Author: Negara Hukum

Mengurangi Hegemoni Parpol

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) masih sekitar dua tahun lagi. Namun, kesibukan di internal parpol menyambut kontestasi lima tahunan itu sudah mulai tampak. Kantor parpol sudah sering buka. Silaturahmi lintas parpol sudah...

Korupsi dan Obral Status Opini WTP

Status opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP) menjadi predikat yang diburu pemerintah pusat dan daerah. Peringkat tertinggi ihwal penilaian tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tersebut dianggap bergengsi dan diyakini mampu mendongkrak pamor politik karena merupakan...

RUU Sisdiknas yang Segregatif, Liberalistik, dan Etatistik

RUU Sisdiknas tak layak disahkan menjadi UU sebab, jika disahkan, justru akan mengantarkan praksis pendidikan menjadi segregatif, komersial, liberalistik, dan etatis. Ini jelas kemunduran! Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah disusun Kemendikbudristek...

Pesan dari Penjabat

Sejumlah riak mulai muncul terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. Riak-riak tersebut bermuara pesan untuk segera melakukan pembenahan. Riak itu, antara lain, muncul di Sulawesi Tenggara (Sultra). Gubernur Sultra Ali Mazi menunda pelantikan penjabat Bupati...