TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kota Makassar)

Arman, S.H, M.H.

Arman, S.H, M.H.

 

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors that cause crime Narcotics in Makassar; and to identify and analyze the crime prevention efforts of Narcotics in Makassar

This study uses the type of empirical legal research. The research location in Makassar, precisely in Polrestabes Makassar, the National Narcotics Agency South Sulawesi (BNNP Sul-Sel), House of Detention Class I A Makassar, and NGOs Anti-Drug DPW South Sulawesi. Types of data sources used are primary data in the form of interviews and documentation; and secondary data such as criminology literature and Narcotics. Further analysis of the data used is qualitative analysis to delineate the field events in conjunction with the etiology of Narcotics and efforts to deal with crime.

The research shows the causes of crime Narcotics in Makassar, the factors perpetrators and law enforcement officials. The factors offender as a factor in the rising crime rate Nakotika kriminogen influenced by age groups, gender, education, and employment. While the factor of law enforcement officers who took the role of prevention and prosecution of crime is affected by the numbers Narcotics Narcotics crimes prosecution and financial resources available to the institution. Narcotics crime prevention efforts in the city of Makassar are not optimal, therefore rare Narcotics crime prevention can be done through: the reform of law enforcement officials, improving the welfare of citizens, the socialization of the dangers of narcotics, both physical and mental development of the perpetrators of Narcotics and the general public.

Keywords: Criminology, Crime, Narcotics

 

PENDAHULUAN

Kriminologi memiliki perspektif meluas dalam hal memandang suatu kejahatan. Suatu kejahatan tidak dianggapnya hanya yang melanggar norma hukum, akan tetapi setiap bentuk pelanggaran terhadap jenis norma, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma adat, hingga norma hukum semuanya dipersepsikan sebagai kejahatan.

Selanjutnya, penyalahgunaan zat atau obat terlarang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintesis) yang dapat mengganggu fungsi kesadaran, dikenal berbagai peristilahan, yaitu Narkotika, Narkoba, dan Psikoterapika (Hari Sasangka: 2003, Simanjuntak: 1981),  Hanya kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan nomenklatur “Narkotika.”

Pada hakikatnya penyalahgunaan atas Narkotika dalam klasifikasi norma-norma, menganggapnya sebagai kejahatan. Ringkasnya, baik hukum pidana maupun kriminologi telah menempatkannya sebagai kejahatan. Jika hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, maka konsekuensinya ditempatkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan.

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan: “UU tentang Narkotika bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.”Dengan berpijak pada bunyi ketentuan ini, maka di situlah das sollen-nya. Hal yang seharusnya diinginkan melalui Undang-Undang tersebut yaitu “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.” Namun dalam kenyataannya (das sein), tujuan dari pada UU Narkotika tidaklah demikian. Tujuan dari pada UU Narkotika belum berhasil dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Berbagai hasil peneltian menunjukan kalau keberadaan UU Narkotika tidak berhasil di tataran implementatif, justru sebaliknya kalau bangsa Indonesia menjadi penyalahguna Narkotika terbesar dari sekian juta penduduknya (Topo Santoso: 2000, Herdy Chandra: 2012).

Hal ini sejalan pula dengan angka penyalahguna Narkotika di Kota Makassar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012 ada 288 orang, tahun 2013 ada 255 orang, tahun 2014 ada 323 orang, dan tahun 2015 ada 429 orang (Polrestabes Makassar: 2016). Memang pada tahun 2013 angka kejahatan Narkotika sempat mengalami penurunannya, tetapi hanya sekitar 33 orang penurunannya, dan pada tahun-tahun berikutnya malah terjadi peningkatan kejahatan Narkotika hingga 100 lebih orang.

Atas kesenjangan itu, antara tujuan dihadirkannya UU Narkotika dan yang terjadi di lapangan menjadi dasar untuk mengetahui sebab musababnya angka kejahatan Narkotika di Kota Makassar yang terus mengamali peningkatan secara drastis. Untuk menemukan sebab musabab meningkatnya angka kejahatan tersebut, jelaslah kalau kriminologi sebagai basis teori dan analisis  tentang pola kejahatannya.

