu uji oleh MK dan MA dalam menguji subtansi norma secara bersamaan, karena menghindari disparitas putusan mahkamah yang akan menimbulkan benturan hukum dan ketidakpastian hukum atas suatu putusan Mahkamah. Misalnya, Rusli habibie menguji Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada terhadap UUD 1945 di MK, kemudian di MA masuk permohonan pengujian materil Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No 9 tahun 2016 terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf g UU pilkada. Tentang hal ini, penulis berpendapat bahwa rusli habibie selaku pihak pemohon principal dalam sidang jucial review di MK dapat mengajukan atau memberitahukan kepada MA bahwa norma pasal 7 ayat (2) huruf g sementara di Uji di MK, sehingga MA dapat menunda persidangan sepanjang belum ada putusan yang final dan mengikat dari MK.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi, Pertama, misalnya putusan MK mengabulkan permohonan rusli habibie, maka dengan sendirinya permohonan judicial review di MA dapat ditolak karena sudah diputuskan MK yang bersifat final dan mengikat. Kedua, jika amar putusan MK menolak dan/atau tidak dapat diterima permohonan rusli habibie, maka persidangan di MA dapat dilanjutkan. Kemungkinan selanjutnya adalah jika amar putusan MK menolak permohonan dan MK menyatakan bahwa Pasal yang dimohonkan konstitusional, maka akan berimplikasi pada PKPU yang harus menyesuaikan dengan putusan MK, karena hakikatnya putusan MK setara dengan UU. Secara tidak langsung, putusan MK dapat menganulir PKPU yang telah dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah yang bersifat mengikat.

Apabila para pihak ingin mengajukan keberatan, maka paling tidak memberanikan diri dulu untuk masuk sebagai pihak terkait dalam sidang judicial review di MK. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan tidak langsung dengan pokok permohonan. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya berpengaruh oleh pokok permohonan. Pada titik ini, penulis merekomendasikan semestinya para pihak yang merasa berkepentingan langsung yakni bakal calon gubernur, warga Negara dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi legal standing dapat mengajukan sebagai pihak terkait melalui permohonan ke panitera sidang untuk beradu argumentasi hukum dalam sidang judicial review di MK. Oleh karena itu, langkah yang paling ideal untuk dilakukan adalah bersedia menjadi pihak terkait untuk turut serta berperan dalam persidangan yang dapat berpengaruh besar pada putusan MK.

Artikel Ini Sebelumnya Telah Muat di Harian Gorontalo Post, 20 September 2016