Category: Hukum Perdata

Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi  berasal dari hak opstal yang diatur dalam Pasal 71 KUHPdt bahwa “hak numpang–karang adalah suatu hak kebendaan  untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas...

Sertifikat Hak Tanggungan

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA ditegaskan “bahwa pendaftaran tanah itu meliputi pengukuran dan pemetaan tanah serta menyelenggaraka tata usahanya; pendaftaran hak serta peralihannya dalam pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang...

Akta Pembebanan Hak Tanggungan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa SKMHT mutlak untuk dinaikkan statusnya menjadi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dalam waktu 1 bulan jika objek hak tanggungan (baca: tanah) sudah terdaftar. Tiga bulan jangka waktunya jika tanah yang...

Penguasaan Tanah Menurut UUPA

Sejak lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960, di Indonesia mengenai penguasaan dan pemilikan tanah diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan beberapa pengecualian. Hal tersebut senada dengan pendapat Komariah (2004: 24): “Perubahan besar...

Pengertian Penguasaan Tanah

Penguasan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang...

Dasar-Dasar Hukum Perdata

Orang awam sering memperdebatkan, jika saja ia mengalami kasus atau perkara dan  berakhir dalam ruang sidang pengadilan. Maka pertanyaan pertama, “ini adalah kasus apa” ? Maka hanya ada dua kemungkinan untuk menjawabnya yakni hukum...