Kriminologi sebaga ilmu dari berbagai ilmu (Sutherland: 1969) objek kajiannya adalah kejahatan (Dirdjosisworo: 1984a). Dengan demikian melalui skop kajian kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (crime prevention), maka kejahatan Narkotika yang mengalami peningkatan di Kota Makassar menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi kriminal dan crime prevention.

Etiologi kriminal merupakan lapangan kajian kriminologi yang mempelajari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Dalam kajian “etiologi” sebab musabab kejahatan telah diungkapkan oleh berbagai mazhab kriminologi, mulai dari mazhab biologis, mazhab psikologis, mazhab sosiologis, hingga mazhab kritis.

Berdasarkan pandangan para Mazhab tersebut, kemudian muncul penelitian sebab musabab kejahatan, dengan pendekatan subyektif dan pendekatan obyektif. Pendekatan subyektif memandang kejahatan sebagai sesuatu yang adikodrati, melekat dalam diri manusia, sedangkan pendekatan obyektif memandang kalau penyebab kejahatan ditentukan dari luar diri  manusia.

Dalam perkembangan penelitian kriminologi hingga sekarang, lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subyektif dan pendekatan obyektif. Pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga seseorang menjadi penjahat.

Dalam konteks demikian, sebab musabab kejahatan Narkotika tidak dapat dipandang pula hanya disebabkan oleh satu faktor penyebab, melainkan faktor pelaku berdasarkan kondisi biologis, fisiologis,  psikologis dan sosiologis sebagai multiple factor. Apalagi kejahatan Narkotika dewasa ini sudah bergeser pola kejahatannya, sudah demikian terorganisirnya, digerakkan oleh para sindikat gelap, hingga menjadi lahan bisnis yang menjanjikan kekayaan. (Damang: 2014)

Setiap faktor penyebab kejahatan Narkotika tersebut akan menjadi petunjuk untuk menetapkan langkah yang tepat dalam penanggulangannya, yaitu dengan crime prevention bersistem abolisionistik dan sistem moralistik. Maka dengan itu perumusan masalah difokuskan pada faktor penyebab kejahatan Narkotika di Kota Makassar dan upaya penanggulangan kejahatan Narkotika di kota Makassar

 

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu angka kejahatan Narkotika di Kota Makassar baik terhadap pelaku (bandar, pengedar, dan pemakai) maupun aparatur penegak hukum yang berperan dalam penanggualangan kejahatannya, selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan perspektif kriminologi melalui pendekatan etiologi kejahatan dan reaksi masyarakat atas kejahatan.

 

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang terlibat dalam kejahatan Narkotika. Oleh karena itu dari semua jumlah popolasi dilakukan penetapan sampel melalaui teknik purposive sampling, yaitu dengan  memilih masing-masing yang terlibat langsung dalam kejahatan Narkotika, diantaranya: Polisi yang sedang atau telah menangani perkara kejahatan Narkotika sebanyak 3 orang; Pegawai BNNP Sulsel sebanyak 4 orang; Narapidana Narkotika sebanyak 4 orang; LSM: GEMA DPW Sulsel Sebanyak 1 orang; Advokat sebanyak 1 orang; dan Bandar Narkotika sebanyak 2 orang.

 

Metode Analisis

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, dengan berusaha menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk uraian secara sistematis terkait faktor penyebab dan upaya penanggulangan angka kejahatan Narkotika di Kota Makassar yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kejahatan  Narkotika di Kota Makassar

Skop kajian kriminologi yang menelaah faktor penyebab kejahatan Narkotika disebut  etiologi criminal (A.S Alam: 2012). Selanjutnya, alasan mendasar sehingga kejahatan Narkotika menjadi penting untuk dikaji dalam etiologi kriminal, yaitu angka kejahatan tersebut terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Hasil penelitian menunjukan kalau angka pelaku kejahatan Narkotika masih bertambah dari tahun ketahun. Tahun 2012 ada 288 orang, tahun 2013 ada 255 orang, tahun 2014 ada 323 orang, dan tahun 2015 ada 429 orang. Hanya pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012), yaitu penurunan sebanyak 33 orang (288 – 255), itupun penurunannya tidak signifikan, karena tidak menyentuh di angka pengurangan hingga 100 orang. Bahkan antara tahun 2014 dengan tahun 2013, justru kenaikannya yang cukup signifikan, karena bertambah hingga 106 orang (Polrestabes Makassar: 2016).

