Paling tidak terdapat tiga kasus besar yang pernah dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Tanpa mengingkari kalau masih banyak kasus-kasus lainnya yang juga pasti dikenakan hukuman tambahan demikian. Pertama, kasus korupsi dalam proyek...
Dalam perdebatan akademik, kebenaran bukanlah hal yang subjektif, dengan serta merta diukur berdasarkan kepakaran seseorang. Oleh karena itu, saya mengakui sebagai anak yang yang masih berbau kencur dan sedikit tahu persoalan hukum. Maka saya...
Barangkali banyak dari kita sepakat jika UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ialah UU yang sangat hegemonik dan dominan, tidak demokratis. Lihat saja pembahasan dan pengesahan UU...
Riuh gedung Senayan yang kemarin terus bergemuruh, atas pertikaian dua pasukan tempur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih), kini mulai mendingin. Mereka sudah pada sepakat membagi porsi alat kelengkapan DPR, hingga...
Dalam kacamata hukum, tidak ada satupun yang mengkualifisir Jaksa Agung Prasetyo ‘cacat persyaratan” dalam penunjukannya oleh Presiden Jokowi. Namun menyayangkan tindakan tersebut, dengan mendaulat Jaksa Agung dari kalangan Parpol adalah tidak berlebihan, dan pantas...
Menolak kehadiran unsur partai politik dalam kabinet sama halnya “lepas tangan” dalam menanggung kesalahan atas ‘dosa turunan” konstitusi yang terlanjur mewariskan prefilege kepada partai politik. Bahwa hanyalah partai politik sebagai satu-satunya suprastruktur negara yang...
More
