Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah nusantara serta memberikan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980, mengumumkan Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE I ).

Yang dimakhsud Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut di luar laut wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar. Pengumuman deklarasi ZEE I berdasarkan Perpu no 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

 Konsepsi ZEE Indonesia didasarkan oleh faktor-faktor :

Semakin terbatasnya persediaan ikan

Bertambahnya jumlah penduduk akn meningkatkan permintaan ikan untuk baha makan. Sedangkan hasil perikanan dunia akan berada di bawah tingkat permintaan. Sehingga melalui ZEE ini, Indonesia dapat melindungi sumber-sumber daya hayati yang ada di laut.

Pembangunan nasional Indonesia.

Dalam usaha pembangunan nasional Indonesia, sumber daya alam yang terdapat di laut sampai ke batas 200 mil dari garis-garis pangkal, dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Sumber daya Alam Ini merupakan modal dasar pembangunan guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di semua bidang kehidupan sesuai dengan UUD 1945.

Zona Ekonomi Eksklusif sebagai Rezim hukum Internasional

Di sini berarti bahwa ZEE I telah menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan. Setelah Indonesia merdeka tetapi sebelum terjadinya pembaharuan hukum atas laut wilayah negara RI masih mendasarkan diri kepada TZMKO 1939, yang menetapkan bahwa perairan daerah jajahan Hindia-Belanda wilayah lautnya meliputi sejauh 3 mil laut yang diukur dari garis dasar, dan ditentukan pada waktu air surut dari masing-masing pulau, selain itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 2 UUD 1945, pasal 192 Konstitusi RIS dan pasal 1942 UUDS.

Tetapi kemudian aturan menurut TZMKO 1939 dirubah oleh UU no PRP tahun 1960 dengan menetapkan batas wilayah laut adalah sejauh 12 mil yang ditentukan dari pulau yang palig luar ke pulau yang terluar lainnya, maka UU tersebut berati mengimplementasikan beberapa ketetntuan UUD, yaitu :

  1. Alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :. . . . . . .Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
  2. Pasal 1 ayat ( 1 ) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

 Dengan demikian maka negara kepulauan Indonesia merupakan negara kesatuan baik dilihat dari segi Yuridis maupun dari segi kenyataan dengan laut (Perairan) berfungsi sebagai sarana penghubung untuk pulau yang satu dengan lainnya (bukan sebagai sarana pemisah).

Damang, S.H.

Penulis lahir di Sinjai 25 Juli 1986, dengan nama pena Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pernah Kuliah Di FH UNHAS (saksi 2004) anak dari seorang Ibu yang single parent, anak ketiga dari empat bersaudara, saat ini pekerjaan kesehariannya hanya menulis, dan mengirim artikel ke beberapa harian Fajar, Tribun Timur (Makassar), dan Gorontalo Post, dan Beberapa Cerpennya juga sering dimuat diharian Lokal, Pernah menjadi Tenaga Pengajar di Unisan Gorontalo, Penulis juga adalah pemilik utama (Co-Ownerr) negarahukum.com. Beberapa Tulisannya juga dapat dijumpai di alamat ini (damang.web.id/, dmgsastra.multiply.com, damang.webs.com). Penulis sering juga Membawa materi seminar di Beberapa Perguruan Tinggi di Makassar

You may also like...