Pilkada 2020 (Terancam Tidak) Sah

Sumber Gambar: lampost.co

BERDASARKAN hasil kesepakatan DPR, Mendagri sebagai perwakilan Presiden/pemerintah RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pilkada serentak gelombang keempat jatuh tempo pada 9 Desember 2020. Kendatipun sebelumnya tahapan pilkada tersebut sempat mengalami penundaan karena adanya kejadian luar biasa atas merebaknya penularan Pandemi Covid-19, kini tetap disepakati untuk kembali melanjutkan dengan syarat penyelenggaraan yang harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilihan (kepala daerah). Terutama bagi KPU yang terlalu jumawa, seolah di atas angin, dapat melanjutkan tahapan Pilkada 2020, padahal penularan virus corona belum menunjukkan tanda-tanda, akan atau sedang berakhir.

Tidak Sah

Saya kemudian tidak dapat menyangka, dibalik layar sejumlah pakar hukum yang konon KPU sudah dilibatkan dalam FGD seputar pembahasan PKPU penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Satupun tidak ada yang jeli dan cermat untuk mengingatkan bahwa sebelum membentuk peraturan tekhnis tentang penyelenggaraan pemilihan, harus dipastikan perihal sah atau tidaknya Pilkada 2020 dilanjutkan tahapannya yang sudah tertunda berdasarkan SK KPU Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020.

Termasuk tradisi yang berkali-kali terjadi, patut disayangkan, Komisioner KPU di daerah tak ada yang berani berbeda dengan atasannya (KPU RI), untuk dan soal kedisiplinan memahami dan mengejawantahkan UU dalam praktik. Kita masih ingat, dalam putusan pengujian PKPU kemarin oleh MA yang sempat menyeret nama Harun Masiku, seluruh komisioner KPU RI kompak menyatakan kalau putusan tersebut ditolak {secara keseluruhan), padahal jelas sekali dalam amarnya dikabulkan untuk sebagian.

Tentu kesalahan struktural semacam itu tidak boleh dibiarkan terjadi berulang-ulang. Penalaran hukum (yang tepat) bukan otoritas lembaga, apalagi otoritas atasan vs bawahan, tetapi otoritas ilmu dan pengetahuan pasca verifikasi dan pengujian secara scientific.

Singkat kata, penyelenggaraan Pilkada lanjutan 2020 di tengah pandemi, patut untuk dipertanyakan keabsahannya karena tidak memiliki pijakan hukum dalam UU Pemilihan (dalam hal ini Perppu No 2/2020). Agar tidak bias saya kutip bunyi ketentuan dalam Perppu a quo yang salah ditafsirkan oleh KPU RI dalam berbagai rilisnya, Pilkada 2020 mereka memaknainya bisa dilanjutkan di tengah Pandemi Covid-19.

Pasal 201 A Perppu a quo menegaskan: (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20l ayat (6) ditunda karena terjadi BENCANA NONALAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O. (3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah BENCANA NONALAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERAKHIR, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Ketentuan hukum tersebut tidak boleh dimaknai secara parsial, tetapi harus secara utuh. Tidak boleh karena dalam ayat {2}-nya terdapat klausula yang menyatakan “Pemungutan suara yang ditunda … dilaksanakan pada bulan Desember 2020” kemudian “sudah itu” menjadi dasar hukum melaksanakan pilkada di tengah pandemi.

Pertama, haruslah dimaknai bahwa penundaan vs melanjutkan kembali tahapan tersebut, hanya dibenarkan jika bencana nonalam telah berakhir. Hal itu jelas sekali diatur dalam ayat 1 dan ayat 3-nya, ada penundaan pilkada karena BENCANA NONALAM {baca: pandemi covid-19), dan hanya bisa dilanjutkan kalau BENCANA NONALAM BERAKHIR. Kedua, tidak perlu dengan logika hukum yang tajam, dalam pemahaman yang sederhanapun bisa dimengerti bahwa yang namanya penundaan tahapan pilkada berikut dengan alasan-asalannya, seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana {non) alam, pasti semua alasan tersebut harus ternyatakan telah berakhir. Mengapa harus berakhir? Tidak dapat dilepaskan dari, asas kebebasan seseorang untuk memilih, dalam hal sedang atau akan memberikan suaranya, tidak boleh dikecam atau dilanda dengan rasa ketakutan.