Bertitik tolak dari peningkatan angka kejahatan Narkotika tersebut, maka faktor penyebab kejahatannya disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor pelaku dan aparat penegak hukum. Faktor penyebab kejahatan yang disebabkan oleh pelaku selanjutnya diklasifikasi berdasarkan tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Pada tingkatan umur, menunjukan angka pelaku semakin banyak jumlahnya, jika pelakunya semakin bertambah umurnya. Hal tersebut dapat diamati mulai tahun 2012 sd. Tahun 2015 total pelaku kejahatan Narkotika yang berumur 10 sd. 17 tahun berjumlah 72 orang, berumur 18 sd. 20 tahun berjumlah 146 orang, berumur 21 sd. 25 tahun berjumlah 286 orang, berumur 26 sd. 30 tahun berjumlah 272 orang, berumur 31 tahun ke atas berjumlah 536 orang (Polrestabes Makassar: 2016). Bahwa meningkatnya angka kejahatan tersebut berdasarkan tingkatan umur memiliki hubungan erat dengan faktor biologis dan fisiologis pelakunya yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan gerak dan mobilitas sosialnya.

Rata-rata penyalahguna Narkotika yang berumur 18 sd. 20 tahun yang masih dalam golongan anak-anak lebih banyak disebabkan oleh kelemahan daya pikir dan pengaruh pergaulannya dengan orang dewasa. Sementara pada yang mereka sudah berusia 31 tahun ke atas dominan disebabkan oleh faktor pergaulan dan keadaan ekonominya yang menempatkan Narkotika sebagai sumber mata pencahariannya. (Wawancara Kepolisian dan BNNP Sul-Sel: 2016)

Pada tingkatan jenis kelamin sebagai faktor fisiologis dan biologis juga memiliki pengaruh yang relevan dengan meningkatnya angka kejahatan Narkotika, yakni dari setiap tahunnya selalu didominasi oleh pelaku yang berjenis kelamin laki dibandingkan dengan pelaku yang berjenis kelamin perempaun. Mulai dari tahun 2012 sd. tahun 2015 jumlah pelaku secara keseluruhan yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 1.140 orang, sangat jauh berbeda dengan jumlah pelaku dari jenis kelamin perempuan, yaitu 122 orang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang terjerat dalam kejahatan Narkotika lebih banyak ditentukan oleh faktor pergaulannya. Dapat dipastikan, kalau kondisi “mobilitas gerak” pulalah yang menyebabkan laki-laki lebih intens berinteraksi dengan penyalahguna Narkotika, sehingga pada akhirnya turut serta sebagai penyalahguna.

Sementara untuk pelaku penyalahguna Narkotika yang berasal dari kalangan perempuan, rata-rata pelakunya berasal dari pegawai kafe, tempat prostitusi, dan club malam. Dalam keadaan tersebut, pelaku berjenis kelamin perempuan banyak tertangkap ia berprofesi sebagai pegawai kafe, sebagai pelacur, sudah jelas kalau mereka menjadi penyalahguna ditentukan oleh faktor pergaulannya. Dalam temuan di lapangan, ternyata perempuan yang bertindak sebagai penyalahguna Narkotika pada profesi-profesi tersebut, hanya sebagai pemakai, pun kalau ada pengedar  kuantitasnya sedikit. (Wawancara Kepolisian dan BNNP Sul-Sel: 2016)

