Beberapa waktu belakangan, dan bahkan sampai saat ini, masyarakat Indonesia mendapat tontonan “menarik” ketika beberapa ahli hukum senior saling bertengkar secara terbuka soal pelanggaran etik. Selain diangkat media, perdebatan dan saling serang ini semakin...
“Revisi UU PPP mengabaikan usul DPD. Kejar tayang demi UU Cipta Kerja.” Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP), yang dinilai tak...
“Selain melegitimasi omnibus law, revisi UU PPP memuat sejumlah pasal janggal. Bahaya bagi hak publik.” Polemik perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (revisi UU PPP) berlanjut. Tak hanya...
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) masih sekitar dua tahun lagi. Namun, kesibukan di internal parpol menyambut kontestasi lima tahunan itu sudah mulai tampak. Kantor parpol sudah sering buka. Silaturahmi lintas parpol sudah...
Status opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP) menjadi predikat yang diburu pemerintah pusat dan daerah. Peringkat tertinggi ihwal penilaian tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tersebut dianggap bergengsi dan diyakini mampu mendongkrak pamor politik karena merupakan...
RUU Sisdiknas tak layak disahkan menjadi UU sebab, jika disahkan, justru akan mengantarkan praksis pendidikan menjadi segregatif, komersial, liberalistik, dan etatis. Ini jelas kemunduran! Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah disusun Kemendikbudristek...
More
