Penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat imperatif Kepastian ini ditegaskan dalam Pasal 468 ayat (3) huruf a UU Pemilu....
Sekiranya kita sepakat bahwa korupsi kini dan dua puluh tahun sebelumnya tidak menunjukkan pengurangan berarti dan tidak memberikan kemanfaatan sosial. Maka itu, seharusnya kita sepakat bahwa korupsi telah menjadi budaya. Jika demikian, korupsi tidak...
Menyambut hari antikorupsi internasional yang jatuh tempo pada 9 Desember kemarin, terlebih dahulu kita harus mulai berani mengutuk diri sendiri. Kita sukses menolak korupsi dalam kata, namun kita gagal dalam perbuatan. Mungkin memori kolektif...
Kebijakan hukum progresif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mendata penyandang disabilitas mental nonpermanen ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuai polemik banyak kalangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut konstitusional sebab serangkai...
Pasca penetapan Daftar Calon tetap (DCT), masih menyisakan problem hukum pemenuhan syarat calon, khususnya yang secara administrasi dianggap belum memenuhi standar syarat administrasi sesuai kehendak PKPU 20/2018. Secara kasuistis hal ini terjadi pada penetapan...
Jika ada pihak yang menyita pikiran dan energi KPU ditengah proses helatan Pemilu 2019 saat ini, ia adalah Oesman Sapta Odang (OSO), dan mereka yang disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ (saya sengaja tidak menyebutnya...
More