Pada tingkatan pendidikan sebagai faktor eksternal dengan kacamata sosiologi kriminal dalam hasil penelitian menunjukan kalau tingkatan pendidikan tidak mempengaruhi menurunnya angka kejahatan Narkotika. Mulai dari tahun 2012 sd. Tahun 2015 total pelaku kejahatan Narkotika pendidikan SD sebanyak 190 orang, pendidikan SMP sebanyak 308 orang, pendidikan SMA sebanyak 755 orang, pendidikan tinggi sebanyak 87 orang (Polrestabes Makassar: 2016). Berdasarkan angka kejahatan Narkotika tersebut dalam tingkat pendidikannya, menunjukan kalau belum optimalnya pendidikan untuk membina mental bagi setiap pelaku untuk tidak terjerat dalam kejahatan Narkotika.

Bahwa memang di tingkatan pendidikan tinggi, kurang pelakunya, hal itu disebabkan karena di Kota Makassar didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA, dari pada yang berpenddikan tinggi (Wawancara Kepolisian dan BNNP Sul-Sel: 2016).

Terakhir, pada tingkatan pekerjaan juga memiliki hubungan signifikan dengan kejahatan Narkotika, yang menunjukan pada tingkatan pengangguran lebih banyak sebagai terlibat dalam kejahatan Narkotika. Khusus pada tahun 2015 mereka yang pengangguran terlibat dalam kejahatan Narkotika diangka pertama, sebanyak 121 orang, selanjutnya terbanyak kedua ditempati oleh mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 108 orang, terbanyak ketiga ditempati oleh buruh harian sebanyak 95 orang (Polrestabes Makassar: 2016).

Dari kalangan pengangguran yang terlibat dalam kejahatan Narkotika pada intinya disebabkan oleh kondisi ekonominya, sehingga menjadikan Narkotika sebagai ladang bisnis dan sumber mata pencahariannya. Sedangkan pada kalangan wiraswasta dan buruh kebanyakan sebagai pelaku kejahatan Narkotika pemakai karena tuntutan pekerjaannya yang lebih banyak dipengaruhi oleh daya pacu adrenalin kerja (Wawancara Kepolisian dan BNNP Sul-Sel: 2016).

Selain faktor pelaku yang menjadi penyebab kejahatan Narkotika di Kota Makassar, juga disebabkan oleh aparat penegak hukum yang berperan dalam penanggulangan kejahatan tersebut.  Hal ini dapat diamati pada jumlah kasus yang telah ditangai oleh aparatur penegak hukum dan sumber daya finansial yang tersedia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mulai dari tahun 2012 sd. Tahun 2015 Polrestabes Makassar telah melakukan penindakan pada kelas pemakai sebanyak 1010 orang, kelas pengedar sebanyak 249 orang, kelas bandar sebanyak 36 orang (Polrestabes Makassar: 2016)

Dengan penanganan kasus kejahatan Narkotika yang belum maksimal pada kelas bandar, maka sirkulasi kejahatan Narkotika tentunya tidak akan berhenti, sebab pada kelas tersebutlah yang menjadi faktor dominan sebagai penyedia, sehingga tetap akan ada pemakai dan pengedar pula. (wawacara Pengacara: 2016)

Penyebab tidak maksimalnya penindakan oleh aparatur penegak hukum terhadap bandar, ternyata antara aparatur penegak hukum dan pihak bandar menjalin kerja sama. Pola kerja samanya yaitu bandar dijadikan sebagai “ATM” berjalan dan sumber informasi dalam melakukan penangkapan, pada kelas pengedar dan pemakai. Adapun tujuan mendapatkan informasi tersebut oleh kepolisian dijadikan sebagai alasan kenaikan pengkatnya, jikalau jumlah kasus kejahatan Narkotika yang ditanganinya semakin banyak. (Wawancara Bandar, pengacara, dan Narapidana Narkotika: 2016)

Selain masalah penindakan kejahatan Narkotika yang belum maksimal, hanya didominasi penindakan pada kelas pemakai, bandar tidaklah demikian, meningkatnya angka kejahatan Narkotika bertalian erat dengan tidak maksimalnya kinerja kepolisian karena sumber daya finanansial yang disediakan tergolong sedikit. Dana untuk penanggulangan kejahatan Narkotika oleh Kepolisian pada tahun 2016 hanya dalam kisaran Rp. 291. 587. 000, sedangkan bagi BNN terutama pada tahun 2015 yaitu dalam kisaran 10. 952. 028. 000 (Polrestabes Makassar dan BNNP Sul-Sel: 2016). Hal ini menunjukan kalau anggaran tersebut tidak sebanding dengan harapan publik bagi kepolisian untuk maksimal dalam upaya penanggulangan kejahatan Narkotika.

