Author: Negara Hukum

Mengawasi Panwas

Hasil pengawasan Bawaslu/Panwas dalam output rekomendasi, nyatanya secara prosedural masih diawasi oleh KPU. Isi rekomendasi Panwas bagi KPU dalam banyak kasus dimaknai sebatas secarik kertas yang tak mengikat-tidak dilaksanakan. Sejak rezim pilkada lansung dengan...

Bagaimana KPK Menyikapi Putusan Praperadilan?

RES judicata pro veritate habetur. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Merespon putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal kasus bailout Bank Century yang memerintahkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan...

Polemik Perintah Penetapan Tersangka

UNTUK kesekian kalinya masyarakat pemerhati peradilan pidana di Indonesia terhenyak. Ketika hakim Effendi Mukhtar selaku hakim tunggal dalam perkara praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL menjatuhkan putusan ‘Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan...

Kegaduhan Hukum atas Putusan Hakim Effendi

Pascaputusan hakim tunggal Effendi Mukhtar yang mengabulkan permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/4), muncul kegaduhan hukum yang meluas. Pertama, kegaduhan itu terkait dengan amar putusan...

Menelaah Pelanggaran Administrasi Pilkada

Pilkada sedang sengit-sengitnya. Kesengitan demikian tentu potensial menimbulkan berbagai pelanggaran di 171 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sedang menyelenggarakan. Berbagai bentuk pelanggaran dalam regulasi pilkada sudah diatur secara ketat, untuk tujuan preventif, korektif, dan futuristik. Tentunya,...