Perppu Lagi

Lantas apa solusi hukum selanjutnya, kalau kita tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi? Sekalipun itu tidak elok dalam tradisi ketatanegaraan, Presiden selalu menerbitkan Perppu, apa boleh buat. Dalam suasana pergelaran pilkada yang tidak mungkin bisa menunggu revisi normal dalam kerangka pembahasan DPR vs Presiden, dengan hak prerogatifnya Presiden harus menerbitkan lagi Perppu yang dapat mengakomodasi pilkada lanjutan di tengah pandemi.

Perihal surat yang ditujukan BPNB selaku ketua gugus kepada KPU RI untuk melanjutkan tahapan pilkada, surat tersebut salah alamat. Surat tersebut seharusnya ditujukan kepada Presiden, lalu Presiden dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Perppu. Surat tersebut seolah-olah juga TELAH MENGAMBIL ALIH WEWENANG PEMBENTUKAN UU PEMILIHAN, dapat diadakan pemilihan lanjutan dalam hal bencana nonalam (pendemi covid-19) belum berakhir, yang sama sekali tidak diatur dalam Perppu a quo.

Sekiranya Perppu tersebut sedari kemarin, membuka peluang (pilihan hukum}. Dalam ihwal bencana nonalam belum berakhir pada bulan Mei/Juni, dengan berdasarkan hasil kajian BPNB selaku ketua gugus, KPU dapat menyelenggarakan Pilkada di bulan Desember. Maka tentu tidak ada masalah, Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi dengan diikuti protokol kesehatan yang ketat.

Sudah saatnya kita memulai bernegara dengan benar, pilkada yang didalamnya TERINDUKSASI hukum ketatanegaraan, menyangkut tata cara pengisian jabatan pemerintahan (daerah). Tidak ada kewenangan menyelenggarakan pemilihan lanjutan (ditengah pendemi) tanpa ada undang-undang yang lebih dahulu mengaturnya. Pendek kata, tanpa kewenangan tersebut, Pilkada 2020, bukan hanya terancam tidak sah, tapi juga mendegradasi prinsip konstitusional, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi, adalah pilihan sulit dan dilematis, diantara dua keadaan, antara pemenuhan hak pilih yang derogable/derivative dengan pengakuan (penjagaan, pemeliharaan) hak hidup yang underogable/orisinil.

Saat Pilkada 2020 di masa pandemi sudah terwadahkan dalam UU, mari kita percayakan kemudian kepada negara berikut dengan onderdilnya yang bernama KPU, Bawaslu, DKPP, beserta dengan perangkat penegak hukum lainnya, untuk tetap menomorsatukan nyawa para pemilih, dan tentu juga nyawanya sendiri.

Selemah-lemahnya iman, itulah ikhtiar yang harus kita hargai bersama, sebagai terobosan hukum yang tidak saling meniadakan diantara keduanya. Penyelenggaraan pemilihan yang harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020.*

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Buku yang telah diterbitkan diantaranya: “Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Bersama Muh. Nursal N.S), Makassar: Philosophia Press; Seputar Permasalahan Hukum Pilkada dan Pemilu 2018 – 2019 (Bersama Baron Harahap & Muh. Nursal NS), Yogyakarta: Lintas Nalar & Negara Hukum Foundation; “Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bersama Apriyanto Nusa), Yogyakarta: Genta Press; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Yogyakarta: Buku Litera. Penulis juga editor sekaligus pengantar dalam beberapa buku: Kumpulan Asas-Asas Hukum (Amir Ilyas & Muh. Nursal NS); Perdebatan Hukum Kontemporer (Apriyanto Nusa); Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Apriyanto Nusa); Praperadilan Pasca Putusan MK (Amir Ilyas & Apriyanto Nusa); Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Amir Ilyas & Jupri); Kriminologi, Suatu Pengantar (A.S. Alam & Amir Ilyas). Adapun aktivitas tambahan lainnya: sebagai konsultan hukum pihak pemohon pada sengketa hasil pemilihan Pilkada Makassar di Mahkamah Konsitusi (2018); pernah memberikan keterangan ahli pada sengketa TUN Pemilu di PTUN Kendari (2018); memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Gorontalo (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buol, SUlawesi Tengah (2019); memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kendari (2019); memberikan keterangan ahli mengenai tidak berkompetennya PTUN mengadili hasil pemilihan umum DPRD di PTUN Jayapura (2020).

You may also like...