Tidak maksimalnya anggaran yang disediakan  untuk kepolisian sudah pastinya tidak dapat disalahkan kalau terdapat oknum penyidik yang bekerja sama dengan bandar. Hanyalah dengan jalan itu ia akan mendapatkan tambahan pendapatan. Dalam arti yang lain, pendapatan yang diperoleh dari bandar jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji yang ia peroleh selama ini dari negara. (Wawancara LSM: 2016).

Tidak ada jalan lain yang harus diambil, kalau bukan meningkatkan jumlah alokasi anggaran pula untuk kepolisian. Sediakan anggaran yang dapat menutup peluang bandar menjadikan aparatur penegak hukum sebagai karibnya dalam menjalankan bisnis haramnya. Tingkatkan gaji untuk penyidik kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Narkotika, lebih banyak lagi dari pada jumlah setoran yang sering diberikan oleh bandar.

 

Upaya  Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kota Makassar

Hanyalah dengan menemukan faktor penyebab kejahatan itu, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan. Crime prevention ditekankan dalam konteks penggarapan terarah pada suatu faktor yang telah diteliti sebagai faktor kriminogen, kemudian penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan, cara ini selanjutnya disebut sistem abolisionistik (Dirdjosisworo: 1984 b).

Sebagaimana dalam penelitian ini, telah didahului dengan penguraian beberapa faktor penyebab kejahatan Narkotika di Kota Makassar, maka upaya penanggulangannya mengikuti teori abolisionistik. Setiap faktor-faktor yang menjadi kausa kejahatan Narkotika, dilakukan upaya penanggulangan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan tersebut.

Sebab dengan begitu endemiknya kejahatan Narkotika, telah bermutasi sebagai kejahatan terorganisir, menjadi lahan bisnis, menjadi sumber mata pencaharian bagi pelaku (pengedar dan bandar), hingga merusak independensi penegakan hukum, sehingganya untuk memberantas kejahatan ini harus dimulai dari hulunya, agar masalah dihilirnya otomatis juga akan tertanggulangi.

Secara sistematis berkelanjutan upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dilakukan melalui reformasi penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan warga negara, sosialisasi dan pembinaan.

Dalam reformasi penegakan hukum merupakan upaya pencegahan kejahatan Narkotika yang perlu diprioritaskan, sehubungan dengan tidak maksimalnya penindakan  oleh aparatur pengak hukum terhadap pelaku dari kelas bandar. Atas tidak maksimalnya penindakan tersebut merupakan faktor sosiologi krimnal yang membutuhkan pembenahan dalam rangka membentuk indepenndensi aparatur hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan Narkotika. Tingkatkan gaji dan anggaran untuk aparatur penegak hukum sehingga dengan sendirinya tidak lagi tergoda untuk menjalin kerja sama dengan pihak bandar, hapuskan prasyaratan kenaikan pangkat berdasarkan jumlah penanganan kasus kejahatan Narkotika, dan disaat yang sama perlu sentralisme institusi yang melakukan penindakan kejahatan Narkotika agar anggaran dapat dihemat dalam menuntaskan kejahatan Narkotika.

Setelah selesai permasalahan tersebut, maka selanjutnya penanggulangan kejahatan Narkotika dapat berpindah pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Sebab salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan Narkotika baik yang dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan, yakni kebanyakan faktor ekonomi, menjadi penting untuk peningkatan kesejahteraan warga negara melalui penciptaan lapangan kerja dan pembinaan keterampilan kerja baik terhadap pelaku kejahatan Narkotika maupun bagi masyarakat umum.

Jadi, upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dalam keadaan itu terbagi dalam dua bagian penciptaan lapangan kerja sekaligus keterampilan kerja. Mereka yang tidak atau belum terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan mereka yang sudah menjadi Narapidana, semuanya harus dididik agar dapat mandiri dengan keterampilan kerja yang dimilikinya. Ia memiliki pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidupnya sehingga tidak lagi tergiur untuk mencari pendapatan dari usaha bisnis Narkotika.

Upaya penanggulangan kejahatan Narkotika melalui peningkatan kesejahteraan warga negara, juga dengan sendirinya akan mematikan usaha bisnis para bandar. Dengan tidak adanya lagi orang yang mau direkrut sebagai pengedar maka usaha bandar akan macet, sebab pihak yang memasarkannya sudah tidak ada lagi.

Melangkah pada upaya penanggulangan selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang bahaya Narkotika, sebenarnya upaya penanggulangan ini telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan BNNP Sul-Sel, hanya kemudian belum maksimal karena tetap saja angka kejahatan Narkotika mengalami peningkatan. Seharusnya kalau berpatokan pada sosialisasi yang telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan BNNP Sul-Sel tersebut, maka sudah berkurang angka penyalahguna Narkotika dari tahun ke tahun, oleh karena baik Polrestabes Makassar maupun BNNP Sul-Sel sudah rutin melaksanakan sosialisasi tentang bahaya Narkotika. Dalam kenyataan, malah sebaliknya yang terjadi, sosialisasi tentang bahaya Narkotika tetap rutin digalakkan tetapi angka penyalahgunanya juga tetap meningkat setiap tahun. Dalam hal ini Polrestabes Makassar selalu melakukan sosialisasi tentang bahaya Nakotika 3 (tiga) kali dalam seminggu, sementara BNNP Sul-Sel melakukan sosialisasi 4 (empat) kali dalam seminggu.

Ketimpangan tersebut tidak menjadi alasan lalu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan Narkotika tidak perlu lagi, sebab salah satu tujuan sosialisasi tentang bahaya Narkotika ke publik, dapat berperan sebagai alarm atau deteksi lebih dini bagi setiap orang yang rentan menjadi penyalahguna karena kondisi pergaulannya. Cuma yang perlu diperhatikan kembali bahwa sosilisasi tentang bahaya Narkotika, apakah sudah tepat sasarannya.

Jika kembali diperhatikan faktor penyebab kejahatan dari pelakunya, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, maka seharusnya sosialisasi tentang bahaya Narkotika harus menyentuh semua elemen dan segmen tersebut. Pada faktor umur, seyogianya sosialisasi tentang bahaya Narkotika tidak hanya bagi yang berumur anak-anak, remaja, dan dewasa, tetapi yang sudah berumur tua (31 tahun ke atas).

Di setiap acara sosialiasi mereka yang berumur di atas 31 tahun jarang tersentuh sosialisasi. Saat ini yang lebih banyak menjadi peserta sosialisasi hanya di kalangan anak-anak, remaja dan dewasa, sebab pihak penyelenggara lebih banyak mengadakannya di tempat formal (seperti sekolah, biro perusahaan, kantor kepegawaian), sehingga ada yang tidak masuk dalam institusi formal tersebut.

Dikatakan oleh penyidik bagian Narkotika oleh Polrestabes Makassar dan BNNP Sul-Sel bahwa sering juga diadakan sosialisasi di pasar, di jalan raya dalam bentuk pemasangan pamflet, pembagian brosur, tetapi pada hematnya cara-cara ini bisa dikatakan tidak akan berlaku efektif bagi mereka yang tidak tahu membaca, sebab memang kepadanya harus disampaikan dengan lisan tentang bahayanya Narkotika.

Maka dari itu, pengefektifan sosialisasi tentang bahaya Narkotika sebaiknya lebih di tingkatkan lagi. Kerja sama yang padu antara tiap institusi, pemerintah daerah, camat, kepala desa, kepala dusun, RT, dan RW harus mengkoordinir setiap warganya dari semua jenis tingkatan (anak-anak, remaja, dewasa, tua, laki-laki, perempuan) agar diikutkan dalam sosialisasi bahaya Narkotika. Metode lain dapat pula dilakukan dengan penguatan bahaya Narkotika yang diselipkan dalam ceramah keagamaan oleh masing-masing pimpinan rohaniawan.

Sejalan dengan itu pula, pada faktor pendidikan yang belum memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya angka kejahatan Narkotika,  sosialisasi tentang bahaya Narkotika harus diefektifkan untuk semua pendidikan formal (SD. SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Sosialisasi yang diselenggarakan oleh kepolisian dan BNN tidak cukup sampai di  situ saja, tetapi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menyedikan pula materi tentang bahayanya penyalagunaan Narkotika. Anti madat, anti Narkotika, harus ditanamkan sejak dini kepada setiap anak bangsa di negeri ini.

Terakhir, faktor penyebab kejahatan Narkotika karena tuntutan profesinya, seperti pegawai Wiraswasta, buruh harian, maka setiap pimpinan dari pekerjaan itu harus mengurangi jam kerja untuk pegawainya (terutama jam shift malam), sehingga tidak ada lagi alasan dari pekerja yang menggunakan shabu untuk menambah adrenalin kerjanya. Tentunya, di semua lini profesi (PNS, pegawai swasta, petani, nelayan, buruh harian, bahkan pengangguran) pemberian sosialisasi selain yang digalakkan oleh Kepolisian dan BNN, juga dari dalam komunitas itu sudah seharusnya rutin mengkampanyekan tentang bahayanya penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya sebagai langkah penanggulangan kejahatan Narkotika, sebagai langkah terakhir yaitu pembinaan. Dalam pembinaan, seringkali ada yang menganggap rehabilitasi medis itulah satu-satunya bagian dari pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Ada pula kalangan yang berpendapat bahwa pembinaan hanya dapat dilakukan bagi seorang yang sudah terbukti sebagai pelaku kejahatan, seperti penyalahguna Narkotika.

Pada hakikatnya, pola pembinaan yang diakui dalam kriminologi, termasuk dalam penology diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu pembinaan fisik dan pembinaan mental. Contoh konkret hal ini dapat diamati pada setiap Narapidana yang menjalani sistem pemasyarakatan, pembinaan fisik yang biasa diberikan kepadanya, olahraga, pendidikan latihan dan keterampilan kerja. Sementara pada pembinaan mentalnya, ia dituntun untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama  yang dianutnya, bimbingan konseling, bimbingan keagamaan, dan bimbingan kognisi  (seperti materi korupsi, narkotika, dan kejahatan-kejahatan lainnya).

Kalau demikian makna yang tercakup dalam fungsi pembinaan, maka pembinaan tidak bisa dimaknai secara sempit lagi. Dalam rangka pencegahan kejahatan Narkotika, pembinaan fisik dan pembinaan mental harus dimaknai sebagai penanggulangan baik untuk Narapidana Narkotika maupun bukan Narapidana Narkotika (dalam hal ini masyarakat secara umum).

Dalam konteks itu, upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dengan peningkatan kesejahteraan warga negara, pembinaan fisik berupa pendidikan keterampilan kerja menjadi satu kesatuan. Dengan pembinaan fisik bagi setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) diharapkan ia akan memperoleh sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, diri dan keluarganya, sehingga ia tidak lagi tergiur untuk menjadi pebisnis Narkotika. Fungsi pembinaan fisik ini tidak boleh membeda-bedakan antara mantan narapidana dan bukan mantan narapidana, semuanya harus diberikan keterampilan kerja sepanjang ia tidak memiliki pekerjaan.

Sama halnya pada fungsi pembinaan mental, tidak perlu dibeda-bedakan antara mantan  Narapidana dengan yang bukan mantan narapidana. Juga kedua-duanya menjadi penting untuk selalu mendapat pembinaan mental. Sekeras-kerasnya jerat kemiskinan, kondisi pergaulan seseorang, tetapi kalau mentalnya baik maka tidak mungkin memilih kehidupan kelam sebagai penyalahguna Narkotika.

Maka dari itu, pembinaan mental kepada setiap orang menjadi titik sentral yang akan menekan angka kejahatan Narkotika. Cara ini merupakan penebalan iman dan kesadaran agar tidak berbuat kejahatan, lazim pula metode pembinaan mental disebut sistem moralistik (Dirdjosisworo: 1984 a). Sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khutbah dakwah yang biasanya dilakukan oleh para ulama, ustadz, dan pimpinan rohani agama lainnya.

Jadi, pembinaan sebagai bagian dari crime prevention Narkotika, meliputi pembinaan fisik dan pembinaan mental,  dalam sasarannya baik penyalahguna maupun yang bukan penyalahguna, agar setiap faktor penyebab kejahatan Narkotika menjadi hilang. Dalam keadaan itu masing-masing individu memahami tata tertib dan nilai-nilai kebaikan, dan tidak lagi menjadi pelaku kejahatan Narkotika.

Pada akhirnya, sistem abolisionistik yang telah dikemukakan sebelumnya, meniadakan semua faktor penyebab kejahatan melalui reformasi penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan warga negara, sosialisasi atas bahaya penyalahgunaan Narkotika, pembinaan fisik dan pembinaan mental. Pada kesemunya itu dijalankan secara konsisten, maka angka kejahatan Narkotika diharapkan mengalami penurunan, sebab tujuan tertingginya kriminologi memang lebih baik mencegah terjadinya kejahatan dari pada menindak kejahatan tersebut. Fungsi pembinaan mental yang menjadi bagian dari sistem abolisionistik, dalam praktiknya merupakan satu bagian yang utuh dengan sistem moralisitik, yaitu pencegahan kejahatan dengan cara penguatan nilai-nilai keagamaan.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dengan angka kejahatan Narkotika di Kota Makassar yang tidak optimal dalam penanggulangannya, maka faktor penyebab terjadinya kejahatan Narkotika di Kota Makassar terdiri atas dua bagian, yaitu faktor pelaku; dan faktor aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dapat dilakukan melalui: Reformasi aparat penegak hukum dengan menyediakan anggaran penindakan yang sebanding dengan fungsi penindakannya; Peningkatan kesejahteraan warga negara melalui penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan kerja; Sosialisasi, pembinaan fisik, dan mental kepada setiap orang tentang bahaya Narkotika melalui institusi formal maupun institusi nonformal;

 

Saran

Dengan ditemukannya faktor penyebab kejahatan Narkotika dan upaya penanggulangannya, maka Seyogianya Kepolisian dan BNN mengetahui faktor kriminogen kejahatan Narkotika sehingga dapat mengidentifikasi penyebab jumlah pelakunya semakin meningkat. Selanjutnya, dalam rangka penanggulangan kejahatan Narkotika diperlukan keseriusan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus bekerja sama dalam menjalankan secara sistematis berkelanjutan, setiap upaya penanggulangan kejahatan Narkotika, sehingganya angka kejahatan Narkotika (bandar, pengedar, dan pemakai) dapat ditekan sekecil-kecilnya.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Damang. 2014. “Memutus Sirkulasi Kejahatan Narkotika.” Opini Tribun Timur.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika Psikoterapika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju

Heldy Chandra. 2012. “Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan.” Jurnal Pasca Unhas.

Simanjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.

Soedjono Dirdjosisworo. 1984a. Pengantar Penelitian Kriminologi. Bandung: Remadja Karya.

____________________ . 1984b. Sosio Kriminologi. Bandung: Sinar Baru.

Sutherland.  1969. Azaz- azas Kriminologi. Bandung: Alumni.

Topo Santoso. 2000. “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume I, Nomor I.

Oleh:  Arman, SH., M.H.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

You may also like...